Sekjen PPP: Kami Tegaskan, Pilkada 2020 PPP Tak Gunakan Mahar Politik

Politik tanpa mahar ini akan menjadi salah satu agenda yang akan dibahas dalam Mukernas V PPP pada 14 hingga 16 Desember 2019 mendatang.

"Kami sudah menegaskan terkait pilkada (2020) ini, DPP partai tidak mengenakan mahar politik. Jadi supaya clear," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Wacana ini pun sudah disampaikan kepada seluruh pengurus DPP dan DPD bahwa tidak ada politik mahar untuk para calon kepala daerah yang akan diusung PPP.

"Kalau ada calon yang ingin diusung, itu tidak ada deal-deal soal money politic. Saya tegaskan tidak ada," ujar dia.

Arsul mengatakan, agenda Mukernas nantinya juga akan mengevaluasi kinerja kepengurusan PPP di bawah kepemimpinan Plt Soeharso Monoarfa.

Selain itu, Mukernas juga akan memutuskan apakah jadwal Muktamar dipercepat atau tidak.

"Mukernas nanti akan memutuskan apakah Muktamar PPP untuk memilih ketum yang definitif itu akan dipercepat atau tidak," ujar Arsul.

"Kalau dipercepat, berarti muktamarnya kembali kepada siklus lima tahunan di April 2021," lanjut dia.

Lebih lanjut, Arsul berharap, Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Humphrey Djemat dapat ikut bergabung dalam Muktamar PPP terkait pemilihan ketua umum.

"Yang belum gabung, mari bergabung, wong yang di luar PPP aja kita ajak, apalagi orang PPP sendiri," lanjut dia.