Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kedua Capres Dinilai Perlu Membahas Simpang Siur Data Dasar di Debat Kedua

Kompas.com - 04/02/2019, 08:09 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti organisasi non-pemerintah Auriga, Syahrul Fitra, mengungkapkan kedua calon presiden perlu membahas masalah simpang siur data di debat kedua.

Debat kedua Pilpres 2019 membicarakan sejumlah topik, yaitu energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Pesertanya calon presiden, tanpa didampingi calon wakil presiden. 

"Menurut saya itu salah satu yang penting di-highlight, soal data," kata Syahrul saat acara diskusi bertajuk "Menyigi Visi Misi Calon Presiden 2019", di kantor KoDe Inisiatif, Jakarta Selatan, Minggu (3/1/2019).

Baca juga: Ini Topik soal Energi yang Dinilai Penting Dibahas pada Debat Kedua

Ia menilai kedua paslon belum secara menyeluruh membahas masalah tersebut pada visi misi maupun program yang digagas.

Padahal, kata Syahrul, kebijakan yang dihasilkan belum tentu akan tepat sasaran jika tidak didasari pada data yang benar.

"Kalau kita lihat perencanaan pemerintah soal peningkatan investasi, bagaimana memberdayakan ekonomi masyarakat di SDA, peningkatan produksi di SDA, dan lain-lain, bagaimana kita bisa membicarakan itu sementara data dasarnya itu enggak jelas," terangnya.

Syahrul mencontohkan soal data luas perkebunan sawit. Menurut data Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) pada tahun 2017, luas perkebunan sawit adalah 12,3 juta hektar.

Sementara itu, menurut perhitungan Gerakan Nasional Penyelamat Sumber Daya Alam Komisi Pemberantasan Korupsi (GNPSDA KPK), luas tutupan sawit sebesar 16,8 juta hektar.

Oleh karena itu, Syahrul berpendapat, moratorium perluasan perkebunan sawit perlu dilanjutkan, sebagai cara untuk akurasi data tersebut.

Baca juga: Topik Reforma Agraria Perlu Dibicarakan dalam Debat Kedua Pilpres 2019

"(Moratorium itu) untuk membenahi ketidakakuratan data itu. 16,8 itu harus diverifikasi oleh pemerintah, di mana saja lokasinya, dan sebenarnya siapa pemiliknya," ungkap dia.

Debat kedua pilpres akan digelar Minggu (17/2/2019). Debat akan diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta. Empat stasiun televisi akan menyiarkan debat, yaitu RCTI, JTV, MNC TV, dan INews TV.

Kompas TV Bagaimana timses kedua pasangan Capres-Cawapres menanggapi hasil jajak pendapat Kompas terkait dampak penyelenggaraan debat pertama Pilpres yang lalu?<br /> <br /> KompasTV akan mengulasnya bersama juru bicara masing-masing pasangan calon Andre Rosiade juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo&ndash;Sandi dan Masinton Pasaribu juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi&ndash;Ma&#39;ruf.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com