Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW: Reformasi Birokrasi Upaya Jokowi dalam Isu Pemberantasan Korupsi

Kompas.com - 15/07/2019, 12:35 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Coruption Watch (ICW) menilai, meskipun Presiden Joko Widodo tidak menyampaikan secara eksplisit soal pemberantasan korupsi, namun Jokowi dianggap sudah memberikan landasan yang cukup kuat dalam mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan koordinator ICW Adnan Topan Husodo merespons pidato Presiden Jokowi dalam acara bertajuk "Visi Indonesia" pada Minggu (14/7/2019) malam.

"Isu krusial dari pemberantasan korupsi di Indonesia kan ada dua ya, salah satunya soal reformasi birokrasi. Dalam pidato tadi malam, Pak Jokowi sudah menyentuh aspek itu dan sudah bisa memberikan landasan kuat bagi upaya pemberantasan korupsi," ujar Adnan kepada Kompas.com, Senin (15/7/2019).

Baca juga: Dua Pesan untuk Oposisi dalam Pidato Visi Indonesia Jokowi

Dia menjelaskan, salah satu faktor perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak cukup signifikan yakni karena tidak adanya reformasi di bidang birokrasi dan hukum.

Reformasi penegakkan hukum dan birokrasi pemerintah, lanjutnya, menjadi hal yang penting dalam memberantas praktik-praktik yang menyimpang.

Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo dalam Diskusi Berseri Madrasah Anti Korupsi Seri 11 di Jakarta, Senin (19/9/2016).Dimas Jarot Bayu Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo dalam Diskusi Berseri Madrasah Anti Korupsi Seri 11 di Jakarta, Senin (19/9/2016).

 

"Selama ini kan reformasi di bidang hukum dan birokrasi tidak berjalan. Namun, dalam pidato Pak Jokowi, dia menyebutkan ada aspek penegakan di dalam reformasi birokasi, saya kira itu sudah cukup memberikan landasan upaya pemberantasan korupsi," papar Adnan kemudian.

Baca juga: Penekanan Persatuan dan Bersatu dalam Pidato Visi Indonesia Jokowi

Di sisi lain, ICW berharap Presiden Jokowi menyebut pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda yang diutamakan dalam pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin. Sebab, hal itu menjadi bagian dari komitmen mendukung kerja-kerja KPK.

"Dalam menempatkan KPK sebagai lembaga yang memimpin pemberantasan korupsi, seharusnya Presiden Jokowi menegaskan ulang sebagai komitmen mendukung kerja-kerja KPK," imbuhnya.

Sebelumnya, dalam acara Visi Indonesia, Joko Widodo berpidato untuk pertama kalinya sebagai presiden Indonesia terpilih 2019-2024. Tak hanya Jokowi, Ma'ruf Amin juga turut berpidato di acara tersebut.

Baca juga: Visi Indonesia, Kata Per Kata Pidato Jokowi

Dalam pidatonya, Jokowi menyebut lima tahapan besar yang akan dilakukannya bersama wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin untuk membuat Indonesia lebih produktif, memiliki daya saing, dan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan global.

Saat menyampaikan pidato Visi Indonesia, sejumlah isu yang ditonjolkan Jokowi antara lain pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, serta reformasi birokrasi. Namun, isu penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi tidak disampaikan eksplisit oleh Jokowi.

Kompas TV <h1>Presiden terpilih Joko Widodo berbicara soal oposisi. Dia mempersilakan pihak-pihak menjadi oposisi dengan sejumlah catatan. Jokowi mengatakan jangan sampai oposisi menimbulkan dendam, menimbulkan kebencian. apalagi disertai dengan hinaan, cacian, dan makian.</h1> <a href="https://www.detik.com/tag/jokowi/"><strong>Jokowi</strong></a> menegaskan tak masalah jika nantinya ada oposisi. Namun, dia mengingatkan oposisi haruslah tanpa kebencian. Sebelumnya Presiden Indonesia terpilih Joko Widodo menyampaikan pidato politik pertamanya, pidato disampaikan dalam acara bertajuk VISI Indonesia yang digelar pada Minggu (14/7/2019) malam di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor. <a href="https://www.youtube.com/results?search_query=%23PidatoPresidenTerpilih">#PidatoPresidenTerpilih</a> <a href="https://www.youtube.com/results?search_query=%23PidatoJokowi">#PidatoJokowi</a> <a href="https://www.youtube.com/results?search_query=%23VisiIndonesia">#VisiIndonesia</a>
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com