Kompas.com - 09/03/2020, 16:25 WIB
Suasana sidang gugatan praperadilan yang diajukan eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi melawan KPK, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (9/3/2020) siang. KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DSuasana sidang gugatan praperadilan yang diajukan eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi melawan KPK, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (9/3/2020) siang.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan eks Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi melawan KPK, Senin (9/3/2020) siang.

Gugatan itu dilayangkan Nurhadi bersama menantunya, Rezky Herbiyono, dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto yang ketiganya berstatus sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA.

Dalam sidang beragenda pembacaan gugatan itu, kuasa hukum Nurhadi cs mempersoalkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap Nurhadi cs yang disebut tak sesuai dengan KUHAP.

Baca juga: Nurhadi dan Harun Masiku Mau Diadili In Absentia, Haris Azhar: Itu Pelarian KPK...

"SPDP itu tidak sesuai dengan KUHAP. Jadi tata caranya tidak sesuai, waktunya tidak sesuai, itu kan tidak disampaikan secara lanngsung, harusnya dititipkan kepada kepala desa," kata anggota tin kuasa hukum Nurhadi cs, Ignatius Supriyadi, setelah sidang.

Dalam surat permohonannya, kuasa hukum menyebut Rezky tidak pernah menerima SPDP sedangkan Nurhadi baru mengetahui adanya SPDP itu jauh-jauh hari setelah SPDP diterbitkan pada 10 Desember 2019.

"Karena termohon mengirimkannya (SPDP) dengan begitu saja ke rumah kosong di wilayah Mojokerto," bunyi surat permohonan yang dibacakan tim kuasa hukum Nurhadi cs.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut kuasa hukum, Nurhadi dan Riezky baru memgetahui statusnya sebagai tersangka setelah mendapat informasi dari Hiendra Soenjoto, Handoko Sutjitro yang kala itu dipanggil sebagai saksi, dan konferensi pers KPK.

Sementara itu, SPDP terhadap Hiendra disebut tak langsung diserahkan kepada Hiendra sebagai tersangka melainkan kepada pembantu di rumahnya karena ketika itu Hiendra sedang tak di rumah.

Baca juga: Nurhadi dan Harun Masiku Belum Ditemukan, Pimpinan KPK Dinilai Banyak Gimik

Menurut kuasa hukum, hal itu melanggar KUHAP. Kuasa hukum mengatakan, SPDP mestinya disampaikan melalui kepala desa setempat, bukan melalui pembantu yang dinilainya tidak mengerti dan mengetahui apa yang diterimanya.

Di samping itu, kuasa hukum Nurhadi cs juga mempersoalkan penetapan tersangka yang hanya didasarkan pada Laporan Kenjadian Tindak Pidana Korupsi tanpa memeriksa Nurhadi cs sebagai "calon tersangka".

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi X Ramai-ramai Sampaikan Keberatan atas PPN Pendidikan, Ini Tanggapan Nadiem

Anggota Komisi X Ramai-ramai Sampaikan Keberatan atas PPN Pendidikan, Ini Tanggapan Nadiem

Nasional
Minta Masyarakat Antusias, Wapres: Ajak Tetangga, Teman Supaya Cepat Divaksin Covid-19

Minta Masyarakat Antusias, Wapres: Ajak Tetangga, Teman Supaya Cepat Divaksin Covid-19

Nasional
Terdakwa Kasus Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator

Terdakwa Kasus Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator

Nasional
Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Melonjak, Satgas Tambah 2.000 Tempat Tidur RS Wisma Atlet

Kasus Covid-19 di DKI Jakarta Melonjak, Satgas Tambah 2.000 Tempat Tidur RS Wisma Atlet

Nasional
Polri: 13 Terduga Teroris yang Ditangkap di Riau Bantu Sembunyikan DPO Teroris Lainnya

Polri: 13 Terduga Teroris yang Ditangkap di Riau Bantu Sembunyikan DPO Teroris Lainnya

Nasional
Anggota Komisi X Lintas Fraksi Ramai-ramai Sampaikan Keberatan atas PPN Pendidikan

Anggota Komisi X Lintas Fraksi Ramai-ramai Sampaikan Keberatan atas PPN Pendidikan

Nasional
Menag Berharap Hibah Lahan Dilihat sebagai Solusi untuk GKI Yasmin

Menag Berharap Hibah Lahan Dilihat sebagai Solusi untuk GKI Yasmin

Nasional
Satgas: Jakarta Selatan Paling Sedikit Bentuk Posko Covid-19

Satgas: Jakarta Selatan Paling Sedikit Bentuk Posko Covid-19

Nasional
Posko Covid-19 di Desa dan Kelurahan Diharapkan Mampu Batasi Kegiatan Masyarakat

Posko Covid-19 di Desa dan Kelurahan Diharapkan Mampu Batasi Kegiatan Masyarakat

Nasional
5 Minggu Pasca-liburan Lebaran, Lonjakan Covid-19 Mayoritas Terjadi di Pulau Jawa

5 Minggu Pasca-liburan Lebaran, Lonjakan Covid-19 Mayoritas Terjadi di Pulau Jawa

Nasional
IDI: Varian Corona Delta Lebih Cepat Menyebar, Lebih Bikin Sakit

IDI: Varian Corona Delta Lebih Cepat Menyebar, Lebih Bikin Sakit

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Politikus PKB Minta Jokowi Pimpin Langsung Vaksinasi

Kasus Covid-19 Meningkat, Politikus PKB Minta Jokowi Pimpin Langsung Vaksinasi

Nasional
MAKI Desak Ketua KPK Firli Bahuri Datang ke Pemeriksaan Komnas HAM

MAKI Desak Ketua KPK Firli Bahuri Datang ke Pemeriksaan Komnas HAM

Nasional
Pengurus GKI Yasmin Ungkap Bima Arya Pernah Janji Urus IMB Gereja, Bukan Relokasi

Pengurus GKI Yasmin Ungkap Bima Arya Pernah Janji Urus IMB Gereja, Bukan Relokasi

Nasional
Targetkan Penurunan Jumlah Pekerja Anak, Ini Langkah Kementerian PPPA

Targetkan Penurunan Jumlah Pekerja Anak, Ini Langkah Kementerian PPPA

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X