KPU: Format Debat Pilpres Dimungkinkan Berubah

Kompas.com - 18/01/2019, 15:40 WIB
Ketua KPU Arief Budiman Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKetua KPU Arief Budiman

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman mengatakan, format debat pilpres setelah debat perdana bisa berubah. Hal itu bergantung dari hasil evaluasi debat pertama pilpres.

"Bisa (berubah format debatnya), nanti tergantung evaluasi," kata Arief di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/1/2019).

Menurut Arief, pihaknya menerima banyak masukan dan kritik mengenai penyelenggaraan debat pertama. Masukan dan kritik itu sementara ditampung oleh KPU sebagai bahan evaluasi.

Baca juga: Jokowi Tampung Masukan Prabowo-Sandi Saat Debat untuk Perbaiki Pemerintahan

Beberapa hal yang akan dibahas dalam evaluasi, misalnya, soal jumlah pendukung pasangan calon yang diperbolehkan masuk dalam ruangan. Pada debat pertama, masing-masing paslon hanya boleh membawa 100 tamu undangan, sedangkan tamu undangan KPU berjumlah 300.

"Kalau kita punya kapasitas ruangannya dua ribu ya kita undang banyak orang dong. Tapi kalau kapasitas ruangan lima ratus ya kita pastikan yang diundang hanya lima ratus," ujar Arief.

Evaluasi lain adalah soal durasi yang dialokasikan bagi peserta debat menjawab pertanyaan. Beberapa pihak menilai, durasi yang diberikan ke paslon sangat minim sehingga jawaban kurang mendalam.

Baca juga: Joget ala Prabowo, dari Konvoi, Mimbar Kampanye, hingga Panggung Debat

"Ada juga yang memberi masukan, ini kok debat cuma semenit dua menit, macam-macam. Tapi ada juga yang memberi komentarnya wong dua menit itu (waktunya) nggak habis," katanya.

Rencananya, evaluasi debat pertama pilpres akan digelar Senin (21/1/2019). KPU akan melibatkan panelis, media yang menyiarkan debat, dan unsur-unsur lainnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Nasional
Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Nasional
Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Nasional
Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Nasional
Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Nasional
Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Nasional
Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Nasional
Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Nasional
Bom Bunuh Diri di Medan, Ketua DPR Minta Program Deradikalisasi Dievaluasi

Bom Bunuh Diri di Medan, Ketua DPR Minta Program Deradikalisasi Dievaluasi

Nasional
Pasca-ledakan Bom di Medan, Pengamanan Kantor Kepolisian Diperketat

Pasca-ledakan Bom di Medan, Pengamanan Kantor Kepolisian Diperketat

Nasional
Orang Kepercayaan Mantan Anggota DPR Bowo Sidik Divonis 2 Tahun Penjara

Orang Kepercayaan Mantan Anggota DPR Bowo Sidik Divonis 2 Tahun Penjara

Nasional
Menko PMK Rancang Program Sertifikasi Perkawinan sebagai Syarat Menikah

Menko PMK Rancang Program Sertifikasi Perkawinan sebagai Syarat Menikah

Nasional
Menko PMK: Diet Berlebihan Ganggu Kesuburan Perempuan dan Picu 'Stunting'

Menko PMK: Diet Berlebihan Ganggu Kesuburan Perempuan dan Picu "Stunting"

Nasional
Jubir Presiden: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jadi Bos BUMN

Jubir Presiden: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jadi Bos BUMN

Nasional
Romahurmuziy Bantah Dibayari Hotel oleh Pejabat Kanwil Kemenag

Romahurmuziy Bantah Dibayari Hotel oleh Pejabat Kanwil Kemenag

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X