Temui Ma'ruf Amin, GKR Hemas Ceritakan Masalahnya dengan OSO di DPD

Kompas.com - 27/01/2019, 19:02 WIB
Senator asal Yogyakarta GKR Hemas dan kuasa hukumnya Irmanputra Sidin menemui calon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin, di Jalan Situbondo, Minggu (27/1/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Senator asal Yogyakarta GKR Hemas dan kuasa hukumnya Irmanputra Sidin menemui calon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin, di Jalan Situbondo, Minggu (27/1/2019).
Penulis Jessi Carina
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Senator asal Yogyakarta GKR Hemas menemui calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin di kediamannya di Jalan Situbondo, Minggu (27/1/2019).

Dalam pertemuan itu, Hemas bersama kuasa hukumnya Irmanputra Sidin menjelaskan kepada Ma'ruf tentang persoalannya di DPD RI.

"Saya memang menjelaskan pada Pak Ma'ruf, karena beliau sebagai tokoh nasional, tokoh masyarakat, supaya bisa juga memberikan beberapa hal pemahaman tentang konstitusi yang terjadi pada saat ini. Khususnya untuk masalah DPD," ujar Hemas.

Permasalahan yang dimaksud menyangkut kepemimpinan DPD RI periode 2014-2019 oleh GKR Hemas dan Farouk Muhammad dengan kepemimpinan DPD RI periode 2017-2019 oleh Oesman Sapta Odang ( OSO), Nono Sampono, dan Darmayanti Lubis.

Hemas sudah mengajukan sengketa kewenangan lembaga negara kepada Mahkamah Konstitusi. Hemas mengatakan kedatangannya ke kediaman Ma'ruf sekaligus meminta dukungan terkait sengketa ini.

Baca juga: Tak Hadiri Rapat hingga Diberhentikan Sementara, GKR Hemas Mengaku Tetap Bekerja

Namun, kata dia, hal yang paling penting adalah Ma'ruf bisa mendapat gambaran mengenai situasi di DPD saat ini.

"Sebetulnya bukan cuma dukungan. Tapi juga memberi penjelasan kepada beliau bagaimana meluruskan hukum yang ada," kata dia.

Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebelumnya telah memberhentikan GKR Hemas.

Ketua BK DPD Mervin S Komber mengatakan, Hemas diberhentikan sementara karena sudah 12 kali tidak menghadiri sidang paripurna DPD RI serta sudah melewati tahapan sanksi lainnya.

Sementara itu, GKR Hemas akan melawan keputusan Badan Kehormatan (BK) DPD RI lewat jalur hukum.

GKR Hemas menganggap peralihan tampuk pimpinan DPD RI ke Oesman Sapta Odang (OSO), tidak sah. Untuk itu, GKR pun tidak mengakui kepemimpinan Oedang sebagai ketua DPD RI.

"Sejak Oesman Sapta Odang dan kawan-kawan mengambil alih kepemimpinan secara ilegal, saya dan beberapa teman tidak mengakui kepemimpinannya. Kalau saya hadir dalam sidang yang dipimpin berarti secara langsung mengakui kepemimpinannya," tegasnya.

Baca juga: GKR Hemas Temui Presiden Beberkan Persoalan Dualisme di DPD

Menurut dia, bukan orang yang dia lawan, namun proses pengambilalihan pimpinan yang menurut GKR Hemas telah menabrak hukum.

Berdasarkan putusan MA di tingkat kasasi, tidak pernah menyatakan benar dan sah pengambilalihan tersebut.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ayah di Salatiga Tularkan Covid-19 ke Tiga Anggota Keluarganya

Ayah di Salatiga Tularkan Covid-19 ke Tiga Anggota Keluarganya

Nasional
Ketua KPK Minta Kepala Daerah Stop Poles Citra dengan Dana Penanganan Covid-19

Ketua KPK Minta Kepala Daerah Stop Poles Citra dengan Dana Penanganan Covid-19

Nasional
Pemerintah: Tidak Pakai Masker Jadi Faktor Penyumbang Kasus Positif Covid-19 Terbanyak

Pemerintah: Tidak Pakai Masker Jadi Faktor Penyumbang Kasus Positif Covid-19 Terbanyak

Nasional
UPDATE 11 Juli: Pemerintah Telah Periksa 1.038.988 Spesimen Covid-19

UPDATE 11 Juli: Pemerintah Telah Periksa 1.038.988 Spesimen Covid-19

Nasional
1.671 Kasus Baru Covid-19 dari 28 Provinsi, Jatim Terbanyak dengan 409

1.671 Kasus Baru Covid-19 dari 28 Provinsi, Jatim Terbanyak dengan 409

Nasional
UPDATE 11 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.887 Orang, PDP 13.752 Orang

UPDATE 11 Juli: ODP Covid-19 Sebanyak 34.887 Orang, PDP 13.752 Orang

Nasional
UPDATE: 1.190 Pasien Sembuh Covid-19, Rekor Terbanyak Sejak 2 Maret 2020

UPDATE: 1.190 Pasien Sembuh Covid-19, Rekor Terbanyak Sejak 2 Maret 2020

Nasional
UPDATE 11 Juli: Tambah 66, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 3.535 Orang

UPDATE 11 Juli: Tambah 66, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 3.535 Orang

Nasional
UPDATE 11 Juli: Bertambah 1.190, Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 34.719 Orang

UPDATE 11 Juli: Bertambah 1.190, Jumlah Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 34.719 Orang

Nasional
UPDATE: Kini Ada 74.018 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.671

UPDATE: Kini Ada 74.018 Kasus Covid-19 di Indonesia, Bertambah 1.671

Nasional
Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Anggota Komisi IX DPR: Gratiskan Rapid Test Covid-19 untuk Warga Tidak Mampu

Nasional
Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Penyintas Covid-19: Jangan Takut Cek Kesehatan jika Merasakan Gejala Terpapar Corona

Nasional
Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Kemenkumham Diminta Tak Larut Dalam Glorifikasi Keberhasilan Ekstradisi Maria Lumowa

Nasional
Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Masyarakat Diminta Tidak Bicara Keras demi Cegah Penularan Covid-19

Nasional
Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Pilkada Digelar Desember, Ma'ruf Amin Harap Tak Akibatkan Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X