Kompas.com - 06/09/2019, 15:47 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

Pertama, mengenai kedudukan KPK disepakati berada pada cabang eksekutif atau pemerintahan yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, bersifat independen. 

Kedua, kewenangan penyadapan oleh KPK baru dapat dilakukan setelah mendapat izin dari dewan pengawas.

Ketiga, penegasan KPK sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu sehingga diwajibkan bersinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya.

Baca juga: PSI: Jangan Sampai Revisi UU KPK Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Keempat, tugas KPK di bidang pencegahan akan ditingkatkan, sehingga setiap instansi, kementerian dan lembaga wajib menyelenggarakan pengelolaan laporan harta kekayaan terhadap penyelenggaraan negara sebelum dan sesudah berakhir masa jabatan.

Kelima, pembentukan dewan pengawas KPK berjumlah lima orang yang bertugas mengawasi KPK.

Keenam, kewenangan KPK untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi yang tidak selesai dalam jangka waktu satu tahun atau SP3. Penghentian itu harus dilaporkan kepada dewan pengawas dan diumumkan ke publik. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menanti Bukti Janji Jokowi Tekan Harga Minyak Goreng saat Ekspor Dibuka Lagi

Menanti Bukti Janji Jokowi Tekan Harga Minyak Goreng saat Ekspor Dibuka Lagi

Nasional
Prosedur Penangkapan Anak dan Perempuan oleh Polisi

Prosedur Penangkapan Anak dan Perempuan oleh Polisi

Nasional
Aturan Penggeledahan Rumah Menurut KUHAP

Aturan Penggeledahan Rumah Menurut KUHAP

Nasional
Tanggal 29 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prosedur Penangkapan oleh Polisi Menurut KUHAP

Prosedur Penangkapan oleh Polisi Menurut KUHAP

Nasional
Tanggal 28 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 28 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas-asas Pemungutan Pajak

Nasional
Jenis-jenis Bentuk Negara Republik

Jenis-jenis Bentuk Negara Republik

Nasional
Pengertian Pajak Menurut Ahli

Pengertian Pajak Menurut Ahli

Nasional
Jenis-jenis Bentuk Negara Monarki

Jenis-jenis Bentuk Negara Monarki

Nasional
Bolehkah Polisi Melakukan Penggeledahan di Rumah Ibadah?

Bolehkah Polisi Melakukan Penggeledahan di Rumah Ibadah?

Nasional
Menilik Alasan Pemilu 1955 Dinilai Sebagai yang Paling Demokratis

Menilik Alasan Pemilu 1955 Dinilai Sebagai yang Paling Demokratis

Nasional
Fahmi Idris Wafat, Bamsoet Sebut Golkar Kehilangan Tokoh 3 Zaman

Fahmi Idris Wafat, Bamsoet Sebut Golkar Kehilangan Tokoh 3 Zaman

Nasional
Daftar Partai Politik Peserta Pemilu 1955

Daftar Partai Politik Peserta Pemilu 1955

Nasional
UPDATE 22 Mei: Sebaran 227 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak dengan 110

UPDATE 22 Mei: Sebaran 227 Kasus Baru Covid-19, DKI Terbanyak dengan 110

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.