Jokowi Bantah Anggapan Ma'ruf Banyak Diam Selama Debat

Kompas.com - 18/01/2019, 14:57 WIB
Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Maruf Amin mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Maruf Amin mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.
Penulis Ihsanuddin
|

GARUT, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo membantah anggapan bahwa cawapresnya, Ma'ruf Amin banyak diam selama debat kandidat pilpres berlangsung.

"Diam bagaimana, jawab beberapa kali," kata Jokowi kepada wartawan di sela kunjungan kerjanya di Garut, Jumat (18/1/2019).

Jokowi lalu menyinggung soal Ma'ruf yang menjawab mengenai isu terorisme.

Dalam debat, Ma'ruf menyatakan terorisme bisa terjadi karena ada penyebabnya meliputi pemikiran atau kondisi ekonomi.

Baca juga: Debat Pertama, Jokowi Bicara 23 Menit, Maruf 4 Menit

Oleh karena itu, penyelesaian terorisme harus dimulai dengan menyelesaikan dua akar permasalahan itu.

Jokowi hanya mengangguk-anggukan kepala tanda setuju saat Ma'ruf bicara.

"Jawab terorisme dari A sampai Z, dijawab semua sama Pak Ma'ruf," kata Jokowi.

Pantauan Kompas.com dalam debat di Hotel Bidakara, semalam, Ma’ruf berbicara sebanyak lima kali dengan total durasi selama 4 menit 16 detik.

Baca juga: Fadli Zon Nilai Jokowi Terlalu Dominan Dalam Debat

Sementara itu, Jokowi berbicara sebanyak 21 kali, termasuk saat memaparkan visi misi dan memberikan pernyataan penutup. Total durasi saat Jokowi berbicara yaitu 23 menit 46 detik.

Di awal-awal debat, Ma’ruf hanya menyatakan dirinya mendukung apa yang diungkapkan Jokowi ketika moderator menanyakan apakah ia ingin menambahkan sesuatu atau tidak karena masih tersisa.

“Saya tidak menambah, saya mendukung pernyataan Pak Jokowi,” kata Ma’ruf saat segmen kedua terkait pertanyaan soal penegakan hukum dan HAM.

Baca juga: Debat Pertama, Prabowo Bicara 21 Menit, Sandiaga 7 Menit

Sementara cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno bicara lebih banyak dan lebih panjang dibandingkan Ma'ruf.

Berdasarkan pemantauan Kompas.com, Prabowo Subianto berbicara sebanyak 19 kali, sementara Sandiaga berbicara sebanyak 10 kali dalam debat yang bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Jika dibandingkan, total durasi Prabowo berbicara, yaitu 21 menit 11 detik, sedangkan Sandiaga berbicara selama 7 menit 21 detik.

Tak ingin dominan

Ma'ruf beralasan, debat pertama penekanannya lebih kepada capres untuk menunjukan keunggulannya. Karena itu, Jokowi yang lebih banyak bicara.

Baca juga: Mengapa Irit Bicara Selama Debat? Ini Penjelasan Maruf Amin

"Tapi saya katakan debat itu kan pertama lebih ke Presiden, dia harus lebih dominan, saya hanya menambah saja. Karena dia Presdien. Makanya tadi malam pun saya tidak banyak bicara. Hal-hal yang perlu saya tambahkan saja," kata Ma'ruf di kediamannya, Menteng, Jakarta, Jumat (17/1/2019).

Lagi pula, kata Ma'ruf, yang banyak ditanyakan dalam debat adalah hasil kerja Jokowi selama empat tahun memerintah.

Karena belum masuk dalam pemerintahan, Ma'ruf merasa tak berwenang mengomentari hal tersebut.

"Masalah yang banyak berkembang tadi malam itu masalah yang kebijakan yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Kan tidak pantas saya yang jawab, yang lebih tahu soal itu Pak Jokowi, nah gitu saya kira," ucap Ma'ruf.

"Kalau sudah dijelaskan oleh Presiden, ya saya tinggal menyetujui, mendukung, jangan seperti orang balapan," lanjut dia.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Gantikan Luhut, Mentan Syahrul Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim

Nasional
Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Polri Nilai Deklarasi Benny Wenda Bentuk Provokasi dan Propaganda

Nasional
85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

85 Pekerja Migran Indonesia di Taiwan Positif Covid-19, Kepala BP2MI: Masalah Serius

Nasional
Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Dilaporkan Putri Kalla ke Polisi, Ferdinand Hutahaean: Saya Tak Pernah Serang Dia atau Keluarganya

Nasional
Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Anggota KY Tanya Yanto Yunus soal Motivasi Jadi Hakim MA di Usia 30 Tahun

Nasional
Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Ini 18 Nama Calon Anggota Ombudsman 2021-2026 yang Diserahkan Jokowi ke DPR

Nasional
Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Diduga Ada Kekerasan, Amnesty Sebut Polisi Gunakan Tongkat Hingga Kayu Saat Amankan Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

Nasional
Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Putri Jusuf Kalla Laporkan Ferdinand Hutahaean dan Rudi S Kamri ke Bareskrim

Nasional
Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Presiden Jokowi Terima 18 Nama Calon Anggota Ombudsman RI

Nasional
BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BP2MI: Taiwan Hentikan Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Pakar Hukum Internasional: Klaim Benny Wenda Tak Berdasar

Nasional
KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

KPK Geledah Rumah Dinas Edhy Prabowo di Widya Chandra

Nasional
Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Dokter Ungkap Biaya Perawatan Jaksa Pinangki Capai Rp 100 Juta Per Tahun

Nasional
Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Penyidik Dihalangi Saat Beri Surat Panggilan ke Rizieq Shihab, Polri Singgung soal Sanksi

Nasional
Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Mendagri Minta Pemerintah Daerah Evaluasi APBD Tahun 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X