ICW Ingatkan Jokowi untuk Hindari Negosiasi Politik yang Lemahkan KPK

Kompas.com - 15/07/2019, 15:22 WIB
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) KOMPAS.com/ABBA GABRILINLogo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch ( ICW) mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk menghindari negosiasi politik apa pun usai Pemilihan Pilpres atau Pilpres 2019, terutama yang bertujuan melemahkan pemberantasan korupsi.

ICW khawatir ada upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) yang dilakukan dengan motif politik. Dengan demikian, ICW berharap Jokowi selalu di belakang KPK.

"Dunia politik itu sering berseberangan dengan kerja-kerja KPK. Ini yang harus didudukkan kembali oleh Presiden Jokowi," ujar Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo, kepada Kompas.com, Senin (15/7/2019).

"Setidaknya kalaupun ada partai dalam koalisinya itu tidak suka dengan KPK, ya sudah jadi kewajiban Presiden untuk selalu di belakang KPK," kata Adnan.

Adnan menambahkan, Presiden Jokowi perlu mencermati segala negosiasi politik antarpartai pendukung maupun partai oposisi.

Sebab, dalam konsensus politik, tuturnya, kerap terjadi pembagian kekuasaan yang berujung pada melemahnya kontrol terhadap penyimpangan korupsi.

Baca juga: ICW Sayangkan Tak Ada Komitmen Pemberantasan Korupsi di Visi Indonesia

Negosiasi-negosiasi politik pasca-pilpres, lanjutnya, juga rawan akan proses legislasi yang kini berjalan di DPR.

Adnan menyebutkan, kini ada rancangan undang-undang (RUU) Penyadapan dan Rancangan KUHP yang bersinggungan dengan kewenangan KPK.

"Jangan sampai kompromi politik ini sekaligus juga mengkompromikan proses politik legislasi yang saat ini sedang berjalan, terutama pada RUU Penyadapan dan KUHP, serta seleksi pimpinan KPK," kata dia.

Sebelumnya, ICW menyoroti pidato politik yang disampaikan Jokowi untuk kali pertama sebagai presiden terpilih pada Minggu (14/7/2019) malam.

Dalam pidato itu, Jokowi tidak menyinggung secara khusus mengenai agenda pemberantasan korupsi. Komitmen mengenai pemberantasan korupsi hanya disinggung secara implisit saat Jokowi bicara mengenai reformasi birokrasi.

Baca juga: ICW: Reformasi Birokrasi Upaya Jokowi dalam Isu Pemberantasan Korupsi

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

UU KPK Hasil Revisi Tetap Berlaku Tanpa Tanda Tangan Jokowi, tetapi...

Nasional
Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Menristek/BRIN Sebut Keppres soal Pengembangan Vaksin Covid-19 Segera Terbit

Nasional
Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Akibat Pandemi Covid-19, Karnaval Internasional Perayaan HUT RI Dibatalkan

Nasional
Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Kemendagri: Kuota PPDB Jalur Zonasi DKI Jakarta Sudah Sesuai Permendikbud

Nasional
Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Tiga Mantan Pegawai Pajak Divonis Bersalah dalam Kasus Suap Restitusi Pajak

Nasional
Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Bahas Koalisi Pilkada 2020 dengan Golkar, Prabowo: Di Beberapa Tempat Kami Cocok

Nasional
Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Pemerintah: Aktivitas Masyarakat Tak Dibatasi, tetapi Ingat Protokol Kesehatan

Nasional
Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Bicara soal Pilkada 2020, Grace Natalie Temui Cak Imin di Kantor DPP PKB

Nasional
Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Kasus Bupati-Ketua DPRD Kutai Timur Dinilai Bukti Nepotisme Sebabkan Korupsi

Nasional
Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Polri Sebut Ada Penurunan Kasus Kriminalitas di Dua Pekan Terakhir Sebesar 3,77 Persen

Nasional
Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Polisi Tetapkan 2 Perusahaan sebagai Tersangka Karhutla di Riau

Nasional
Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Ketua MPR Sebut Covid-19 Uji Kualitas Para Pemimpin Dunia

Nasional
Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

Kemendagri: Persoalan PPDB Zonasi DKI Jakarta Sudah Selesai

Nasional
Mantan Manager Penjualan Aircraft Service PT DI Diperiksa, Ini yang Didalami KPK

Mantan Manager Penjualan Aircraft Service PT DI Diperiksa, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Syarat Anggota Legislatif Harus Mundur saat Mencalonkan Diri di Pilkada Digugat Lagi ke MK

Syarat Anggota Legislatif Harus Mundur saat Mencalonkan Diri di Pilkada Digugat Lagi ke MK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X