Praperadilan Nurhadi dkk: Kuasa Hukum Persoalkan SPDP, KPK Ungkit Status DPO

Kompas.com - 10/03/2020, 08:57 WIB
Suasana sidang gugatan praperadilan yang diajukan eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi melawan KPK, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (9/3/2020) siang. KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DSuasana sidang gugatan praperadilan yang diajukan eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi melawan KPK, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (9/3/2020) siang.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya menggelar sidang gugatan praperadilan yang diajukan eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi melawan Komisi Pemberantasan Korupsi pada Senin (9/3/2020).

Gugatan itu dilayangkan Nurhadi bersama menantunya, Rezky Herbiyono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto.

Ketiganya berstatus sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA.

Baca juga: Wacana KPK Adili Harun Masiku-Nurhadi secara In Absentia yang Menuai Kritik

Dalam sidang beragenda pembacaan gugatan itu, kuasa hukum Nurhadi dkk mempersoalkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap Nurhadi dkk yang disebut tak sesuai dengan KUHAP.

"SPDP itu tidak sesuai dengan KUHAP. Jadi tata caranya tidak sesuai, waktunya tidak sesuai, itu kan tidak disampaikan secara langsung, harusnya dititipkan kepada kepala desa," kata anggota tim kuasa hukum Nurhadi dkk, Ignatius Supriyadi, setelah sidang.

Dalam surat permohonannya, kuasa hukum menyebut Rezky tidak pernah menerima SPDP. Sedangkan Nurhadi baru mengetahui adanya SPDP itu jauh-jauh hari setelah SPDP diterbitkan pada 10 Desember 2019.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Karena Termohon mengirimkannya (SPDP) dengan begitu saja ke rumah kosong di wilayah Mojokerto," bunyi surat permohonan yang dibacakan tim kuasa hukum Nurhadi dkk.

Baca juga: Sidang Praperadilan Nurhadi cs, Kuasa Hukum Persoalkan SPDP Kasus

Menurut kuasa hukum, Nurhadi dan Riezky baru mengetahui statusnya sebagai tersangka setelah mendapat informasi dari Hiendra Soenjoto, Handoko Sutjitro, yang kala itu dipanggil sebagai saksi.

Mereka juga tahu dari konferensi pers yang diadakan KPK.

Sementara itu, SPDP terhadap Hiendra disebut tak langsung diserahkan kepada Hiendra sebagai tersangka, melainkan kepada pembantu di rumahnya. Sebab, ketika itu Hiendra sedang tak di rumah.

Menurut kuasa hukum, hal itu melanggar KUHAP. Kuasa hukum mengatakan, SPDP mestinya disampaikan melalui kepala desa setempat, bukan melalui pembantu yang dinilainya tidak mengerti dan mengetahui apa yang diterimanya.

Baca juga: KPK Temukan Mobil dan Motor Mewah Saat Geledah Vila Diduga Milik Nurhadi

Sidang Praperadilan Nurhadi Cs Agenda Mendengarkan Keterangan Ahli dari Pihak KPK di PN Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2020)KOMPAS.COM/SANIA Sidang Praperadilan Nurhadi Cs Agenda Mendengarkan Keterangan Ahli dari Pihak KPK di PN Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2020)
Di samping itu, kuasa hukum Nurhadi dkk juga mempersoalkan penetapan tersangka yang hanya didasarkan pada Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi tanpa memeriksa Nurhadi dkk sebagai "calon tersangka".

"Penyidikan penetapan tersangka kepada Pak Nurhadi dan kawan-kawan itu hanya didasarkan pada laporan tindak pidana korupsi yang kita anggap laporan itu sama seperti laporan polisi, sehingga belum ada dilakukan proses penyidikan. Oleh karena itu, ini tidak sesuai dengan hukum acara," ujar Ignatius.

Baca juga: Nurhadi dan Harun Masiku Mau Diadili In Absentia, Haris Azhar: Itu Pelarian KPK...

Selanjutnya, kuasa hukum juga menilai uang sejumlah total Rp 33.334.995.000 yang ditransfer Hiendra ke Rezky bukan tindak pidana korupsi, melainkan hubungan keperdataan.

"Peristiwa-peristiwa yang disangkakan itu sebenarnya merupakan peristiwa perdata murni karena itu merupakan hbunngan hukum antara Rezky dengan Pemohon 3, Pak Hiendra Soenjoto," kata Ignatius.

KPK harap praperadilan ditolak

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango berharap hakim PN Jakarta Selatan menolak praperadilan yang diajukan Nurhadi dkk tersebut.

Nawawi mengatakan, hakim mestinya dapat menolak gugatan karena Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 menyatakan, tersangka yang melarikan diri atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) tak bisa mengajukan praperadilan.

"SEMA itu kan (SEMA Nomor) 1 (Tahun) 2018 kalau tak keliru, seyogianya tidak menerima praperadilan yang diajukan oleh mereka yang sudah dalam status DPO," kata Nawawi di PN Jakarta Selatan, seusai sidang.

Nawawi yang berlatar belakang sebagai hakim itu menuturkan, walaupun tercantum dalam surat edaran MA, ketentuan soal buronan tak bisa ajukan praperadilan itu hanya bersifat imbauan yang tidak wajib diikuti oleh para hakim.

Baca juga: KPK Harap Praperadilan Nurhadi Cs Ditolak karena Status DPO

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango meninggalkan PN Jakarta Selatan usai mengikuti sidang praperadilan eks Sekretaris MA Nurhadi cs melawan KPK, Senin (9/3/2020).KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango meninggalkan PN Jakarta Selatan usai mengikuti sidang praperadilan eks Sekretaris MA Nurhadi cs melawan KPK, Senin (9/3/2020).
Oleh karena itu, Nawawi mengaku hanya bisa berharap hakim menolak gugatan praperadilan yang diajukan Nurhadi dkk bila berlandaskan pada SEMA Nomor 1 Tahun 2018.

"Sifatnya imbauan kepada hakim kalau surat edaran, itu bedanya sema dengan perma (peraturan Mahkamah Agung). Kalau perma kan harus dipatuhi jadi hukum acara, mungkin ke depannya perlu dipikirkan biar tidak salah tafsir lagi," kata Nawawi.

Sementara itu, anggota Tim Kuasa Hukum Nurhadi dkk Ignatius Supriyadi mengklaim gugatan praperadilan yang diajukan kliennya tetap sah karena didaftarkan sebelum Nurhadi dkk masuk DPO.

Baca juga: Nurhadi dan Harun Masiku Belum Ditemukan, Pimpinan KPK Dinilai Banyak Gimik

Ia beralasan, gugatan praperadilan didaftarkan pada 5 Februari 2020, sedangkan penetapan Nurhadi dkk sebagai DPO baru berlaku setelahnya.

"Sepertinya, permohonan praperadilan ini diajukan sebelum penetapan DPO sehingga tidak kena dengan aturan MA yang menyatakan bahwa seseorang DPO yang tidak bisa mengajukan praperadilan," kata Ignatius.

Sidang praperadilan Nurhadi akan dilanjutkan pada Selasa (10/3/2020) hari ini dengan agenda jawaban dari termohon, yaitu KPK.

Adapun praperadilan yang diajukan Nurhadi dkk kali ini merupakan gugatan kedua yang diajukan Nurhadi dkk. Gugatan pertama yang mereka ajukan sebelumnya telah ditolak PN Jakarta Selatan.

Diketahui, Nurhadi bersama menantunya, Rezky Herbiyono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal, Hiendra Soenjoto, ditetapkan KPK sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA.

Baca juga: KPK Bawa Harun dan Nurhadi ke Pengadilan In Absentia, ICW: Tidak Tepat

Dalam kasus itu, Nurhadi melalui Rezky diduga telah menerima suap dan gratifikasi dengan nilai mencapai Rp 46 miliar.

Menurut KPK, ada tiga perkara yang menjadi sumber suap dan gratifikasi yang diterima Nurhadi, yakni perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, sengketa saham di PT MIT, dan gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Dalam perkara PT MIT vs PT KBN, Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direktur PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPATK: Kasus Rp 2 Triliun Anak Akidi Tio Cederai Integritas Pejabat dan Sistem Keuangan

PPATK: Kasus Rp 2 Triliun Anak Akidi Tio Cederai Integritas Pejabat dan Sistem Keuangan

Nasional
PPATK Bakal Laporkan Hasil Analisis Kasus Rp 2 Triliun Anak Akidi Tio ke Kapolri

PPATK Bakal Laporkan Hasil Analisis Kasus Rp 2 Triliun Anak Akidi Tio ke Kapolri

Nasional
316.554 Orang Pelamar Lulus Seleksi Administrasi CPNS Kemenkumham

316.554 Orang Pelamar Lulus Seleksi Administrasi CPNS Kemenkumham

Nasional
KY Wawancara 5 Calon Hakim Agung Hari Ini, Salah Satunya Hakim yang Bebaskan Muchdi Pr

KY Wawancara 5 Calon Hakim Agung Hari Ini, Salah Satunya Hakim yang Bebaskan Muchdi Pr

Nasional
Sejumlah Daerah Kekurangan Stok Vaksin Covid-19, Satgas: Prioritas untuk yang Rentan

Sejumlah Daerah Kekurangan Stok Vaksin Covid-19, Satgas: Prioritas untuk yang Rentan

Nasional
Covid-19 di Sumatera-Kalimantan Naik, Satgas: Pemda dan Warga Lengah

Covid-19 di Sumatera-Kalimantan Naik, Satgas: Pemda dan Warga Lengah

Nasional
Satgas: Menurut WHO, Vaksinasi Covid-19 Tak Sebabkan Mutasi Varian Baru Virus Corona

Satgas: Menurut WHO, Vaksinasi Covid-19 Tak Sebabkan Mutasi Varian Baru Virus Corona

Nasional
3,4 Juta Kasus Covid-19 di RI, Lonjakan Masih Terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi

3,4 Juta Kasus Covid-19 di RI, Lonjakan Masih Terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi

Nasional
Satgas: Pernyataan Vaksin-Covid-19 Picu Varian Baru Corona Tidak Benar

Satgas: Pernyataan Vaksin-Covid-19 Picu Varian Baru Corona Tidak Benar

Nasional
Kepala PPATK Sebut Belum Ada Transaksi Rp 2 Triliun dari Keluarga Akidi Tio

Kepala PPATK Sebut Belum Ada Transaksi Rp 2 Triliun dari Keluarga Akidi Tio

Nasional
[POPULER NASIONAL] Wilayah PPKM Level 4 di Jawa-Bali | Aturan PPKM Level 4 di Jawa-Bali

[POPULER NASIONAL] Wilayah PPKM Level 4 di Jawa-Bali | Aturan PPKM Level 4 di Jawa-Bali

Nasional
Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X