Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

7 Cek Fakta Pernyataan Jokowi dan Prabowo dalam Debat Pertama Pilpres

Kompas.com - 18/01/2019, 10:45 WIB
Mela Arnani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com — Debat perdana pemilihan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) berlangsung menarik pada Kamis (17/1/2019) malam.

Dalam debat yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung Bidakara, Jakarta, ini, kedua calon presiden ini menyampaikan beberapa pernyataan.

Kompas.com kemudian melakukan penelusuran fakta terhadap sejumlah pernyataan yang diucapkan.

Lalu, apa sajakah pernyataan yang dicek faktanya? Berikut ulasannya.

1. Sembilan menteri perempuan

Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo menyebutkan bahwa ada sembilan menteri perempuan di kabinetnya, yaitu Kabinet Kerja.

"Di kabinet saya ada sembilan menteri perempuan yang menempati tempat strategis. Misalnya Menlu, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri LHK, Menteri Kelautan dan Perikanan," kata Jokowi.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, menteri perempuan di kabinet Jokowi-Jusuf Kalla saat ini antara lain:

  1. Sri Mulyani, menjabat sebagai Menteri Keuangan
  2. Susi Pudjiastuti, menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan
  3. Retno Marsudi, menjabat sebagai Menteri Luar Negeri
  4. Rini Soemarno, menjabat sebagai Menteri BUMN
  5. Nila F Moeloek, menjabat sebagai Menteri Kesehatan
  6. Puan Maharani, menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
  7. Yohana Susana Yembise, menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  8. Siti Nurbaya Bakar, menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Terdapat satu nama lainnya, yaitu Khofifah Indar Parawansa yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial.

Namun, Khofifah mundur dan posisi tersebut digantikan oleh Agus Gumiwang Kartasasmita.

Baca juga: CEK FAKTA: Joko Widodo Sebut Ada 9 Menteri Perempuan di Kabinetnya

2. Luas Jawa Tengah Lebih Luas dari Malaysia

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyinggung masalah kesejahteraan pejabat di daerah yang tak sebanding dengan luas wilayah yang ditanganinya.

Dalam pernyataan tersebut, Ketua Umum Partai Gerindra ini menyebutkan bahwa luas wilayah Jawa Tengah lebih besar daripada Malaysia, padahal gaji pejabat tersebut terbilang tidak tinggi.

"Sebagai contoh, bagaimana bisa seorang gubernur gajinya hanya Rp 8 juta? Kemudian dia mengelola provinsi, umpamanya Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia dengan APBD yang begitu besar," kata Prabowo.

Dari penelusuran Kompas.com, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), luas wilayah Jawa Tengah pada tahun 2017 adalah 32.544,12 kilometer persegi. Sementara wilayah Malaysia seluruhnya seluas 330.323 kilometer persegi.

Baca juga: CEK FAKTA: Prabowo Sebut Jawa Tengah Lebih Luas dari Malaysia

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Cek Fakta Quote Prabowo tentang Luas Jateng

3. Anak Presiden Jokowi tak lulus tes CPNS

Jokowi dalam debat perdana menyinggung masalah anak perempuannya, Kahiyang Ayu, yang tidak lolos CPNS. Menurut dia, ini membuktikan bahwa seleksi ASN (aparatur sipil negara) di era pemerintahannya sudah berjalan transparan dan akuntabel.

"(Soal tes CPNS) rekrutmennya berjalan dengan transparan, akuntabel, dan bisa semua orang melihat dan sekarang sudah kita lakukan. Semuanya bisa cek, hasilnya juga bisa cek, anak saya tidak bisa terima di situ karena memang tidak lulus," kata Jokowi.

Dari penelusuran Kompas.com, pada 2017, putri sulung Jokowi memang mengikuti tes CPNS sebagai Pemeriksa Pertama Pemerintah Kota Surakarta.

Berdasarkan keterangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) saat itu, Yuddy Chrisnandi, pihaknya menjamin tidak ada keistimewaan yang diberikan kepada Kahiyang.

Total nilai Kahiyang saat itu adalah 300, dengan rincian 50 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), 95 untuk Tes Intelegensia Umum (TIU), dan 155 untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

Capaian nilai tersebut tidak memenuhi syarat lolos seleksi sesuai dengan peraturan yang ada.

Baca juga: CEK FAKTA: Anak Presiden Jokowi Tidak Lulus Tes CPNS

4. Pernyataan Prabowo soal "Tax Ratio" Indonesia

Prabowo mengklaim bahwa maraknya korupsi di Indonesia disebabkan penghasilan ASN yang terbilang kecil.

Karena hal tersebut, calon presiden nomor urut 02 ini berjanji akan menaikkan rasio pajak sehingga gaji ASN dapat meningkat.

"Kita tingkatkan tax ratio yang sekarang berada 10 persen bahkan lebih rendah, saya akan kembalikan ke 16 (persen) tax ratio," ujar Prabowo.

Dari data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, pada tahun 2018, indeks tax ratio Indonesia mengalami peningkatan sebesar 0,8 persen, menjadi 11,5 persen.

Baca juga: CEK FAKTA: Pernyataan Prabowo soal Tax Ratio Indonesia

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Quote Prabowo tentang Tax Ratio

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com