Sekjen PPP: Kami Tegaskan, Pilkada 2020 PPP Tak Gunakan Mahar Politik

Kompas.com - 11/12/2019, 12:38 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariSekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Arsul Sani mengatakan, partainya berkomitmen menerapkan politik tanpa mahar pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Politik tanpa mahar ini akan menjadi salah satu agenda yang akan dibahas dalam Mukernas V PPP pada 14 hingga 16 Desember 2019 mendatang.

"Kami sudah menegaskan terkait pilkada (2020) ini, DPP partai tidak mengenakan mahar politik. Jadi supaya clear," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Baca juga: Pengamat: Biaya Pilkada Tetap Tinggi Selama Masih Ada Mahar Politik

Wacana ini pun sudah disampaikan kepada seluruh pengurus DPP dan DPD bahwa tidak ada politik mahar untuk para calon kepala daerah yang akan diusung PPP.

"Kalau ada calon yang ingin diusung, itu tidak ada deal-deal soal money politic. Saya tegaskan tidak ada," ujar dia.

Arsul mengatakan, agenda Mukernas nantinya juga akan mengevaluasi kinerja kepengurusan PPP di bawah kepemimpinan Plt Soeharso Monoarfa.

Selain itu, Mukernas juga akan memutuskan apakah jadwal Muktamar dipercepat atau tidak.

"Mukernas nanti akan memutuskan apakah Muktamar PPP untuk memilih ketum yang definitif itu akan dipercepat atau tidak," ujar Arsul.

Baca juga: Evaluasi Pilkada Langsung, Perludem Minta Fokus Masalah Mahar Politik

"Kalau dipercepat, berarti muktamarnya kembali kepada siklus lima tahunan di April 2021," lanjut dia.

Lebih lanjut, Arsul berharap, Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Humphrey Djemat dapat ikut bergabung dalam Muktamar PPP terkait pemilihan ketua umum.

"Yang belum gabung, mari bergabung, wong yang di luar PPP aja kita ajak, apalagi orang PPP sendiri," lanjut dia.

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Nasional
Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Nasional
MA Terbitkan Peraturan soal Pemidanaan Koruptor, ICW Harap Jadi Jawaban Disparitas Hukuman

MA Terbitkan Peraturan soal Pemidanaan Koruptor, ICW Harap Jadi Jawaban Disparitas Hukuman

Nasional
Gerindra Dukung Bobby Nasution di Pilkada Medan, Tapi Ada Syaratnya...

Gerindra Dukung Bobby Nasution di Pilkada Medan, Tapi Ada Syaratnya...

Nasional
Kemenkes: Uji Klinis Ketiga Vaksin Covid-19 dalam Tahap Penyusunan Protokol

Kemenkes: Uji Klinis Ketiga Vaksin Covid-19 dalam Tahap Penyusunan Protokol

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tak Mudah Percaya Klaim Hadi Pranoto

Kemenkes Minta Masyarakat Tak Mudah Percaya Klaim Hadi Pranoto

Nasional
Cegah Penularan Covid-19, Satgas Soroti Acara Kumpul-kumpul Warga

Cegah Penularan Covid-19, Satgas Soroti Acara Kumpul-kumpul Warga

Nasional
Gerindra Dukung Gibran, Muzani: Sepertinya di Solo Calon Tunggal

Gerindra Dukung Gibran, Muzani: Sepertinya di Solo Calon Tunggal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X