Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto kembali menegaskan bahwa urusan sikap politik partainya bakal disampaikan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Hal itu ia sampaikan saat ditanya apakah benar PDI-P memiliki pandangan tidak akan bergabung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih jika pemerintahan tersebut masih dalam bayang-bayang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Masalah sikap politik ke depan apakah berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, merupakan ranah Ketua Umum PDI Perjuangan yang mendapat mandat Kongres," kata Hasto kepada Kompas.com, Kamis (2/5/2024).

Baca juga: Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Hasto memilih tidak menjawab dengan tegas soal apakah Jokowi menjadi tembok tebal yang menghalangi PDI-P berkoalisi dengan Prabowo-Gibran.

"Dalam Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga Partai, Ketua Umum dalam melaksanakan kepemimpinannya memiliki hak prerogatif untuk menentukan perubahan sikap politik partai dalam hal pemerintahan," ujar politikus asal Yogyakarta ini.

Dalam aturan tersebut, kata Hasto, Megawati berhak mengubah sikap politik partainya ke depan dengan berbagai pertimbangan.

Salah satu pertimbangan yakni apakah suatu pemerintahan menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 atau tidak. 

"(Hak prerogatif Megawati) menentukan perubahan sikap politik partai dalam hal pemerintahan tidak menjalankan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan program-program pemerintahan yang tidak sesuai dengan Trisakti," ujar Hasto.

Sebelumnya diberitakan, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, Presiden Jokowi merupakan penghalang bagi PDI-P untuk berkoalisi dengan pemerintahan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto.

Baca juga: Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo

Menurut dia, selama Prabowo dan Jokowi masih mesra, selama itu pula PDI-P sulit masuk ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Bagaimanapun, Jokowi ini tembok tebal yang akan menghalangi PDI-P berkoalisi dengan Prabowo," kata Adi dalam program Obrolan Newsroom Kompas.com, Selasa (30/4/2024).

Adi menyampaikan, hubungan antar elite harus dilihat dalam kans PDI-P berkoalisi dengan Prabowo.

Dia mengakui bahwa Prabowo memang tidak memiliki persoalan yang serius dengan Megawati Soekarnoputri.

Hanya saja, kata Adi, bukan tidak mungkin PDI-P mempertimbangkan bergabung dengan Prabowo usai pelantikan Prabowo sebagai presiden.

Sebab, Adi menyebut bisa saja romantisme dan bulan madu antara Jokowi dan Prabowo berakhir ketika serah terima jabatan pada 20 Oktober 2024 mendatang.