Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Ingin Dituduh Curang, Erick Thohir Minta Kasus E-KTP Diusut Tuntas

Kompas.com - 13/12/2018, 18:39 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Erick Thohir, meminta kasus e-KTP yang tercecer di sejumlah daerah diusut tuntas oleh polisi.

Ia membantah TKN Jokowi-Ma'ruf berada di balik kasus tersebut. Ia juga membantah TKN Jokowi-Ma'ruf akan menggunakan e-KTP tersebut untuk bermain curang di Pilpres 2019.

"Makanya statement saya jelas, bahwa e-KTP harus diusut tuntas. Kenapa? Karena nanti kalau Jokowi menang Presiden, kami menang, disangka curang lagi, kami harus solid menjaga itu," kata Erick saat ditemui di Hotel Acacia, Senen, Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Baca juga: Fakta-fakta Seputar Kasus Penjualan Blangko e-KTP

Ia merasa saat ini kubu Jokowi-Ma'ruf merasa disudutkan dengan kasus tercecernya e-KTP di sejumlah daerah.

"Sekarang isu e-KTP kami dipojokin. Lho kan yang namanya isu e-KTP kami sudah jelaskan. Biarkan pihak kepolisian yang urus. Enggak ada hubungannnya dengan TKN. Kenapa kok selalu dijuruskan ini selalu TKN?" lanjut Erick.

Pada Sabtu (8/12/2018), warga menemukan ribuan e-KTP yang berceceran di area persawahan, Jalan Karya Bakti III, Kelurahan Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Baca juga: Polisi: Tercecernya Ribuan E-KTP di Duren Sawit Faktor Kelalaian

Setelah dicek, ribuan e-KTP tersebut milik warga Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit. E-KTP itu sudah tidak berlaku.

Kemudian, tiga karung berisikan e-KTP ditemukan di areal perkebunan di Kabupaten Pariaman, Sumatera Barat, pada Selasa (11/12/2018).

Pada Mei 2018 lalu, ribuan e-KTP juga tercecer di jalanan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penjelasan Kemendagri, seluruh e-KTP itu rusak.

Saat itu, ribuan e-KTP invalid tersebut terjatuh dari mobil ketika dibawa dari gudang penyimpanan sementara di Pasar Minggu ke Gudang Kemendagri di Semplak, Bogor.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga menemukan 31 juta penduduk yang belum masuk daftar pemilih tetap (DPT).

Padahal, jumlah penduduk tersebut sudah melakukan perekaman e-KTP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com