ICW Ingatkan Jokowi untuk Hindari Negosiasi Politik yang Lemahkan KPK

ICW khawatir ada upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan dengan motif politik. Dengan demikian, ICW berharap Jokowi selalu di belakang KPK.

"Dunia politik itu sering berseberangan dengan kerja-kerja KPK. Ini yang harus didudukkan kembali oleh Presiden Jokowi," ujar Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo, kepada Kompas.com, Senin (15/7/2019).

"Setidaknya kalaupun ada partai dalam koalisinya itu tidak suka dengan KPK, ya sudah jadi kewajiban Presiden untuk selalu di belakang KPK," kata Adnan.

Adnan menambahkan, Presiden Jokowi perlu mencermati segala negosiasi politik antarpartai pendukung maupun partai oposisi.

Sebab, dalam konsensus politik, tuturnya, kerap terjadi pembagian kekuasaan yang berujung pada melemahnya kontrol terhadap penyimpangan korupsi.

Negosiasi-negosiasi politik pasca-pilpres, lanjutnya, juga rawan akan proses legislasi yang kini berjalan di DPR.

Adnan menyebutkan, kini ada rancangan undang-undang (RUU) Penyadapan dan Rancangan KUHP yang bersinggungan dengan kewenangan KPK.

"Jangan sampai kompromi politik ini sekaligus juga mengkompromikan proses politik legislasi yang saat ini sedang berjalan, terutama pada RUU Penyadapan dan KUHP, serta seleksi pimpinan KPK," kata dia.

Sebelumnya, ICW menyoroti pidato politik yang disampaikan Jokowi untuk kali pertama sebagai presiden terpilih pada Minggu (14/7/2019) malam.

Dalam pidato itu, Jokowi tidak menyinggung secara khusus mengenai agenda pemberantasan korupsi. Komitmen mengenai pemberantasan korupsi hanya disinggung secara implisit saat Jokowi bicara mengenai reformasi birokrasi.