Kedua Capres Dinilai Perlu Membahas Simpang Siur Data Dasar di Debat Kedua

Debat kedua Pilpres 2019 membicarakan sejumlah topik, yaitu energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Pesertanya calon presiden, tanpa didampingi calon wakil presiden. 

"Menurut saya itu salah satu yang penting di-highlight, soal data," kata Syahrul saat acara diskusi bertajuk "Menyigi Visi Misi Calon Presiden 2019", di kantor KoDe Inisiatif, Jakarta Selatan, Minggu (3/1/2019).

Ia menilai kedua paslon belum secara menyeluruh membahas masalah tersebut pada visi misi maupun program yang digagas.

Padahal, kata Syahrul, kebijakan yang dihasilkan belum tentu akan tepat sasaran jika tidak didasari pada data yang benar.

"Kalau kita lihat perencanaan pemerintah soal peningkatan investasi, bagaimana memberdayakan ekonomi masyarakat di SDA, peningkatan produksi di SDA, dan lain-lain, bagaimana kita bisa membicarakan itu sementara data dasarnya itu enggak jelas," terangnya.

Syahrul mencontohkan soal data luas perkebunan sawit. Menurut data Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) pada tahun 2017, luas perkebunan sawit adalah 12,3 juta hektar.

Sementara itu, menurut perhitungan Gerakan Nasional Penyelamat Sumber Daya Alam Komisi Pemberantasan Korupsi (GNPSDA KPK), luas tutupan sawit sebesar 16,8 juta hektar.

Oleh karena itu, Syahrul berpendapat, moratorium perluasan perkebunan sawit perlu dilanjutkan, sebagai cara untuk akurasi data tersebut.

"(Moratorium itu) untuk membenahi ketidakakuratan data itu. 16,8 itu harus diverifikasi oleh pemerintah, di mana saja lokasinya, dan sebenarnya siapa pemiliknya," ungkap dia.

Debat kedua pilpres akan digelar Minggu (17/2/2019). Debat akan diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta. Empat stasiun televisi akan menyiarkan debat, yaitu RCTI, JTV, MNC TV, dan INews TV.