Kompas.com - 17/09/2018, 07:29 WIB
Ketua KPU Arief Budiman KOMPAS.com/Fitria Chusna FarisaKetua KPU Arief Budiman
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berupaya agar para pemilih yang berusia 17 tahun saat April 2019 atau dekat dengan hari pencoblosan, tetap bisa menggunakan hak pilihnya. 

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, sebagian dari mereka kemungkinan belum memiliki e-KTP. Namun demikian, penyelenggara pemilu tetap harus menjamin hak pilih para pemilih pemula tersebut. 

KPU menyarankan agar mereka bisa menyalurkan hak politiknya dengan surat keterangan perekaman e-KTP.  

"Dia tidak punya KTP elektronik, enggak bisa diterbitkan KTP elektronik sebelum dia usia 17 tahun, tapi kan kita tahu nanti dia berusia 17 tahun pada tanggal 17 April (Pemilu 2019)," tutur Arief di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Minggu (16/9/2018).

Baca juga: KPU Yakin Perpanjangan Waktu Perbaikan DPT Tak Hambat Logistik Pemilu

"Nah tadi usulannya KPU, boleh pakai suket (surat keterangan) untuk yang sekarang belum usia 17 tahun ini," sambung dia.

Mengingat jumlahnya yang relatif banyak, Arief pun menilai masalah ini memiliki nilai urgensi yang cukup tinggi karena berhubungan dengan daftar pemilih tetap (DPT).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, terdapat sekitar 5 juta pemilih pemula yang berusia 17 tahun pada 1 Januari 2018 hingga April 2019. Sementara mereka yang tepat berusia 17 tahun di hari pencoblosan atau 17 April 2019 ada di kisaran 5.000 orang. 

Arief pun berharap saran penggunaan suket tersebut dapat disepakati atau ada regulasi lain yang menjawab masalah tersebut. Ia juga menegaskan bahwa sarannya diupayakan agar tidak melanggar undang-undang yang berlaku.

Baca juga: KPU Pastikan Warga yang Berusia 17 Tahun Saat Pencoblosan Tetap Bisa Memilih

"Ini kan special case, maka tadi diusulkan karena KPU berani membuat terobosan, kadang-kadang UU belum mengatur, saya katakan yang kita lakukan bukan untuk melanggar UU tetapi utk mengatur yang belum diatur UU," terang dia.

Menurut Arief, usulan tersebut semata-mata sesuai dengan prinsip lembaganya yakni melayani seluruh warga negara menggunakan hak pilihnya.

"Kita cari cara paling mudah bagi seseorang yang telah memenuhi syarat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya, jangan sampai karena problem administratif dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya," jelasnya.

Kompas TV Pelepasan balon berwarna merah putih pun dilakukan sebagai simbol setuju untuk menjaga kedamaian.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kritik Nadiem soal Asesmen Nasional, Pimpinan Komisi X: Pertanyaan Survei Politis dan Bernuansa SARA

Kritik Nadiem soal Asesmen Nasional, Pimpinan Komisi X: Pertanyaan Survei Politis dan Bernuansa SARA

Nasional
Kejagung Tetapkan 10 Manajer Investasi Sebagai Tersangka Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Tetapkan 10 Manajer Investasi Sebagai Tersangka Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 dan Kebungkaman Megawati

Peristiwa Kudatuli 27 Juli 1996 dan Kebungkaman Megawati

Nasional
Gerakan Peduli UI Desak PP 75/2021 Tentang Statuta UI Dicabut!

Gerakan Peduli UI Desak PP 75/2021 Tentang Statuta UI Dicabut!

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Lakukan Pelimpahan Tahap II Berkas Benny Tjokro-Heru Hidayat

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Lakukan Pelimpahan Tahap II Berkas Benny Tjokro-Heru Hidayat

Nasional
Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan 50 Ekor Sapi Kurban untuk Warga Palestina

Dompet Dhuafa Salurkan Bantuan 50 Ekor Sapi Kurban untuk Warga Palestina

Nasional
Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Tolak Praperadilan Angin Prayitno Aji

Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Tolak Praperadilan Angin Prayitno Aji

Nasional
Fraksi Nasdem Nilai Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Anggota DPR Berlebihan

Fraksi Nasdem Nilai Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Anggota DPR Berlebihan

Nasional
Banyak Warga Aceh Menolak Divaksin, IDI Aceh: Dokter Jangan Gampang Keluarkan Surat Tak layak Vaksinasi

Banyak Warga Aceh Menolak Divaksin, IDI Aceh: Dokter Jangan Gampang Keluarkan Surat Tak layak Vaksinasi

Nasional
Jumlah Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Berkurang Hampir 50 Persen

Jumlah Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Berkurang Hampir 50 Persen

Nasional
Kematian Akibat Covid-19 Sempat Tembus 2.000 Kasus, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Pantau Pasien Isoman

Kematian Akibat Covid-19 Sempat Tembus 2.000 Kasus, Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Pantau Pasien Isoman

Nasional
Ada Varian Delta Plus, IDI Jambi Sebut Terjadi Peningkatan Kasus dan RS Rujukan Hampir Penuh

Ada Varian Delta Plus, IDI Jambi Sebut Terjadi Peningkatan Kasus dan RS Rujukan Hampir Penuh

Nasional
Panglima Marah, Danlanud dan Dansatpom Lanud JA Dimara Harus Dicopot Malam Ini

Panglima Marah, Danlanud dan Dansatpom Lanud JA Dimara Harus Dicopot Malam Ini

Nasional
Hoaks, Kemampuan Literasi, dan Kejenuhan Dinilai Jadi Kendala Utama Perubahan Perilaku Saat Pandemi

Hoaks, Kemampuan Literasi, dan Kejenuhan Dinilai Jadi Kendala Utama Perubahan Perilaku Saat Pandemi

Nasional
Alasan Pemerintah Atur Makan 20 Menit: Tak Semua Bisa Pesan-Antar

Alasan Pemerintah Atur Makan 20 Menit: Tak Semua Bisa Pesan-Antar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X