ICW Sayangkan Tak Ada Komitmen Pemberantasan Korupsi di Visi Indonesia

Kompas.com - 15/07/2019, 11:18 WIB
Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (kanan) dan KH Maruf Amin (kedua kanan) bersama Ibu Irianan Joko Widodo (kiri) dan Ibu Wury Estu Handayani (kedua kiri) menyapa pendukung sebelum memberikan pidato pada Visi Indonesia di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat Minggu (14/7/2019). Joko Widodo menyampaikan visi untuk membangun Indonesia di periode kedua pemerintahannya diantaranya pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, investasi, reformasi birokrasi dan efektifitas serta efisiensi alokasi dan penggunan APBN.ANTARA FOTO/HAFIDSZ MUBARAK A Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (kanan) dan KH Maruf Amin (kedua kanan) bersama Ibu Irianan Joko Widodo (kiri) dan Ibu Wury Estu Handayani (kedua kiri) menyapa pendukung sebelum memberikan pidato pada Visi Indonesia di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat Minggu (14/7/2019). Joko Widodo menyampaikan visi untuk membangun Indonesia di periode kedua pemerintahannya diantaranya pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, investasi, reformasi birokrasi dan efektifitas serta efisiensi alokasi dan penggunan APBN.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Coruption Watch ( ICW) menilai seharusnya upaya pemberantasan korupsi disampaikan Joko Widodo saat menyampaikan pidato sebagai presiden terpilih dalam acara Visi Indonesia pada Minggu (14/7/2019) malam.

Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo menuturkan, Presiden Jokowi semestinya menyebut pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda yang diutamakan dalam pemerintahannya bersama Ma'ruf Amin.

Sebab, hal itu menjadi bagian dari komitmen mendukung kerja-kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Tanggapi Pidato Visi Indonesia Jokowi, Ilmuwan Usul Kriteria Penilaian Menristekdikti


"Dalam menempatkan KPK sebagai lembaga yang memimpin pemberantasan korupsi, seharusnya Presiden Jokowi menegaskan ulang sebagai komitmen mendukung kerja-kerja KPK," papar Adnan saat dihubungi via telepon, Senin (15/7/2019).

Menurutnya, dukungan dari Presiden dalam pemberantasan korupsi sangatlah penting. Jika pidatonya menyebut isu pemberantasan korupsi secara khusus, itu menjadi simbol bahwa Kepala Negara akan selalu ada di belakang KPK.

Apalagi, lanjutnya, saat ini KPK dihadapkan pada sejumlah persoalan, yaitu dari seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023, kemudian Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan, dan RUU KUHP.

"Itu konteks politik yang perlu dipastikan supaya pemerintah tidak dianggap sedang bermain di belakang permainan oknum tertentu yang ingin mengurangi, mempersempit, dan melemahkan kerja-kerja pemberantasan korupsi," tegasnya.

Sebelumnya, Dalam acara Visi Indonesia, Joko Widodo berpidato untuk pertama kalinya sebagai presiden Indonesia terpilih 2019-2024. Tak hanya Jokowi, Ma'ruf Amin juga turut berpidato di acara tersebut.

Baca juga: Pidato Jokowi Tak Singgung HAM dan Pemberantasan Korupsi, Ini Kata TKN

Dalam pidatonya, Jokowi menyebut lima tahapan besar yang akan dilakukannya bersama wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin untuk membuat Indonesia lebih produktif, memiliki daya saing, dan fleksibilitas tinggi dalam menghadapi perubahan global.

Saat menyampaikan pidato Visi Indonesia, sejumlah isu yang ditonjolkan Jokowi antara lain pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, serta reformasi birokrasi. Namun, isu penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi tidak disampaikan eksplisit oleh Jokowi.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
komentar di artikel lainnya
Close Ads X