Saat Pemerintah Harus Ambil Keputusan Pahit Soal Pemberangkatan Haji

Kompas.com - 03/06/2020, 07:54 WIB
Menteri Agama Fachrul Razi memberi keterangan pers di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (18/2/2020). Dalam kesempatan tersebut, Fachrul Razi merespons sejumlah isu aktual seputar kehidupan beragama di tanah air. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATMenteri Agama Fachrul Razi memberi keterangan pers di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (18/2/2020). Dalam kesempatan tersebut, Fachrul Razi merespons sejumlah isu aktual seputar kehidupan beragama di tanah air. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan bahwa keberangkatan calon haji Indonesia ke Tanah Suci pada tahun ini dibatalkan. Kebijakan ini diambil guna meminimalisasi potensi penularan virus corona kepada para jemaah haji.

"Keputusan ini saya sampaikan melalui Keputusan Menteri Agama RI Nomor 494 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M," kata Menteri Agama Fachrul Razi saat konferensi pers virtual, Selasa (2/6/2020).

"Sesuai amanat undang-undang, selain persyaratan mampu secara ekonomi dan fisik, kesehatan, keselamatan ibadah haji harus dijamin sejak dari embarkasi atau debarkasi dan juga saat di Arab Saudi," imbuh dia.

Baca juga: Pemerintah Batalkan Pemberangkatan Jemaah Haji 2020

Pandemi Covid-19 yang telah melanda Indonesia sejak awal Maret 2020 dan juga semua negara di dunia dinilai telah berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat. Termasuk, dalam hal ini layanan sosial keagamaan di bidang penyelenggaraan ibadah haji.

Sebelum keputusan tersebut diambil, ia menambahkan, Kemenag telah membentuk Pusat Krisis Haji 2020, yang bertugas untuk merancang, menyusun, serta mengoordinasikan seluruh potensi krisis guna memitigasi persoalan pada penyelenggaraan ibadah haji 2020.

"Tim ini telah menyusun dokumen skenario penyelenggaraan ibadah haji yang disusun mengikuti perkembangan dinamika Covid-19, baik di Arab Saudi maupun di Indonesia. Hingga April, ada tiga skenario yang disiapkan," ungkapnya.

Skenario pertama, ibadah haji tetap diselenggarakan sesuai dengan kuota yang diberikan Pemerintah Saudi kepada Pemerintah Indonesia.

Seperti diketahui, Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 orang pada tahun ini. Jumlah tersebut terdiri atas 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus.

Baca juga: Pemerintah Diminta Pastikan Calon Jemaah Haji Tidak Rugi karena Batal Berangkat

Skenario kedua, pemberangkatan calon jemaah haji tetap dilaksanakan, tetapi dengan membatasi jumlahnya hingga 50 persen dari total kuota yang diberikan.

Skenario ini diusulkan lantaran perlu adanya pembatasan fisik antarjemaah, baik di asrama, pesawat, area pemondokan, maupun di tempat-tempat ibadah haji dilaksanakan, seperti di Padang Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Namun, ada persoalan yang timbul bila skenario ini hendak dilaksanakan, yaitu waktu penyelenggaraan ibadah haji yang jauh lebih lama.

"Sebab, memerlukan waktu karantina 14 hari sebelum keberangkatan, 14 hari setelah tiba di Arab Saudi, dan 14 hari setelah tiba di Tanah Air," kata dia.

"Selain itu, protokol kesehatan juga mewajibkan setiap jemaah untuk memiliki sertifikat bebas Covid-19 dari pihak yang berwenang," sambungnya.

Di sisi lain, hingga Mei 2020, Pemerintah Saudi tidak kunjung memberikan kepastian terkait penyelenggaraan ibadah haji pada tahun ini.

Baca juga: Haji 2020 Dibatalkan, Kemenag Daerah Dibanjiri Pertanyaan hingga Ustaz Terjun Beri Penjelasan

Adapun bila merujuk jadwal yang seharusnya dilaksanakan, kloter pertama jemaah haji seharusnya diberangkatkan pada 26 Juni mendatang.

Persoalan lain yang muncul yaitu Pemerintah Indonesia belum melakukan pembayaran uang muka untuk pelayanan haji di luar negeri seperti akomodasi dan katering. Langkah ini diambil berdasarkan permintaan Pemerintah Saudi dengan pertimbangan keamanan.

Dengan begitu, pemerintah memutuskan untuk menggunakan skenario ketiga, yaitu membatalkan keberangkatan calon jemaah haji ke Tanah Suci.

"Keputusan yang pahit ini kita yakini yang paling tepat dan paling maslahat bagi jemaah dan petugas kita semua. Keputusan pembatalan ibadah haji ini juga sudah berdasarkan pertimbangan yang sangat mendalam karena pandemi Covid-19 melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi, dapat mengancam jemaah," kata dia.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Klaster Covid-19 Unilever di Bekasi

Fakta Klaster Covid-19 Unilever di Bekasi

Nasional
Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan 'Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri'

Hak Jawab Jubir PKS Terkait Pemberitaan "Jokowi Ancam Reshuffle, PKS Tegaskan Tak Tertarik Kursi Menteri"

Nasional
OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

OTT Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur: Suami-Istri Tersangka Korupsi

Nasional
Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Airlangga Paparkan Langkah Pemerintah untuk Cegah Perekonomian RI Minus pada Akhir Tahun

Nasional
Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Eksekusi Putusan Hakim, Jaksa Segera Rampas Aset Buronan Honggo Wendratno

Nasional
KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

KPK Minta Masyarakat Ambil Pelajaran dari Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Jadi Tersangka KPK, Berikut Perjalanan Karir Ketua DPRD Kutai Timur

Nasional
Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Perjalanan Karir Bupati Kutai Timur, dari Birokrat hingga Tersangka KPK

Nasional
KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

KPK Sebut OTT Bupati Kutai Timur Hasil Penyadapan Perdana Pasca-revisi UU KPK

Nasional
KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

KPK: Kami Ingatkan agar di Kaltim Jangan Terjadi OTT, tapi Nyatanya Seperti Ini

Nasional
Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Kembangkan Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa 2 Staf OJK

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Jadi Tersangka, Bupati dan Ketua DPRD Kutai Timur Ditahan KPK

Nasional
KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

KPK Temukan Uang Rp 170 Juta dan Buku Tabungan Bersaldo Rp 4,8 Miliar Saat Tangkap Bupati Kutai Timur

Nasional
Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Bupati Kutai Timur dan Istri Jadi Tersangka Kasus Suap, Ini Jumlah Kekayaannya

Nasional
Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya hingga Jadi Tersangka

Kronologi Penangkapan Bupati Kutai Timur dan Istrinya hingga Jadi Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X