Kompas.com - 16/08/2018, 06:36 WIB
Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comMantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua berharap Pimpinan KPK dan jajarannya segera menyelesaikan polemik rotasi jabatan yang dikritik oleh Wadah Pegawai KPK.

Wadah Pegawai KPK yang mengkritisi kebijakan pimpinan dalam proses rotasi sejumlah jabatan direktur, kepala biro, dan kepala bagian di internal KPK. Wadah Pegawai menilai, rotasi yang dilakukan tidak secara transparan.

Abdullah ingin seluruh jajaran KPK solid demi fokus pada agenda pemberantasan korupsi.

"Kalau kita menghadapi musuh itu (kejahatan korupsi) luar biasanya insya Allah kalau kita solid, tapi kalau dari dalam mudah sekali goncangannya karena itu saya berharap kita semua bersatu," kata Abdullah di gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/8/2018) malam.

Baca juga: Ketua KPK Tanggapi Kritik Wadah Pegawai KPK soal Rotasi Jabatan

Ia melihat ada masalah yang terjadi di internal KPK terkait rotasi jabatan tersebut. Abdullah menegaskan, dalam kepemimpinan di KPK harus mematuhi standar operasional prosedur, kode etik dan aturan yang ada.

Ia menjelaskan, pimpinan memiliki diskresi terkait rotasi jabatan, namun penggunaan diskresi harus hati-hati dan mematuhi koridor aturan yang ada.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi kalau maksud pimpinan (rotasi jabatan) untuk memperkuat organisasi maka harus ikut alur ketentuan SOP, kode etik yang ada. Meski maksudnya baik tapi kalau tidak sesuai peraturan yang ada maka dampaknya besar sekali," kata dia.

Ia juga mengingatkan, kejahatan korupsi membutuhkan lembaga dan orang-orang yang mampu menangani kasus secara luar biasa. Abdullah juga menekankan pentingnya keahlian, etika, pengetahuan dan transparansi bagi seluruh jajaran KPK.

"Sehingga dari pimpinan sampai bawah harus memenuhi kebijakan itu. Sehingga kebijakan apapun harus transparan akuntabel. Supaya kemudian bisa sesuai. Ini tinggal setahun lagi loh, jangan sampai nanti meninggalkan warisan yang tidak baik," kata dia.

Abdullah juga menyarankan kepada pimpinan KPK untuk segera berdialog dengan Wadah Pegawai KPK terkait rencana rotasi jabatan yang ada. Sebab, Wadah Pegawai merupakan mitra pimpinan guna mendapatkan pengawalan serta masukan dalam menentukan kebijakan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sederet Fakta Penangkapan Azis Syamsuddin...

Sederet Fakta Penangkapan Azis Syamsuddin...

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.137 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 2.137 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Azis Syamsuddin Dinonaktifkan dari Golkar

Jadi Tersangka KPK, Azis Syamsuddin Dinonaktifkan dari Golkar

Nasional
UPDATE: 41,02 Persen Sasaran Vaksinasi Covid-19 Telah Terima Suntikan Dosis Pertama

UPDATE: 41,02 Persen Sasaran Vaksinasi Covid-19 Telah Terima Suntikan Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 25 September: Ada 44.071 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 September: Ada 44.071 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 25 September: Tambah 123, Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 141.381

UPDATE 25 September: Tambah 123, Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 141.381

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.746, Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.020.801

UPDATE: Bertambah 3.746, Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 4.020.801

Nasional
UPDATE: Bertambah 2.137, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.206.253

UPDATE: Bertambah 2.137, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.206.253

Nasional
Azis Syamsuddin Tersangka, Golkar Hormati Proses Hukum di KPK

Azis Syamsuddin Tersangka, Golkar Hormati Proses Hukum di KPK

Nasional
Wapres: RI Berpotensi Jadi Negara Terbesar Sektor Ekonomi Syariah

Wapres: RI Berpotensi Jadi Negara Terbesar Sektor Ekonomi Syariah

Nasional
MKD Sebut Pergantian Kursi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Jadi Wewenang Golkar

MKD Sebut Pergantian Kursi Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Jadi Wewenang Golkar

Nasional
Dapat Motor Roda Tiga dari Kemensos, Sucipto: Alhamdulillah, Saya Senang Sekali

Dapat Motor Roda Tiga dari Kemensos, Sucipto: Alhamdulillah, Saya Senang Sekali

Nasional
Cerita Eks Sopir Saat Jokowi Dorong Mobil Mogok Ketika Tinjau Banjir

Cerita Eks Sopir Saat Jokowi Dorong Mobil Mogok Ketika Tinjau Banjir

Nasional
Golkar Siapkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin

Golkar Siapkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin

Nasional
Golkar Tawarkan Bantuan Hukum pada Azis Syamsuddin yang Tersandung Kasus Dugaan Suap

Golkar Tawarkan Bantuan Hukum pada Azis Syamsuddin yang Tersandung Kasus Dugaan Suap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.