JAKARTA, KOMPAS.com - DPR RI, Rabu (12/2/2020), menerima massa unjuk rasa yang berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( KSPSI).
Massa yang diwakili Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea diterima Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel dan Wakil Ketua Komisi IX Sri Rahayu.
Dalam pertemuan, Andi Gani mengungkapkan keresahan kalangan buruh tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang dinilainya dibahas sembunyi-sembunyi.
Andi mengaku, KSPSI sempat mengirim surat resmi kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, minta dilibatkan dalam pembahasan RUU itu.
Namun, surat itu tidak kunjung mendapatkan balasan.
"Saya kirim lagi (surat) kepada Pak Menko dan Presiden untuk mengingatkan masih akan terjadi gejolak di buruh Indonesia karena dari awal seperti ada yang disembunyikan," kata Andi Gani.
Baca juga: Jika Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Disahkan, Buruh Siap Uji di MK
"Seluruh konfederasi buruh bertanya kepada saya, anda konfederasi buruh pendukung Presiden kok enggak punya draf? Akhirnya bertanya-tanya ada apa dengan rancangan ini?" lanjut dia.
Andi pun sempat menerima draf yang disebut-sebut sebagai draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Rupanya beredar pula enam versi draf lainnya yang berbeda satu sama lain.
"Akhirnya kami memililki tujuh draf sekaligus yang isinya berlainan semua. Dari awal, inilah yang membuat penolakan begitu kuat soal Omnibus Law. Kalau diundang ke televisi, saya juga bingung pasal mana yang saya tolak karena sampai hari ini saya belum lihat," lanjut dia.
Baca juga: Surpres dan Draf Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Dikirim ke DPR
Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.
Syarat & Ketentuan