Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hidayat Nur Wahid Sebut Serangan Jokowi soal Caleg Eks Koruptor Melenceng

Kompas.com - 18/01/2019, 14:53 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Hidayat Nur Wahid, menilai ada yang salah dari serangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo soal caleg eks koruptor.

Dalam debat, Jokowi bertanya kepada calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto soal dirinya yang mencalonkan mantan narapidana korupsi sebagai caleg.

"Tentang caleg dari Gerindra yang kata beliau paling banyak mantan napi koruptornya dan itu ditandatangani oleh ketua umum dan ketua umumnya Pak Prabowo. Ini kan sebuah blunder ya," ujar Hidayat di kompleks parlemen, Jumat (18/1/2019).

Baca juga: Jokowi Sebut Gerindra Terbanyak Ajukan Caleg Koruptor, Siapa Saja Mereka?

Sebab, caleg yang berkasnya ditandatangani oleh ketua umum adalah caleg tingkat nasional yaitu DPR. Hidayat mengatakan partai yang paling banyak mengusung caleg mantan koruptor dalam Pemilihan DPR 2019 bukan Partai Gerindra.

Namun untuk caleg tingkat provinsi, kabupaten, dan kota tidak ditandatangani ketua umum. Hidayat mengatakan berkas pencalonan caleg DPRD ditandatangani ketua partai di daerah masing-masing.

"Jadi tohokan yang agak individual ini menurut saya agak melenceng, tidak kena sasarannya," kata Hidayat.

Baca juga: Jokowi Tanya soal Caleg Eks Koruptor yang Diusung Gerindra, Ini Jawaban Prabowo

Sebelumnya, Joko Widodo mempertanyakan komitmen lawannya, calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, terhadap pemberantasan korupsi. Jokowi langsung menyinggung soal calon legislatif eks koruptor yang dicalonkan Partai Gerindra dalam Pemilihan Legislatif 2019.

Hal ini ditanyakan Jokowi dalam segmen kelima debat Pemilihan Presiden 2019. Dalam segmen tersebut, dua pasang capres dan cawapres saling mengajukan pertanyaan.

"Menurut ICW, partai yang Bapak pimpin termasuk yang paling banyak mencalonkan eks koruptor. Yang saya tahu caleg itu yang tanda tangan ketumnya berarti Pak Prabowo. Bagaimana Pak Prabowo menjawab ini?" Jokowi.

Kompas TV Suasana akrab terjalin didalam ruang tunggu VIP menjelang debat pilpres. Pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo -Sandi melakukan sesi foto bersama dengan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarno Putri dan Puan Maharani. Saat tiba Prabowo dan Sandi berjabat tangan dengan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy. Tampak pula Puan Maharani melakukan swafoto bersama Prabowo Subianto, Sandiaga Uno dan Megawati Soekarno Putri. Istri Sandiaga Uno, Nur Asia juga ikut terlihat dalam sesi swafoto ini. Keakraban suasana di ruang tunggu VIP antara pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo- Sandi dengan Megawati Soekarno Putri dan Puan Maharani diunggah oleh Anggota Dewan Pengarah TKN Pramono Anung dalam akun twitternya. Sebelum debat, pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin dan pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga menyempatkan diri untuk berfoto bersama. Sesi foto ini dilakukan setelah pasangan Jokowi- Ma'ruf tiba di ruang tunggu VIP. Jokowi dan Prabowo juga terlihat berjalan bersama memasuki ruang debat.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com