Jokowi Bantah Anggapan Ma'ruf Banyak Diam Selama Debat

Kompas.com - 18/01/2019, 14:57 WIB
Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Maruf Amin mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Maruf Amin mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.
Penulis Ihsanuddin
|

GARUT, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo membantah anggapan bahwa cawapresnya, Ma'ruf Amin banyak diam selama debat kandidat pilpres berlangsung.

"Diam bagaimana, jawab beberapa kali," kata Jokowi kepada wartawan di sela kunjungan kerjanya di Garut, Jumat (18/1/2019).

Jokowi lalu menyinggung soal Ma'ruf yang menjawab mengenai isu terorisme.

Dalam debat, Ma'ruf menyatakan terorisme bisa terjadi karena ada penyebabnya meliputi pemikiran atau kondisi ekonomi.


Baca juga: Debat Pertama, Jokowi Bicara 23 Menit, Maruf 4 Menit

Oleh karena itu, penyelesaian terorisme harus dimulai dengan menyelesaikan dua akar permasalahan itu.

Jokowi hanya mengangguk-anggukan kepala tanda setuju saat Ma'ruf bicara.

"Jawab terorisme dari A sampai Z, dijawab semua sama Pak Ma'ruf," kata Jokowi.

Pantauan Kompas.com dalam debat di Hotel Bidakara, semalam, Ma’ruf berbicara sebanyak lima kali dengan total durasi selama 4 menit 16 detik.

Baca juga: Fadli Zon Nilai Jokowi Terlalu Dominan Dalam Debat

Sementara itu, Jokowi berbicara sebanyak 21 kali, termasuk saat memaparkan visi misi dan memberikan pernyataan penutup. Total durasi saat Jokowi berbicara yaitu 23 menit 46 detik.

Di awal-awal debat, Ma’ruf hanya menyatakan dirinya mendukung apa yang diungkapkan Jokowi ketika moderator menanyakan apakah ia ingin menambahkan sesuatu atau tidak karena masih tersisa.

“Saya tidak menambah, saya mendukung pernyataan Pak Jokowi,” kata Ma’ruf saat segmen kedua terkait pertanyaan soal penegakan hukum dan HAM.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Polda Papua Diduga Lakukan Obstruction of Justice dalam Penanganan Peristiwa Paniai, Polri Tunggu Laporan Komnas HAM

Nasional
Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Sabtu, Masyarakat Aceh Akan Serahkan Sejumlah Rekomendasi Akademik ke Presiden Jokowi

Nasional
Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Adik Mentan Dapat Rekomendasi PAN Sebagai Bakal Calon Wali Kota Makassar

Nasional
Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 13 Orang yang Keberatan Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Nasional
Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Nasional
Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Nasional
Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Nasional
Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Nasional
36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

Nasional
Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X