Wacana KPK Adili Harun Masiku-Nurhadi secara In Absentia yang Menuai Kritik

Kompas.com - 07/03/2020, 08:39 WIB
Ilustrasi KPK TOTO SIHONOIlustrasi KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang membuka peluang pengadilan secara in absentia bagi eks caleg PDI-P Harun Masiku dan eks Sekretaris MA Nurhadi menuai kritik.

Sejumlah pihak menilai pernyataan tersebut menunjukkan ketidakseriusan KPK dalam mengejar Harun dan Nurhadi yang kini berstatus buron.

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar mengatakan, tersebut merupakan upaya pelarian KPK.

"Absentia itu bukan sesuatu yang dilarang, tapi menurut saya itu hanya pelarian KPK," ujar Haris kepada awak media di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2020).

Baca juga: Nurhadi dan Harun Masiku Mau Diadili In Absentia, Haris Azhar: Itu Pelarian KPK...

Haris menilai KPK tengah membangun cerita dengan modus tengah berusaha memburu Nurhadi dan Harun Masiku.

Sebab, di sisi lain, KPK justru tengah menggiring kedua perkara tersebut ke dalam pengadilan in absentia karena tak kunjung menemukan Nurhadi dan Harun Masiku.

"Di bawa ke pengadilan, orangnya enggak ada, terus nanti begitu mau dihukum, dihukum itu kan orangnya dipenjara, pengembalian aset, kagak ada juga," katanya.

"Jadi terus ngapain, kan lucu. Jadi kayak dibikin cerita saja," sambung dia.

Baca juga: Keterangan Harun Masiku Dinilai Penting, Wacana Pengadilan In Absentia Dikritik

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, pengadilan secara in absentia memang dimungkinkan oleh Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Namun, Kurnia mengingatkan, pasal tersebut dapat digunakan dengan syarat khusus yaitu penegak hukum harus benar-benar telah berusaha untuk menemukan para buron.

Sedangkan, menurut ICW, pimpinan KPK belum menunjukkan keseriusan dalam memburu Harun Masiku dan Nurhadi cs.

"Sampai hari ini publik tidak pernah melihat adanya keseriusan dan kemauan dari Pimpinan KPK untuk benar-benar menemukan dan menangkap kedua buron tersebut," ujar Kurnia.

 

Desak segera tangkap

Pusat Kajian Antikorupsi UGM juga menolak wacana tersebut.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menag: Semua Orang Menginginkan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Menag: Semua Orang Menginginkan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Nasional
Kronologi Tenggelamnya KRI Teluk Jakarta 541 di Dekat Pulau Kangean

Kronologi Tenggelamnya KRI Teluk Jakarta 541 di Dekat Pulau Kangean

Nasional
KRI Teluk Jakarta 541 Tenggelam di Dekat Pulau Kangean

KRI Teluk Jakarta 541 Tenggelam di Dekat Pulau Kangean

Nasional
Pemerintah Sebut Naik Turunkan Masker ke Dagu Berisiko Besar Tularkan Virus

Pemerintah Sebut Naik Turunkan Masker ke Dagu Berisiko Besar Tularkan Virus

Nasional
Polisi Periksa Saksi Ahli terkait Laporan BPK terhadap Benny Tjokro

Polisi Periksa Saksi Ahli terkait Laporan BPK terhadap Benny Tjokro

Nasional
Pemerintah: Upayakan Tidak Bicara, Makan, dan Minum di Kendaraan Umum

Pemerintah: Upayakan Tidak Bicara, Makan, dan Minum di Kendaraan Umum

Nasional
Bareskrim Polri Tangkap Penyeleweng Ekspor Lobster, 73.200 Ekor Benih Disita

Bareskrim Polri Tangkap Penyeleweng Ekspor Lobster, 73.200 Ekor Benih Disita

Nasional
Perubahan Istilah OTG, ODP, PDP, dan Penjelasan Pemerintah

Perubahan Istilah OTG, ODP, PDP, dan Penjelasan Pemerintah

Nasional
Mau Efisiensi, Berapa Gaji Anggota BSANK yang Akan Dibubarkan Jokowi?

Mau Efisiensi, Berapa Gaji Anggota BSANK yang Akan Dibubarkan Jokowi?

Nasional
Mengenal BSANK, Lembaga yang Disebut Hendak Dibubarkan Jokowi

Mengenal BSANK, Lembaga yang Disebut Hendak Dibubarkan Jokowi

Nasional
Wacana Jokowi Bubarkan Lembaga Negara: Bocoran dan Alasannya

Wacana Jokowi Bubarkan Lembaga Negara: Bocoran dan Alasannya

Nasional
Kasus Covid-19 hingga 14 Juli: 78.572 Positif, 46.701 Orang Suspek, dan 6 Provinsi dengan Lebih dari 100 Kasus Baru

Kasus Covid-19 hingga 14 Juli: 78.572 Positif, 46.701 Orang Suspek, dan 6 Provinsi dengan Lebih dari 100 Kasus Baru

Nasional
Pro Kontra Ditunjuknya Menhan Prabowo Jadi Pemimpin Proyek Lumbung Pangan Nasional

Pro Kontra Ditunjuknya Menhan Prabowo Jadi Pemimpin Proyek Lumbung Pangan Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tiga Lembaga yang Akan Dibubarkan | Istilah Baru ODP, PDP dan OTG

[POPULER NASIONAL] Tiga Lembaga yang Akan Dibubarkan | Istilah Baru ODP, PDP dan OTG

Nasional
Dirjen imigrasi Duga Ada Orang Ditugaskan Menyamar Jadi Djoko Tjandra

Dirjen imigrasi Duga Ada Orang Ditugaskan Menyamar Jadi Djoko Tjandra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X