Rabu, Puluhan Ribu Buruh Kepung Gedung DPR untuk Protes Omnibus Law

Kompas.com - 11/02/2020, 19:18 WIB
Presiden KSPI Said Iqbal (Kiri) dan Presiden KSPSI Andi Gandi Nena Wea (Kanan) di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020). KOMPAS.com/FIRDA ZAIMMATUL MUFARIKHAPresiden KSPI Said Iqbal (Kiri) dan Presiden KSPSI Andi Gandi Nena Wea (Kanan) di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan ribu buruh akan menggelar aksi untuk menagih kejelasan Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang merupakan salah satu bentuk omnibus law.

Aksi akan dilaksanakan besok di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

"Tuntutannya pasti menolak omnibus law. Bukan hanya omnibus law, saya tegaskan, apa pun peraturannya kalau mereduksi kesejahteraan buruh, kami akan tolak itu," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

KSPSI juga menuntut agar unsur buruh masuk ke dalam tim pembahasan perumus omnibus law, terutama RUU Cipta Lapangan Kerja.

Baca juga: Puan Maharani Sebut DPR Belum Terima Draf Omnibus Law hingga Hari Ini

Dengan demikian, menurut Andi Gani, buruh bukan hanya sebagai pendengar.

Andi Gani menyesalkan sikap pemerintah yang tidak melibatkan serikat buruh dalam penyusunan draf RUU Cipta Lapangan Kerja.

Dia bahkan menilai bahwa omnibus law itu lebih banyak melibatkan pengusaha.

"Dari awal kami ingatkan agar buruh diajak bicara, bukan diundang untuk diberitahukan bahwa ini sudah selesai. Sangat berbeda," ujarnya.

Andi Gani menjamin aksi buruh akan berlangsung dengan tertib dan damai. Koordinasi dengan Kapolda Metro Jaya juga sudah dilakukan secara intensif.

Senada dengan Andi Gani, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, keterlibatan serikat buruh dalam proses penentuan pasal harus menjadi pertimbangan pemerintah.

"Orientasinya tidak boleh hanya mementingkan kepentingan pengusaha atas nama investasi, tetapi juga harus mementingkan kepentingan buruh atas nama perlindungan. Jadi investasi dan perlindungan seiring," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Nasional
JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

Nasional
Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Nasional
KPK Tangkap 7 Orang Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Tangkap 7 Orang Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Resmikan Guest House di Kabupaten Malang, Gus Menteri Persilakan BUMDes Punya Unit Usaha Banyak

Resmikan Guest House di Kabupaten Malang, Gus Menteri Persilakan BUMDes Punya Unit Usaha Banyak

Nasional
Senin, Presiden Akan Putuskan soal Libur Akhir Tahun

Senin, Presiden Akan Putuskan soal Libur Akhir Tahun

Nasional
Kantongi Hasil Tes di Malaysia, Djoko Tjandra Mengaku Tak Pernah Minta Dibuatkan Surat Bebas Covid-19

Kantongi Hasil Tes di Malaysia, Djoko Tjandra Mengaku Tak Pernah Minta Dibuatkan Surat Bebas Covid-19

Nasional
PMI Imbau Masyarakat Sehat untuk Kembali Donasi Darah, Simak Caranya

PMI Imbau Masyarakat Sehat untuk Kembali Donasi Darah, Simak Caranya

Nasional
Pandemi Pukul Sendi Kehidupan Masyarakat, Cak Imin: Masyarakat Perlu Saling Bantu

Pandemi Pukul Sendi Kehidupan Masyarakat, Cak Imin: Masyarakat Perlu Saling Bantu

Nasional
Kemenko PMK Dorong Penyelesaian Rencana Aksi Perdagangan Orang 2020-2024

Kemenko PMK Dorong Penyelesaian Rencana Aksi Perdagangan Orang 2020-2024

Nasional
Berkas Perkara Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat Dinyatakan Lengkap oleh JPU

Berkas Perkara Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat Dinyatakan Lengkap oleh JPU

Nasional
Dukung Demokrasi Digital, Kemenkominfo Bantu KPU Petakan Jaringan TPS di Daerah Pilkada

Dukung Demokrasi Digital, Kemenkominfo Bantu KPU Petakan Jaringan TPS di Daerah Pilkada

Nasional
Mau Donasi Darah Aman di Tengah Pandemi, Patuhi Tata Cara Berikut

Mau Donasi Darah Aman di Tengah Pandemi, Patuhi Tata Cara Berikut

Nasional
Gandeng NU-Muhammadiyah, Kemenko PMK Ajak Pembinaan dan Perlindungan UMKM Perempuan

Gandeng NU-Muhammadiyah, Kemenko PMK Ajak Pembinaan dan Perlindungan UMKM Perempuan

Nasional
Komisi VIII DPR: Dipimpin Miftachul Akhyar, MUI Akan Jadi Mitra Konstruktif Pemerintah untuk Kemajuan Umat

Komisi VIII DPR: Dipimpin Miftachul Akhyar, MUI Akan Jadi Mitra Konstruktif Pemerintah untuk Kemajuan Umat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X