Pengamat: Biaya Pilkada Tetap Tinggi Selama Masih Ada Mahar Politik

Kompas.com - 08/12/2019, 15:28 WIB
Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial di Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2019). KOMPAS.com/ KRISTIAN ERDIANTOPeneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial di Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Centre for Strategic and International Studies ( CSIS) Arya Fernandes menilai, alasan biaya mahal untuk menghapus pilkada langsung merupakan alasan lemah. 

Hal itu disampaikan Arya dalam sebuah diskusi CSIS di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta, Minggu (8/12/2019).

"Jadi alasan bahwa mengembalikan pilkada ke DPRD karena alasan biaya dan dana kampanye (mahal) lemah dari sisi argumentasi," ujar Arya.

Baca juga: Sebut Pilkada Langsung Sangat Mahal, Kemendagri: Anggaran Daerah Bisa Habis Setelah Pemilihan

Ia mengatakan, penyebab mahalnya biaya pilkada langsung dikarenakan biaya pencalonan yang tinggi.

Sebab, masih ada praktik pemberian mahar politik dari calon yang mengikuti pilkada ke partai politik. 

Menurut Arya, hal ini juga akan terjadi apabila pemilihan dikembalikan ke DPRD.

Dengan demikian, menurut dia, mengembalikan pilkada langsung ke DPRD tak menyelesaikan persoalan tingginya biaya politik tersebut.

"Masih ada mahar politik. Kalau partai benahi lebih terbuka maka biaya di awal berkurang," ucap Arya.

Ia juga menilai, biaya politik selama ini sudah ditekan dengan penyediaan alat peraga kampanye oleh negara. 

Baca juga: Tito Minta Polemik Pilkada Langsung dan Tak Langsung Dihentikan

Dengan demikian, kandidat bisa fokus menyiapkan kampanye yang efektif tanpa terbebani biaya penyediaan APK.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

Nasional
UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

Nasional
UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

Nasional
Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Nasional
Bakamla Deteksi Dua Kapal Tanker Asing di Pontianak dari Dimatikannya AIS

Bakamla Deteksi Dua Kapal Tanker Asing di Pontianak dari Dimatikannya AIS

Nasional
Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren, FPI: Itu 'Grand Design' untuk Kerjai Kami

Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren, FPI: Itu "Grand Design" untuk Kerjai Kami

Nasional
Walhi: Pelepasan Hutan Kalimantan Era Jokowi Capai 427.952 Hektare

Walhi: Pelepasan Hutan Kalimantan Era Jokowi Capai 427.952 Hektare

Nasional
Banjir di Paniai, Kemensos Salurkan Bantuan Senilai Rp 300 Juta

Banjir di Paniai, Kemensos Salurkan Bantuan Senilai Rp 300 Juta

Nasional
Rizieq Shihab Dilaporkan PTPN ke Bareskrim soal Lahan untuk Pesantren di Megamendung

Rizieq Shihab Dilaporkan PTPN ke Bareskrim soal Lahan untuk Pesantren di Megamendung

Nasional
Bakamla Amankan Kapal Tanker Panama dan Iran yang Diduga Transfer BBM Ilegal

Bakamla Amankan Kapal Tanker Panama dan Iran yang Diduga Transfer BBM Ilegal

Nasional
Kompolnas Beberkan Latar Belakang Listyo Sigit Ingin Ubah Tugas Polsek

Kompolnas Beberkan Latar Belakang Listyo Sigit Ingin Ubah Tugas Polsek

Nasional
Kompolnas: Pengaktifan Pam Swakarsa Diatur Undang-undang

Kompolnas: Pengaktifan Pam Swakarsa Diatur Undang-undang

Nasional
Soal Restorative Justice yang Disinggung Listyo Sigit, Pengamat: Belum Dipahami hingga Level Bawah

Soal Restorative Justice yang Disinggung Listyo Sigit, Pengamat: Belum Dipahami hingga Level Bawah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X