Kompas.com - 03/06/2020, 07:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Polri serius menangani kasus teror dan intimidasi yang dialami panitia serta narasumber diskusi Constitutional Law Society (CLS) Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM). Kasus tersebut dinilai telah mencoreng wajah demokrasi di Indonesia.

Sejumlah anggota DPR meminta kepolisian segera mengungkapnya secara transparan.

Pada Jumat (29/5/2020) lalu, CLS FH UGM berencana menggelar diskusi akademis secara daring soal pemberhentian presiden di masa Covid-19.

Baca juga: Komisi III Minta Polri Serius dan Transparan Usut Teror terhadap Diskusi di UGM

Namun, panitia membatalkan acara itu. Mereka mengaku mendapatkan intimidasi dari sejumlah pihak tak dikenal. Sebelum dibatalkan, judul diskusi sempat diubah.

Semula diskusi akademis itu bertajuk Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan. Kemudian diubah menjadi Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan.

Perubahan judul bertujuan untuk meluruskan anggapan yang mengatakan diskusi tersebut berbau isu makar.

Panitia diskusi mengaku mendapatkan teror melalui telepon, pesan singkat, bahkan ancaman langsung ke rumah salah satu panitia.

"Ini kesepakatan dari pembicara dan penyelenggara, karena memang kondisinya semakin tidak kondusif. Ya sebelumnya kami mendapat tindakan semacam peretasan dan ancaman juga," kata Presiden CLS FH UGM, Aditya Halimawan, Jumat (29/5/2020).

Baca juga: Anggota Komisi III: Kasus Teror Diskusi UGM Memalukan dan Memilukan

Aditya menegaskan diskusi itu tidak memiliki agenda politik tertentu seperti yang dituduhkan.

"Seperti klarifikasi yang sudah kami sampaikan, bahwa kami bersifat akademis. Tidak berkaitan oleh politik manapun atau agenda politik manapun," ujarnya.

Usut secara profesional dan transparan

Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P, Herman Hery, mengecam tindakan intimidasi terhadap mahasiswa dan panitia penyelenggara diskusi.

Herman meminta kepolisian menjamin keselamatan para pihak yang mengalami teror. Ia juga mendesak kepolisian segera mengusut peristiwa teror tersebut.

"Saya minta Kapolda DIY dan jajarannya untuk segera mengusut kasus ini untuk melacak pelaku teror terhadap mahasiswa dan narasumber pada acara tersebut," ujar Herman, Selasa (2/6/2020).

Baca juga: Ketua Komisi III Minta Polda DIY Usut Intimidasi terhadap Panitia Diskusi UGM

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Didik Mukrianto. Ia menyatakan peristiwa teror terhadap panitia diskusi CLS FH UGM amat memalukan.

Menurutnya, peristiwa itu merupakan pukulan bagi demokrasi Indonesia.

"Teror dan ancaman ini bukan hanya pukulan berat bagi pecinta demokrasi, tapi bisa dianggap potret yang sangat memilukan dan memalukan wajah Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis," ucap Didik.

Karena itu, ia mengatakan, penegakan hukum terhadap pelaku teror mutlak dilakukan.

Didik mendorong agar Polri segera bertindak dan mengungkap kasus teror itu secara transparan.

"Saya meminta agar Polri segera merealisasikan secara serius secara transparan, profesional, akuntabel agar masyarakat bisa mengetahui secara utuh keseriusan Polri tersebut," tuturnya.

Baca juga: Diteror karena Jadi Pembicara Diskusi CLS UGM, Guru Besar UII Yogya Lapor Polisi

Bertalian dengan itu, Didik pun meminta para pihak yang terlibat dalam diskusi akademik kooperatif membantu kerja polisi.

"Saya berharap sahabat-sahabat UGM yang mendapatkan teror dan ancaman untuk bisa membantu Polri untuk mengungkap dengan tuntas kejadian yang sangat memalukan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis," ujar Didik.

Bukan kasus teror pertama

Sebelum kasus teror ini mencuat, publik juga sempat dikejutkan dengan penangkapan aktivis Ravio Patra pada akhir April lalu.

Ravio ditangkap anggota Polda Metro Jaya atas dugaan penyebaran berita onar yang menghasut pada tindak kekerasan dan kebencian, Rabu (22/4/2020) malam.

Kendati demikian, akun WhatsApp milik Ravio saat itu dikabarkan telah diretas.

Baca juga: Polisi Selidiki Laporan Peretasan Akun WhatsApp Aktivis Ravio Patra

Menurut polisi, Ravio dibawa ke Mapolda Metro Jaya untuk diminta klarifikasi terkait penyebaran konten bernada provokatif yang diduga dikirim melalui nomor WhatsAppnya itu.

Ia kemudian dipulangkan pada Jumat (24/4/2020) dengan status sebagai saksi.

Anggota tim advokasi Amnesty International Indonesia Aldo Kaligis menilai penangkapan terhadap aktivis Ravio menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum.

Aldo mengatakan seharusnya polisi lebih jeli dan tidak sembarangan menangkap seseorang.

“Ini adalah preseden buruk penegakan hukum. Polisi seharusnya lebih jeli dalam melihat suatu kejadian dan dapat membedakan mana korban mana pelaku, serta tidak begitu saja melakukan penangkapan,” kata Aldo, Kamis (23/4/2020).

Baca juga: AJI Jakarta Desak Polisi Usut Dugaan Doxing dan Intimidasi ke Jurnalis Detik.com

Kemudian, belum lama ini diberitakan seorang jurnalis Detik.com menjadi korban dugaan doxing atau penyebarluasan data pribadi serta mengalami intimidasi.

Jurnalis tersebut bahkan diduga menerima ancaman pembunuhan dari orang tak dikenal melalui pesan WhatsApp.

Intimidasi yang diterima jurnalis Detikcom itu, bermula dari berita kunjungan Presiden Joko Widodo ke Summarecon Mall, Bekasi, untuk mengecek kesiapan pemberlakuan protokol kenormalan baru (new normal) pada masa pandemi Covid-19.

Kasus serupa juga pernah dialami wartawan Kompas.com terkait pemberitaan banjir di Jakarta pada Januari 2020.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Kesehatan Memburuk, Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura

Klaim Kesehatan Memburuk, Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura

Nasional
Parsindo Sayangkan Sengketa Mereka Tak Diterima Bawaslu, Akan ke PTUN hingga Ombudsman

Parsindo Sayangkan Sengketa Mereka Tak Diterima Bawaslu, Akan ke PTUN hingga Ombudsman

Nasional
Pengacara Ungkap Manipulasi Skenario Ferdy Sambo dari Ketakutan Bharada E

Pengacara Ungkap Manipulasi Skenario Ferdy Sambo dari Ketakutan Bharada E

Nasional
TNI AU Kerahkan Pesawat CN-295 Cari Helikopter Polri yang Hilang di Belitung Timur

TNI AU Kerahkan Pesawat CN-295 Cari Helikopter Polri yang Hilang di Belitung Timur

Nasional
Jaksa KPK Minta Bantuan Jenderal Andika Perkasa untuk Panggil Eks KSAU Agus Supriatna

Jaksa KPK Minta Bantuan Jenderal Andika Perkasa untuk Panggil Eks KSAU Agus Supriatna

Nasional
Gelak Tawa di Ruang Sidang Saat Bharada E Salah Paham Tanggapi Saksi

Gelak Tawa di Ruang Sidang Saat Bharada E Salah Paham Tanggapi Saksi

Nasional
Kuat Ma'ruf Minta Maaf kepada 4 Terdakwa 'Obstruction of Justice' Pembunuhan Brigadir J

Kuat Ma'ruf Minta Maaf kepada 4 Terdakwa "Obstruction of Justice" Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Puan Maharani Respons Pernyataan Jokowi Soal 'Pemimpin Berambut Putih'

Puan Maharani Respons Pernyataan Jokowi Soal "Pemimpin Berambut Putih"

Nasional
Diduga Terima Suap, Hakim Agung Gazalba Saleh Penjarakan Orang 5 Tahun

Diduga Terima Suap, Hakim Agung Gazalba Saleh Penjarakan Orang 5 Tahun

Nasional
Pertemuan Jokowi dengan Relawan di GBK Dikritik, Istana Buka Suara

Pertemuan Jokowi dengan Relawan di GBK Dikritik, Istana Buka Suara

Nasional
Hendra Kurniawan ke Agus Nurpatria Ketika Tahu Dibohongi Ferdy Sambo: Kita 'Dikadalin'

Hendra Kurniawan ke Agus Nurpatria Ketika Tahu Dibohongi Ferdy Sambo: Kita "Dikadalin"

Nasional
Puan Bacakan Surpres Penunjukkan KSAL Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI Baru

Puan Bacakan Surpres Penunjukkan KSAL Laksamana Yudo Margono Jadi Panglima TNI Baru

Nasional
KPK Ungkap Alasan Gazalba Saleh Belum Ditahan meski 2 Bawahannya Mendekam di Rutan

KPK Ungkap Alasan Gazalba Saleh Belum Ditahan meski 2 Bawahannya Mendekam di Rutan

Nasional
Kurangi Emisi GRK, Indonesia-Inggris Luncurkan Program MENTARI EE

Kurangi Emisi GRK, Indonesia-Inggris Luncurkan Program MENTARI EE

Nasional
Dinamika Laut China Selatan Meningkat, Yudo Margono Diminta Maksimalkan Kogabwilhan

Dinamika Laut China Selatan Meningkat, Yudo Margono Diminta Maksimalkan Kogabwilhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.