Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Debat Kedua Diharapkan Singgung soal Pengambilalihan Freeport dan Blok Rokan

Kompas.com - 03/02/2019, 17:54 WIB
Devina Halim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Manajer Advokasi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Aryanto Nugroho menilai, debat kedua Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dapat menjadi momen untuk membahas kejelasan soal pengambilalihan Freeport Indonesia dan Blok Rokan.

Debat kedua membicarakan empat topik, yaitu energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

"Ajang debat besok juga bisa jadi ajang konfirmasi, jika kita bicara Freeport dan Blok Rokan," kata Aryanto saat diskusi "Menyigi Visi Misi Calon Presiden 2019", di Kantor Kode Inisiatif, Jakarta Selatan, Minggu (3/1/2019).

Ia menilai, topik terkait Freeport dan Blok Rokan akan diungkit oleh calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.

Baca juga: Sudah Diam Selama 4 Tahun, Jokowi Bilang Kini Saatnya Dia Jawab Semua Fitnah

 

Pada kepemimpinan Jokowi, pemerintah mengambil alih saham PT Freeport Indonesia sejak perusahaan tersebut beroperasi pada 1973.

Namun, yang menjadi catatan Aryanto adalah ketidakjelasan proses ambil alih tersebut sehingga membuat masyarakat tidak paham.

"Kami melihat Jokowi pasti menyinggung soal keberhasilan Freeport, Blok Rokan, dan segala macam. Meski selama ini kita enggak pernah tahu detail yang didapatkan oleh Indonesia atau Freeport. Akhirnya publik juga tidak paham," kata dia.

Tak hanya soal Freeport dan Blok Rokan, menurut dia, kedua paslon perlu mengungkapkan pandangannya terkait divestasi yang ingin dilakukan perusahaan lain.

Aryanto juga berharap kedua capres membicarakan soal perpanjangan kontrak perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam di Indonesia.

Baca juga: Jokowi: Masa Disuruh Halus Terus, Bolehlah Keras Sedikit...

 

Menurut dia, terdapat beberapa kawasan penghasil minyak dan gas yang kontraknya akan habis dalam beberapa tahun ke depan. Hal itu, kata Aryanto, dinilai perlu dibicarakan kedua kandidat capres.

"Banyak juga blok mungkin sekitar 10 blok migas yang dalam 5 tahun depan sudah saatnya diperpanjang atau dihentikan," kata Aryanto.

"Ini bukan cuma soal Freeport dan Blok Rokan, tapi masalah lima tahun ke depan banyak kontrak-kontrak yang harus dijelaskan dua calon," lanjut dia.

Debat kedua pilpres akan digelar Minggu (17/2/2019). Peserta debat adalah calon presiden. Tema yang diangkat energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Debat akan diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta. Empat stasiun televisi akan menyiarkan debat, yaitu RCTI, JTV, MNC TV, dan INews TV.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Format Debat Kedua Pilpres 2019

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com