Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Akan Kaji Lagi Pemberian Kisi-kisi Debat Pilpres

Kompas.com - 18/01/2019, 16:14 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan mengusulkan agar kisi-kisi pertanyaan tidak diberikan lagi kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dalam debat berikutnya.

Wahyu mengatakan usulan tersebut akan dibawa dalam rapat evaluasi setelah debat pertama diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019) malam.

Hal itu diungkapkan Wahyu dalam acara diskusi bertajuk "Menyigi Visi Misi Calon Presiden 2019", di Kantor Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Jakarta Selatan, Jumat (18/1/2019).

Baca juga: Populi Center: Pemberian Kisi-kisi Tak Tentukan Menarik atau Tidaknya Debat

"KPU pada Senin besok akan melakukan evaluasi dan saya selaku divisi yang membidangi debat, merekomendasikan kepada rapat pleno, debat kedua soal yang dibuat panelis tidak diberitahukan kepada paslon," kata Wahyu.

Ia memprediksi, usulannya akan disetujui dalam pleno tersebut.

"Ini rekomendasi dari saya kepada rapat pleno dan tampaknya arah pleno akan menyepakati hal itu," terangnya.

 

Wahyu mengatakan, ada dua sisi dalam melihat langkah pemberian kisi-kisi kepada paslon sebelum debat.

Baca juga: KPU: Format Debat Pilpres Dimungkinkan Berubah

Di satu sisi, kisi-kisi dapat membantu persiapan para paslon. Namun, di sisi lain, paslon akan "terpenjara" dalam kisi-kisi tersebut saat berdebat.

Oleh karena itu, dengan adanya usulan tersebut, Wahyu berharap debat akan berlangsung lebih menarik dan dapat menggali lebih dalam gagasan kedua paslon.

"Sehingga tampilan debat kedua akan lebih mendebarkan, original, dan lebih memungkinkan paslon mengeksplorasi kapasitas pengalaman pemikiran-pemikiran tentang Indonesia lima tahun mendatang yang lebih baik sesuai tema yang diusung," jelasnya.

Kompas TV Debat capres-cawapres perdana 17 Januari 2019 menjadi babak baru persiapan pilpres nanti. Berbagai lontaran seperti visi misi permasalahan hukum, HAM dan terorisme diutarakan dan dijawab masing-masing pasangan capres dan cawapres nomor 01 dan 01. Kita punya beberapa cuplikan dari debat capres cawapres semalam yang bisa kupas dan dibahas bersama Effendi Gazali.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com