KPU dan Kemendagri Akan Selesaikan Persoalan Pemilih Pemula

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menyelesaikan persoalan pemilih pemula Pemilu 2019.

KPU mengklaim, pihaknya bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri tengah mencari jalan keluar supaya pemilih pemula yang belum mendapatkan KTP elektronik atau e-KTP dapat menggunakan hak pilihnya saat hari pemungutan suara.

"Harus kita cari jalan keluar supaya hak pilihnya terjamin," kata Komisioner KPU Hasyim Asyari di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018).

Baca juga: Saran Kemendagri agar Pemilih Pemula Bisa Mencoblos pada Pemilu 2019

Menurut data KPU, pemilih pemula yang berusia akan berusia 17 tahun pada 1 Januari-17 April sebanyak 1,2 juta. Mereka belum mendapatkan e-KTP hingga DPT ditetapkan. 

UU Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa KTP baru bisa diberikan kepada penduduk yang berusia 17 tahun.  

Sementara ketentuan Pasal 348 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu mengharuskan pemilih untuk menggunakan e-KTP saat hari pemungutan suara.

Atas persoalan tersebut, Kemendagri sempat mengusulkan supaya e-KTP bisa diganti dengan surat keterangan (suket) pemilih.

Mengenai opsi itu, kata Hasyim, justru menjadi wewenang pemerintah dalam menerbitkannya.

KPU dalam hal ini berwenang untuk mencatat nama-nama pemilih yang identitas kependudukannya belum selesai, untuk kemudian disampaikan ke pemerintah supaya dibereskan.

Baca juga: KPU Harap Penggunaan Suket untuk Pemilih Pemula Disepakati

"(Suket) itu wewenangnya pemerintah. Makanya KPU nanti membuat list daftar nama-nama pemilih yang identitas kependudukannya belum selesai atau belum beres, termasuk pemilih pemula, atau bisa jadi bukan pemilih pemula tetapi dokumen administrasi kependudukannya belum beres. Itu kan akan kita sampaikan kepada pemerintah supaya dibereskan," jelas Hasyim.

Sedangkan usulan Kemendagri supaya ketentuan soal suket pemilih diatur dalam Peraturan KPU (PKPU), Hasyim mengatakan, hal itu menjadi wewenang pemerintah bersama DPR dalam memutuskan.

"Undang-Undang yang memutuskan pemerintah dan DPR. Nah, sekarang carilah jalan keluar itu pemerintah dan DPR," ujar Hasyim.

"Ini harus kita cari jalan keluar supaya hak pilihnya terjamin itu urusannya KPU, tetep dijamin ada di dalam daftar pemilih," sambungnya.