Rabu, Puluhan Ribu Buruh Kepung Gedung DPR untuk Protes Omnibus Law

Kompas.com - 11/02/2020, 19:18 WIB
Presiden KSPI Said Iqbal (Kiri) dan Presiden KSPSI Andi Gandi Nena Wea (Kanan) di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020). KOMPAS.com/FIRDA ZAIMMATUL MUFARIKHAPresiden KSPI Said Iqbal (Kiri) dan Presiden KSPSI Andi Gandi Nena Wea (Kanan) di Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Puluhan ribu buruh akan menggelar aksi untuk menagih kejelasan Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang merupakan salah satu bentuk omnibus law.

Aksi akan dilaksanakan besok di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

"Tuntutannya pasti menolak omnibus law. Bukan hanya omnibus law, saya tegaskan, apa pun peraturannya kalau mereduksi kesejahteraan buruh, kami akan tolak itu," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

KSPSI juga menuntut agar unsur buruh masuk ke dalam tim pembahasan perumus omnibus law, terutama RUU Cipta Lapangan Kerja.

Baca juga: Puan Maharani Sebut DPR Belum Terima Draf Omnibus Law hingga Hari Ini

Dengan demikian, menurut Andi Gani, buruh bukan hanya sebagai pendengar.

Andi Gani menyesalkan sikap pemerintah yang tidak melibatkan serikat buruh dalam penyusunan draf RUU Cipta Lapangan Kerja.

Dia bahkan menilai bahwa omnibus law itu lebih banyak melibatkan pengusaha.

"Dari awal kami ingatkan agar buruh diajak bicara, bukan diundang untuk diberitahukan bahwa ini sudah selesai. Sangat berbeda," ujarnya.

Andi Gani menjamin aksi buruh akan berlangsung dengan tertib dan damai. Koordinasi dengan Kapolda Metro Jaya juga sudah dilakukan secara intensif.

Senada dengan Andi Gani, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, keterlibatan serikat buruh dalam proses penentuan pasal harus menjadi pertimbangan pemerintah.

"Orientasinya tidak boleh hanya mementingkan kepentingan pengusaha atas nama investasi, tetapi juga harus mementingkan kepentingan buruh atas nama perlindungan. Jadi investasi dan perlindungan seiring," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 9 Maret: 3.337.026 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 dari Sasaran 40,3 Juta pada Tahap Kedua

UPDATE 9 Maret: 3.337.026 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 dari Sasaran 40,3 Juta pada Tahap Kedua

Nasional
UPDATE 9 Maret: Pemerintah Telah Periksa 11.266.592 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 9 Maret: Pemerintah Telah Periksa 11.266.592 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 9 Maret: Ada 65.480 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 9 Maret: Ada 65.480 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 9 Maret: Ada 144.311 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 9 Maret: Ada 144.311 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Maret: 1.210.877 Orang Sembuh dari Covid-19

UPDATE 9 Maret: 1.210.877 Orang Sembuh dari Covid-19

Nasional
UPDATE 9 Maret: Tambah 210 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 37.757

UPDATE 9 Maret: Tambah 210 Orang, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 37.757

Nasional
UPDATE: Tambah 6.389, Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia 1.392.945 Orang

UPDATE: Tambah 6.389, Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia 1.392.945 Orang

Nasional
Pemerintah Akan Sediakan GeNose C19 di Gedung Bioskop

Pemerintah Akan Sediakan GeNose C19 di Gedung Bioskop

Nasional
Epidemiolog: Vaksinasi Tepat untuk Jangka Pendek, tapi Tracing Jauh Lebih Penting

Epidemiolog: Vaksinasi Tepat untuk Jangka Pendek, tapi Tracing Jauh Lebih Penting

Nasional
RUU PKS Diharapkan Dapat Perkuat Pemberian Efek Jera Kepada Pelaku Kejahatan Seksual

RUU PKS Diharapkan Dapat Perkuat Pemberian Efek Jera Kepada Pelaku Kejahatan Seksual

Nasional
KKP Investigasi Kasus Penelantaran 7 ABK Diduga Jadi Korban Kerja Paksa

KKP Investigasi Kasus Penelantaran 7 ABK Diduga Jadi Korban Kerja Paksa

Nasional
AJI Indonesia Nilai Banyak Perusahaan Media Belum Miliki SOP Tangani Kekerasan Seksual

AJI Indonesia Nilai Banyak Perusahaan Media Belum Miliki SOP Tangani Kekerasan Seksual

Nasional
Wamenkes: Tracing Kasus Covid-19 Masih Jadi PR Besar

Wamenkes: Tracing Kasus Covid-19 Masih Jadi PR Besar

Nasional
'Perempuan Selalu Ditempatkan di Posisi Bersalah Meskipun Ia Korban...'

"Perempuan Selalu Ditempatkan di Posisi Bersalah Meskipun Ia Korban..."

Nasional
BIN: Mutia Disuntik Vaksin Covid-19 di Poliklinik, Bukan Rumah

BIN: Mutia Disuntik Vaksin Covid-19 di Poliklinik, Bukan Rumah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X