Kompas.com - 25/06/2020, 08:35 WIB
Presiden Jokowi memimpin rapat kabinet paripurna di Istana Bogor, Selasa (11/2/2020). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Jokowi memimpin rapat kabinet paripurna di Istana Bogor, Selasa (11/2/2020).

MPR meminta tambahan anggaran tahun 2021 sebesar Rp 732.056.805.000 (Rp 732 miliar) dengan pagu indikatif tahun 2021 635.499.535.000 (Rp 635 miliar).

Penambahan anggaran tersebut untuk membiayai dua program, yaitu program penyelenggaraan lembaga legislatif dan alat kelengkapan sebesar Rp 668,4 miliar.

Kemudian, program dukungan manajemen sebesar Rp 63,4 miliar.

DPD meminta tambahan anggaran tahun 2021 sebesar Rp 2.326.712.842.000 (Rp 2,3 triliun) dengan pagu indikatif tahun 2021 Rp 934.578.264.000 (Rp 934 miliar).

Penambahan anggaran ini dibutuhkan untuk memenuhi kegiatan manajemen hingga administrasi di DPD.

Baca juga: Dampak Corona Lebih Parah, IMF Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global -4,9 Persen Tahun Ini

Komisi Yudisial (KY) meminta tambahan anggaran tahun 2021 sebesar Rp 55.110.998.000 (Rp 55 miliar) dengan pagu indikatif tahun 2021 Rp 109.425.617.000 (Rp 109 miliar).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Penambahan anggaran ini digunakan untuk program-program KY seperti penyelenggaraan dan pengelolaan penghubung kegiatan kerjasama, keuangan perlengkapan rumah tangga, tata usaha dan pengembangan SDM.

Mahkamah Agung (MA) meminta tambahan anggaran tahun 2021 sebesar Rp 936.060.247.000 (Rp 936 miliar) dengan pagu indikatif tahun 2021 Rp 10.644.847.386.000 (Rp 10.6 triliun).

Penambahan anggaran ini digunakan untuk program penegakan dan pelayanan hukum serta dukungan manajemen.

Terakhir, Mahkamah Konstitusi (MK) meminta tambahan anggaran sebesar Rp 248.718.640.000 (Rp 248 miliar) dengan pagu indikatif tahun 2021 sebesar Rp 266.765.223.000 (Rp 266,7 miliar)

Baca juga: Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Akan Minus Sampai 3,8 Persen

Penambahan anggaran ini digunakan untuk program penanganan perkara dan dukungan manajemen di lingkungan Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan penambahan anggaran ini masih akan ditindaklanjuti oleh Komisi III DPR dalam rapat internal untuk kemudian dibawa ke Badan Anggaran DPR.

Penghematan Anggaran

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengisyaratkan adanya penghematan anggaran mengingat pandemi Covid-19 mengakibatkan kondisi perekonomian di Tanah Air lebih berat.

"Saya harus berbicara apa adanya. Di kuartal kedua ini kita akan minus. Mungkin sampai minus tiga sampai 3,8 persen. Perkiraan kami seperti itu," kata Presiden Jokowi seperti dikutip dari Setkab.go.id, Jumat (19/6/2020).

Presiden Jokowi juga mengatakan, kondisi saat ini lebih berat dari krisis ekonomi tahun 1998.

Baca juga: Jokowi Sebut Perekonomian Indonesia Kini Lebih Berat Dibanding 1998

Pada 1998, yang terdampak hanyalah sektor perbankan dan konglomerat besar. Tetapi saat ini, semua sektor turut terdampak.

Kendati demikian, Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah tidak akan berdiam diri. Pemerintah memastikan ekonomi rakyat terbantu dengan memberikan bantuan sosial.

Sementara itu, untuk penanganan Covid-19, Presiden Jokowi memangkas anggaran tahun 2020 di sejumlah kementerian dan lembaga termasuk KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung, hingga Mahkamah Agung.

Dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2020 mengenai Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2020 Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa "untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dilakukan perubahan terhadap postur dan rincian APBN Tahun Anggaran 2020".

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Covid-19 Tak Mungkin Hilang Total, tapi Kita Bisa Kendalikan Penyebarannya

Jokowi: Covid-19 Tak Mungkin Hilang Total, tapi Kita Bisa Kendalikan Penyebarannya

Nasional
Dugaan Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Penggil Bupati sebagai Saksi

Dugaan Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Penggil Bupati sebagai Saksi

Nasional
Elite Demokrat: Yusril Mengaku Netral, tetapi Kok Jadi Kuasa Hukum Moeldoko

Elite Demokrat: Yusril Mengaku Netral, tetapi Kok Jadi Kuasa Hukum Moeldoko

Nasional
Respons Kemenkes Soal Siswi SMK Tetap Disuntik Meski Sudah Beri Tahu Petugas Medis Riwayat Sesak Napas

Respons Kemenkes Soal Siswi SMK Tetap Disuntik Meski Sudah Beri Tahu Petugas Medis Riwayat Sesak Napas

Nasional
Menteri PPPA Sebut Perempuan dan Anak Tahu Solusi Tepat Atasi Ketimpangan

Menteri PPPA Sebut Perempuan dan Anak Tahu Solusi Tepat Atasi Ketimpangan

Nasional
Berkas Perkara Eks Dirut Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Eks Dirut Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles Dinyatakan Lengkap

Nasional
TNI AL Gelar Doa Lintas Agama di KRI Semarang-594

TNI AL Gelar Doa Lintas Agama di KRI Semarang-594

Nasional
Muncul Klaster Covid-19 Akibat PTM, Satgas Ingatkan Sekolah Hati-hati

Muncul Klaster Covid-19 Akibat PTM, Satgas Ingatkan Sekolah Hati-hati

Nasional
Satgas: Vaksinasi Tak Jamin Lonjakan Kasus Covid-19 Tak Terjadi Lagi

Satgas: Vaksinasi Tak Jamin Lonjakan Kasus Covid-19 Tak Terjadi Lagi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nadiem: 100.000 Guru Honorer Segera Diangkat | Penjelasan BPN soal Sengketa Lahan Rocky Gerung Vs Sentul City

[POPULER NASIONAL] Nadiem: 100.000 Guru Honorer Segera Diangkat | Penjelasan BPN soal Sengketa Lahan Rocky Gerung Vs Sentul City

Nasional
Mahfud dan Tito Bahas Simulasi Pelaksanaan Pemilu, Muncul Opsi Penyelenggaraan 24 April

Mahfud dan Tito Bahas Simulasi Pelaksanaan Pemilu, Muncul Opsi Penyelenggaraan 24 April

Nasional
Babak Baru Drama Demokrat: Kubu Moeldoko Judicial Review AD/ART ke MA

Babak Baru Drama Demokrat: Kubu Moeldoko Judicial Review AD/ART ke MA

Nasional
4,2 Juta Kasus Covid-19 dan Kemunculan Klaster Covid-19 di Sekolah yang Perlu Mendapat Perhatian

4,2 Juta Kasus Covid-19 dan Kemunculan Klaster Covid-19 di Sekolah yang Perlu Mendapat Perhatian

Nasional
Demokrat Yakin Hakim Agung Akan Profesional dalam Menangani Gugatan AD/ART yang Diajukan Kubu Moeldoko

Demokrat Yakin Hakim Agung Akan Profesional dalam Menangani Gugatan AD/ART yang Diajukan Kubu Moeldoko

Nasional
Satgas: Bukan Tak Mungkin Kasus Covid-19 Kembali Meningkat di Kemudian Hari

Satgas: Bukan Tak Mungkin Kasus Covid-19 Kembali Meningkat di Kemudian Hari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.