Curhat soal OSO, GKR Hemas Berharap Ma'ruf Amin Bisa Bantu Beri Pemahaman

Kompas.com - 27/01/2019, 19:12 WIB
Senator asal Yogyakarta GKR Hemas dan kuasa hukumnya Irmanputra Sidin menemui calon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin, di Jalan Situbondo, Minggu (27/1/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Senator asal Yogyakarta GKR Hemas dan kuasa hukumnya Irmanputra Sidin menemui calon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin, di Jalan Situbondo, Minggu (27/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Senator asal Yogyakarta GKR Hemas mengaku dirinya berharap calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin bisa memberi pemahaman kepada Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang ( OSO) soal dualisme DPD.

Apalagi, OSO merupakan salah satu ketua umum partai yang mengusung Jokowi-Ma'ruf.

"Saya harap begitu tadi. Beliau juga sudah mengatakan akan, paling sedikit beliau memahami dan akan memberikan pemahaman (kepada OSO). Sesuai apa yang telah kami sampaikan," ujar Hemas di kediaman Ma'ruf Amin, Jalan Situbondo, Minggu (27/1/2019).

Baca juga: Temui Maruf Amin, GKR Hemas Ceritakan Masalahnya dengan OSO di DPD

Permasalahan yang diceritakan Hemas kepada Ma'ruf terkait kepemimpinan DPD RI periode 2014-2019 oleh dirinya dan Farouk Muhammad dengan kepemimpinan DPD RI periode 2017-2019 oleh Oesman Sapta Odang (OSO), Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis.

Pengacara GKR Hemas, Irmanputra Sidin, yakin Ma'ruf akan mengambil langkah bijaksana usai menerima penjelasan ini.

"Beliau akan mengambil langkah-langkah yang arif dan bijaksana. Jadi konstitusi itu tumbuh berkat rahmat Allah SWT atas keadilan Tuhan YME. Sehingga doanya Kiai Ma'ruf dan tokoh-tokoh nasional lainnya menjadi harapan kami yang sangat besar guna kepastian konstitusional DPD," kata Irman.

Saat ini, GKR Hemas telah mengajukan sengketa kewenangan lembaga negara kepada Mahkamah Konstitusi.

Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebelumnya telah memberhentikan GKR Hemas.

Ketua BK DPD Mervin S Komber mengatakan, Hemas diberhentikan sementara karena sudah 12 kali tidak menghadiri sidang paripurna DPD RI serta sudah melewati tahapan sanksi lainnya.

Sementara itu, GKR Hemas akan melawan keputusan Badan Kehormatan (BK) DPD RI lewat jalur hukum.

GKR Hemas menganggap peralihan tampuk pimpinan DPD RI ke Oesman Sapta Odang tidak sah.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Nasional
Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Nasional
Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Nasional
BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

Nasional
Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Nasional
Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Nasional
Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Nasional
Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Nasional
Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Nasional
Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Nasional
Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Nasional
Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Nasional
Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Nasional
TNI AL Ungkap Cara China Menangi Persaingan di Laut China Selatan

TNI AL Ungkap Cara China Menangi Persaingan di Laut China Selatan

Nasional
Menurut TNI AL, Solusi Sengketa Perairan adalah Kehadiran Pemerintah di Laut

Menurut TNI AL, Solusi Sengketa Perairan adalah Kehadiran Pemerintah di Laut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X