Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengungkap ada jasa pemalsuan pelat khusus “ZZ” bertarif puluhan juta rupiah.

Hal ini diungkapkan Direktur Registrasi dan Identifikasi (Regident) Korlantas Polri Brigjen Yusri Yunus dalam rapat koordinator teknis (rakornis) Polisi Militer (Pom) TNI dan Propam Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (2/5/2024).

“Teman-teman tahu berapa dijual STNK sama pelat nomor? Yang paling murah Rp 55 juta, paling mahal Rp 100 juta, berlaku satu tahun. Yang pakai mobilnya mobil harganya Rp 5 miliar, Land Rover yang baru,” ujar Yusri Yunus dalam paparannya.

Baca juga: Daftar Nomor Pelat Khusus TNI, Polri, dan Kementerian/Lembaga

Bahkan, lanjut dia, ada pemalsuan yang diregistrasikan pada motor matic.

“Setelah saya cek nomor register STNK ini, ini register motor Mio. Mobilnya Land Rover harga Rp 5 miliar,” kata Yusri.

Sebelumnya, Korlantas Polri telah mengubah pelat nomor khusus dari “RF” ke “ZZ” untuk pejabat tingkat eselon 1 dan 2. Itu berlaku sejak September 2023.

“Pertanyaannya sekarang, apakah nomor khusus ini bebas ganjil genap? Tidak. Kalau nomor khusus hari ini ganjil, terus dia punya nomor genap, tetap ditindak,” kata Yusri.

Baca juga: Polisi Bakal Tetap Tilang Mobil Pelat Khusus Pejabat yang Langgar Lalu Lintas

Yusri menambahkan, pelat khusus “ZZ” akan terhindar ganjil-genap ketika dikawal.

“Kapan nomor khusus ini yang ganjil genap tidak berlaku? Untuk pejabat yang setiap pergerakannya dilakukan dengan pengawalan,” kata Yusri.

“Contoh, Panglima TNI pakai ‘ZZT’ lalu dikawal, beliau punya ganjil, tapi hari ini genap, boleh. Berarti urgensi. Yang lain? Tetap ditindak,” ucapnya lagi.

Adapun pelat khusus berkode “ZZH” digunakan untuk kendaraan dinas pejabat pemerintahan, kode “ZZP” untuk kendaraan dinas pejabat Polri, kode “ZZT” untuk kendaraan dinas pejabat Mabes TNI.

Kemudian, kode “ZZD”, “ZZL”, dan “ZZU” masing-masing untuk kendaraan dinas pejabat mabes TNI AD, TNI AL, dan TNI AU.