Kompas.com - 15/08/2018, 10:21 WIB
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) KOMPAS.com/ABBA GABRILINLogo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkritisi kebijakan pimpinan yang merotasi sejumlah jabatan direktur, kepala biro dan kepala bagian di internal KPK. Wadah Pegawai menilai, rotasi yang dilakukan tidak secara transparan.

"Proses kepegawaian yang semestinya bertujuan baik ini kami pandang berisiko menyimpang. Ada proses yang diduga tidak transparan, penentuan posisi rotasi yang tidak diketahui persis dasar kompetensinya dan dugaan pelanggaran prinsip-prinsip dasar KPK," ujar Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (15/8/2018).

Menurut Yudi, rotasi tersebut diduga tanpa adanya kriteria, transparansi dan tata cara yang jelas, sehingga berpotensi merusak indepedensi KPK.

Baca juga: Wadah Pegawai KPK Minta Presiden Segera Bentuk TGPF Kasus Novel

Padahal, proses kepegawaian KPK didasarkan pada sistem yang dibangun secara kuat yang memastikan organisasi dijalankan secara transparan dan akuntabel, sesuai Pasal 5 Undang-Undang KPK.

Tanpa adanya hal itu, menurut Yudi, rotasi dan mutasi berpotensi menjadi sarana untuk menyingkirkan orang-orang yang berupaya untuk tetap kritis dalam menjalankan roda organisasi.

"Itu lah yang mendasari pemikiran bahwa persoalan rotasi dan mutasi bukanlah soal yang sederhana, melainkan untuk menuju tujuan yang lebih besar seperti mencegah adanya konflik kepentingan," kata Yudi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Yudi, pasca diadakan komunikasi dengan pimpinan terkait hal ini, rotasi dan mutasi hanya diundur pelaksanaannya tanpa adanya proses assessment dan uji kompetensi dari aspek manajemen.

Baca juga: Wadah Pegawai KPK: Kami Tidak Takut!

Serta, tanpa memperhatikan keahlian pada bidang tertentu sebagaimana yang selama 15 tahun ini dilaksanakan dalam mengelola sumber daya manusia di KPK.

Untuk itu, Wadah Pegawai meminta agar pimpinan KPK menghentikan proses mutasi/rotasi struktural, sebelum adanya proses yang transparan dan akuntabel yang diukur dengan adanya aturan main, kriteria dan tahapan yang jelas.

"Upaya ini merupakan upaya bersama untuk dapat memastikan bahwa KPK dijalankan dengan berpatokan pada sistem, bukan kepentingan sesaat," kata Yudi.

Kompas TV Hingga kini baru satu bakal calon presiden yang mendaftarkan LHKPN terbaru ke KPK yaitu Prabowo Subianto.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Daerah di NTT dan NTB yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 8 November

Ini Daerah di NTT dan NTB yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 8 November

Nasional
Diperpanjang Hingga 8 November, Ini Daftar PPKM Level 3 di Pulau Kalimantan

Diperpanjang Hingga 8 November, Ini Daftar PPKM Level 3 di Pulau Kalimantan

Nasional
OTT di Riau, Ketua KPK: Tim Masih di Lapangan

OTT di Riau, Ketua KPK: Tim Masih di Lapangan

Nasional
Saat Melaksanakan Tugas, Polisi Diminta Lindungi Hak Privasi Warga

Saat Melaksanakan Tugas, Polisi Diminta Lindungi Hak Privasi Warga

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 1 November, Ini Aturan Naik Kereta hingga Pesawat

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 1 November, Ini Aturan Naik Kereta hingga Pesawat

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Perjalanan Domestik bagi Sopir Logistik

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Aturan Perjalanan Domestik bagi Sopir Logistik

Nasional
PPKM Diperpanjang, Kapasitas 'Dine In' dan Jam Buka Resto-Kafe Masih Dibatasi

PPKM Diperpanjang, Kapasitas "Dine In" dan Jam Buka Resto-Kafe Masih Dibatasi

Nasional
Aturan PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Mal 50 Persen, Tempat Permainan Anak di Mal Dibolehkan

Aturan PPKM Jawa-Bali: Kapasitas Mal 50 Persen, Tempat Permainan Anak di Mal Dibolehkan

Nasional
PPKM Diperpanjang, Ini Aturan Masuk Tempat Wisata

PPKM Diperpanjang, Ini Aturan Masuk Tempat Wisata

Nasional
KPK Lakukan OTT di Riau

KPK Lakukan OTT di Riau

Nasional
Luhut Sebut Kasus Aktif Covid-19 Bisa Tersisa 1.000 jika Kasus Positif Terus Turun

Luhut Sebut Kasus Aktif Covid-19 Bisa Tersisa 1.000 jika Kasus Positif Terus Turun

Nasional
Sidang Kasus Unlawful Killing terhadap Laskar FPI, Dua Polisi Didakwa Pasal Pembunuhan-Penganiayaan

Sidang Kasus Unlawful Killing terhadap Laskar FPI, Dua Polisi Didakwa Pasal Pembunuhan-Penganiayaan

Nasional
PPKM Diperpanjang, Ini Daftar Daerah di Sumatera Berstatus Level 3

PPKM Diperpanjang, Ini Daftar Daerah di Sumatera Berstatus Level 3

Nasional
Gubernur Semakin Berpeluang Menjadi Presiden...

Gubernur Semakin Berpeluang Menjadi Presiden...

Nasional
Aturan PPKM Level 1-2 di Jawa dan Bali, Bioskop Dibuka untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Aturan PPKM Level 1-2 di Jawa dan Bali, Bioskop Dibuka untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.