Nurhadi dan Harun Masiku Mau Diadili In Absentia, Haris Azhar: Itu Pelarian KPK...

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar mengatakan, wacana eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dan eks caleg PDI-P Harun Masiku yang akan diadili secara in absentia merupakan upaya pelarian KPK.

"Absentia itu bukan sesuatu yang dilarang, tapi menurut saya itu hanya pelarian KPK," ujar Haris kepada awak media di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jumat (6/3/2020).

Haris menilai KPK tengah membangun cerita dengan modus tengah berusaha memburu Nurhadi dan Harun Masiku.

Baca juga: Keterangan Harun Masiku Dinilai Penting, Wacana Pengadilan In Absentia Dikritik

Sebab, di sisi lain, KPK justru tengah menggiring kedua perkara tersebut ke dalam pengadilan in absentia karena tak kunjung ditemukan.

"Di bawa ke pengadilan, orangnya enggak ada, terus nanti begitu mau dihukum, dihukum itu kan orangnya dipenjara, pengembalian aset, kagak ada juga," katanya.

"Jadi terus ngapain, kan lucu. Jadi kayak dibikin cerita saja," sambung dia.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi membuka kemungkinan untuk mengadili eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi dan eks caleg PDI-P Harun Masiku secara in absentia.

Baca juga: KPK Bawa Harun dan Nurhadi ke Pengadilan In Absentia, ICW: Tidak Tepat

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, kemungkinan itu terbuka karena Nurhadi dan Harun Masiku hingga saat ini masih berstatus buron dan belum dapat ditemukan.

"Kalaupun kemudian seandainya tak tertangkap sampai hari kami melimpahkan ke pengadilan, tak menutup kemungkinan sekali lagi itu tetap kami lanjutkan dengan proses persidangan in absentia," kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (5/3/2020).

Ghufron menuturkan, kasus Harun Masiku dan Nurhadi dkk tetap bisa dibawa ke pengadilan walaupun kedua tersangka itu belum ditangkap KPK dan tidak dapat dimintai keterangan selama alat bukti dianggap lengkap.

Baca juga: KPK Buka Kemungkinan Adili Harun Masiku dan Nurhadi dkk secara In Absentia

Ghufton menambahkan, hadir di persidangan sebetulnya merupakan kesempatan bagi para terdakwa untuk membela diri dari dugaan pidana yang didakwakan kepadanya.

"Kalau kemudian hak dia tak digunakan, tak kemudian berarti proses hukum bisa terhambat, itu dari sisi hak dia," ujar Ghufron.

Kendati demikian, Ghuron menegaskan bahwa KPK bersama kepolisian tetap berupaya menangkap Harun Masiku dan Nurhadi dkk.

Baca juga: Nurhadi dan Harun Masiku Belum Ditemukan, Pimpinan KPK Dinilai Banyak Gimik

"Kami dengan pihak kepolisian sejak ditetapkan DPO di setiap jajaran kepolisian bukan hanya di Polda, sampai di Polres dan Polsek, Polri sudah menyatakan komitmennya untuk turut membantu," kata Ghufron.

Seperti diketahui, Harun merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR yang turut menyeret eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Sedangkan Nurhadi bersama menantunya, Rezky Herbiyono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto adalah tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung.