PDI-P Ingatkan Parpol Koalisi Kawal Janji Kampanye Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 25/04/2019, 19:25 WIB
Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto saat ditemui di kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019). KOMPAS.com/Devina HalimSekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto saat ditemui di kantor DPP PDI-P, Jakarta Pusat, Selasa (16/4/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengingatkan partai politik anggota koalisi pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin bahwa mereka memiliki kewajiban yang tidak ringan pada pemerintahan ke depan.

"Koalisi juga memiliki sebuah tanggung jawab terhadap janji kampanye (capres cawapres), untuk memastikan seluruh janji kampanye berjalan dengan baik," ujar Hasto saat dijumpai di Rumah Aspirasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019).

Selain itu, partai politik anggota koalisi juga wajib menjaga efektivitas pemerintahan sekaligus stabilitas dalam menjalankan roda pemerintahan.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Kursi Parpol Pendukung Jokowi Sudah Mampu Ciptakan Pemerintahan yang Solid


 

Hasto mengatakan, tugas itu tidak hanya dibebankan pada 10 partai politik yang pada Pemilu 2019 mendukung dan mengusung pasangan capres cawapres Jokowi-Ma'ruf.

Sepuluh partai politik itu, yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, PPP, Hanura, Perindo, PKPI, PSI dan PBB.

Tanggung jawab yang sama juga akan dibebankan kepada partai politik yang bakal masuk koalisi.

Baca juga: Imbauan Setara Institute untuk Elite Parpol setelah Pemilu 2019

 

"Kalau kita lihat, orientasi partai-partai politik untuk bergabung dengan pemerintahan baru, di dalam pengalaman-pengalaman sebelumnya, memang terjadi," ujar Hasto.

"Seperti setelah Pemilu 2014 yang lalu, kan kemudian bergabung ke Pak Jokowi, PAN, Golkar dan PPP," lanjut dia.

Meski demikian, Hasto dan partai politik koalisi Jokowi-Ma'ruf belum membahas pembukaan pintu koalisi saat ini. Pihaknya masih fokus mengawal penghitungan surat suara Pemilu 2019 berjenjang.

Baca juga: Forum Rektor Minta Capres dan Parpol Pegang Komitmen Siap Menang Siap Kalah

 

Proses koalisi baru dibahas setelah kepastian hukum kemenangan Pemilu 2019 didapatkan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Apakah nanti ada proses rekonsiliasi, proses konfigurasi, sepenuhnya nanti setelah penetapan presiden dan wakil presiden dilakukan," ujar Hasto.

"Bapak Presiden Jokowi sendiri yang nanti punya kebijakan dan akan dikonsultasikan tentu saja dengan para ketum parpol," lanjut dia.

Kompas TV Capres nomor urut 01 Jokowi memberikan tanggapan terkait hasil hitung cepat pemilu 2019 di Djakarta Theater. Jokowi yang didampingi Cawapres Ma’ruf Amin dan elite parpol koalisi sampaikan apresiasi terhadap KPU, Bawaslu, dan DKPP. Jokowi juga mengatakan harus bersabar menunggu penghitungan suara dari KPU secara resmi.

 

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X