Imbauan Setara Institute untuk Elite Parpol setelah Pemilu 2019

Kompas.com - 23/04/2019, 11:06 WIB
Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi usai mengikuti diskusi bertemakan Pencemaran Nama Baik vs Melawan Lupa di Universitas Kristem Indonesia (UKI), Jakarta Timur, Jumat (14/12/2018). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi usai mengikuti diskusi bertemakan Pencemaran Nama Baik vs Melawan Lupa di Universitas Kristem Indonesia (UKI), Jakarta Timur, Jumat (14/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Setara Institute Hendardi mengajak semua partai politik pendukung para kontestan capres-cawapres untuk menjadikan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sebagai momentum untuk mengonsolidasikan demokrasi.

Hal itu diserukan Hendardi merespons dinamika politik pasca-pemilu yang digelar 17 April 2019.

"Seluruh elite dan partai politik mestinya menolak setiap upaya menarik mundur peradaban demokrasi pasca pilpres. Sebaiknya, mereka memobilisasi seluruh sumber daya politiknya untuk menjadikan pemilu sebagai kanal mengosilidasikan demokrasi di Indonesia," ujar Hendardi melalui keterangan tertulisnya, Selasa (23/4/2019).

Baca juga: Oppie Andaresta Berharap Masyarakat Tetap Bersatu Setelah Pemilu 2019

Ia meminta seluruh elite partai politik baik kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk tidak melakukan hal-hal yang bertujuan mendelegitimasi penyelenggara pemilu.

Menurut dia, klaim-klaim kemenangan dan dugaan kecurangan pelaksanaan pemilu seharusnya tidak mengabaikan mekanisme dan tahapan-tahapan pemilu yang saat ini sedang berlangsung hingga hasil resmi rekapitulasi KPU pada 22 Mei 2019.

"Jangan melakukan tindakan yang kontra prosedur dan institusi demokrasi konstitusional yang ada. Jangan juga melempar narasi, propaganda, bahkan hoaks yang mendistorsi kebenaran dan membangun kecurigaan serta disinformasi di masyarakat," ujar dia.

Baca juga: Pimpinan Parpol di Mataram Deklarasi Jaga Keamanan Pasca-Pemilu 2019

Hendardi mengatakan, seluruh penyelenggara pemilu hendaknya juga melakukan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan keadilan elektoral dan menegakkan integritas pemilu.

"Termasuk aparat keamanan juga hendaknya bertindak tegas menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Seluruh elemen masyarakat sipil juga melaksanakan fungsi demokratisnya mengawal integritas pemilu," kata Hendardi.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Menuju Istana 2019



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Nasional
Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Nasional
Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Nasional
Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Nasional
Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Nasional
Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional

Close Ads X