Imbauan Setara Institute untuk Elite Parpol setelah Pemilu 2019

Kompas.com - 23/04/2019, 11:06 WIB
Ketua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi usai mengikuti diskusi bertemakan Pencemaran Nama Baik vs Melawan Lupa di Universitas Kristem Indonesia (UKI), Jakarta Timur, Jumat (14/12/2018). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comKetua Badan Pengurus Setara Institute Hendardi usai mengikuti diskusi bertemakan Pencemaran Nama Baik vs Melawan Lupa di Universitas Kristem Indonesia (UKI), Jakarta Timur, Jumat (14/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Setara Institute Hendardi mengajak semua partai politik pendukung para kontestan capres-cawapres untuk menjadikan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 sebagai momentum untuk mengonsolidasikan demokrasi.

Hal itu diserukan Hendardi merespons dinamika politik pasca-pemilu yang digelar 17 April 2019.

"Seluruh elite dan partai politik mestinya menolak setiap upaya menarik mundur peradaban demokrasi pasca pilpres. Sebaiknya, mereka memobilisasi seluruh sumber daya politiknya untuk menjadikan pemilu sebagai kanal mengosilidasikan demokrasi di Indonesia," ujar Hendardi melalui keterangan tertulisnya, Selasa (23/4/2019).

Baca juga: Oppie Andaresta Berharap Masyarakat Tetap Bersatu Setelah Pemilu 2019

Ia meminta seluruh elite partai politik baik kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk tidak melakukan hal-hal yang bertujuan mendelegitimasi penyelenggara pemilu.

Menurut dia, klaim-klaim kemenangan dan dugaan kecurangan pelaksanaan pemilu seharusnya tidak mengabaikan mekanisme dan tahapan-tahapan pemilu yang saat ini sedang berlangsung hingga hasil resmi rekapitulasi KPU pada 22 Mei 2019.

"Jangan melakukan tindakan yang kontra prosedur dan institusi demokrasi konstitusional yang ada. Jangan juga melempar narasi, propaganda, bahkan hoaks yang mendistorsi kebenaran dan membangun kecurigaan serta disinformasi di masyarakat," ujar dia.

Baca juga: Pimpinan Parpol di Mataram Deklarasi Jaga Keamanan Pasca-Pemilu 2019

Hendardi mengatakan, seluruh penyelenggara pemilu hendaknya juga melakukan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan keadilan elektoral dan menegakkan integritas pemilu.

"Termasuk aparat keamanan juga hendaknya bertindak tegas menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Seluruh elemen masyarakat sipil juga melaksanakan fungsi demokratisnya mengawal integritas pemilu," kata Hendardi.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Menuju Istana 2019

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Soal Rekening Ratusan Juta Milik Cleaning Service di Kasus Kebakaran Kejagung, Polisi: Tak Ada yang Mencurigakan

Nasional
Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Kesenjangan Gender Disebut Pengaruhi Tingginya Angka Stunting di Indonesia

Nasional
Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Pasal UU Cipta Kerja Dihapus, Pakar Hukum Nilai Aneh Pelanggaran Sangat Terbuka

Nasional
Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Pejabat Pembuat Komitmen Kejagung Ikut Jadi Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Utama

Nasional
Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Wakil Ketua Komisi II Sebut Sosialisasi KPU soal Protokol Kesehatan Belum Maksimal

Nasional
4.369 Kasus Covid-19 di 31 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

4.369 Kasus Covid-19 di 31 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X