Alasan AHY Kritik Revolusi Mental pada Pemerintahan Jokowi-JK

Kompas.com - 15/06/2018, 15:58 WIB
Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY saat ditemui di kantor AHY Foundation, Jakarta Selatan, Rabu (13/6/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKomandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY saat ditemui di kantor AHY Foundation, Jakarta Selatan, Rabu (13/6/2018).

BOGOR, KOMPAS.com - Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono merasa perlu mengkritik program revolusi mental yang dinilainya tidak berjalan pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Karena memang perlu kita sadari karakter bangsa yang beretika, bermental kuat, namun berjati diri Indonesia seperti yang diharapkan dalam konsep besar revolusi mental, perlu kita hidupkan kembali," ujar Agus, saat dijumpai di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/6/2018).

Oleh sebab itu, AHY, sapaan akrab Agus, menyinggung persoalan tersebut dalam orasinya bertajuk "Mendengar Suara Rakyat" pada Sabtu (9/6/2018) lalu.

Ia berharap, semua pihak bisa saling mengingatkan apabila ada program yang tak berjalan. Termasuk soal jalannya program revolusi mental.

Baca juga: AHY: Apa Kabar Revolusi Mental?

"Mudah-mudahan kita semua di negeri ini, apapun latar belakang kita, dari kelompok apa pun, termasuk partai politik, terus bisa menghadirkan gagasan dan juga mengingatkan. Saling mengingatkan satu sama lain dengan tujuan yang baik," ujar AHY.

Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu sekaligus mengingatkan agar pemerintah tidak hanya memprioritaskan pembangunan fisik semata, melainkan juga pembangunan karakter bangsa.

"Walaupun dua itu semuanya penting. Tapi, harus dilakukan secara serentak dan simultan, paralel, karena itu adalah dua kunci utama pembangunan bangsa Indonesia," lanjut AHY.

Baca juga: Hadir di Halalbihalal Jokowi, AHY Dapat Tepuk Tangan Meriah

Diketahui, selain soal revolusi mental yang dinilai tidak berjalan, isu yang disasar oleh AHY, adalah menurunnya daya beli masyarakat, naiknya tarif dasar listrik, kurangnya pembukaan lapangan pekerjaan, dan derasnya aliran tenaga kerja asing.

Khusus mengenai revolusi mental, AHY tegas mengatakan, "Ketika pemerintah saat ini berhasil membangun ribuan kilometer jalan, ratusan jembatan, dan proyek infrastruktur lainnya, lantas kita patut bertanya, apa kabar, revolusi mental?".

Kompas TV Agus Harimurti Yudhoyono melontarkan kritik terhadap sejumlah kebijakan Presiden Joko Widodo.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem Klaim Perjuangkan Guru Honorer dalam Seleksi Guru PPPK

Nadiem Klaim Perjuangkan Guru Honorer dalam Seleksi Guru PPPK

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Infrasruktur di Kabupaten Buru Selatan

KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Infrasruktur di Kabupaten Buru Selatan

Nasional
Menkes Budi: Tidak Ada Pejabat Kemenkes Kunjungi Israel Belajar Tangani Covid-19

Menkes Budi: Tidak Ada Pejabat Kemenkes Kunjungi Israel Belajar Tangani Covid-19

Nasional
Polri Ungkap Banyak Napi Lakukan Kejahatan dari Lapas, Sebarkan Berita Bohong hingga Pencucian uang

Polri Ungkap Banyak Napi Lakukan Kejahatan dari Lapas, Sebarkan Berita Bohong hingga Pencucian uang

Nasional
Imigrasi Tunggu Permintaan Satgas Covid-19 soal Penutupan Akses Masuk ke RI

Imigrasi Tunggu Permintaan Satgas Covid-19 soal Penutupan Akses Masuk ke RI

Nasional
Pemerintah Berencana Perketat Syarat WNI ke Luar Negeri

Pemerintah Berencana Perketat Syarat WNI ke Luar Negeri

Nasional
Arteria Minta Kajati Berbahasa Sunda Diganti, TB Hasanuddin: Berlebihan, Anggota DPR Jangan Arogan

Arteria Minta Kajati Berbahasa Sunda Diganti, TB Hasanuddin: Berlebihan, Anggota DPR Jangan Arogan

Nasional
Temui Wapres, Wiranto Sebut Wantimpres Akan Beri Nasihat soal Pemindahan Ibu Kota

Temui Wapres, Wiranto Sebut Wantimpres Akan Beri Nasihat soal Pemindahan Ibu Kota

Nasional
Kejagung Geledah 2 Kantor PT DNK, Sita Sejumlah Barang Bukti Terkait Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Kejagung Geledah 2 Kantor PT DNK, Sita Sejumlah Barang Bukti Terkait Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan

Nasional
Deretan Kebijakan Kontradiktif Pemerintah, Imbau Waspada Omicron tapi Tak Ada Pengetatan

Deretan Kebijakan Kontradiktif Pemerintah, Imbau Waspada Omicron tapi Tak Ada Pengetatan

Nasional
'Nusantara' untuk Siapa?

"Nusantara" untuk Siapa?

Nasional
RUU TPKS Disetujui Jadi Inisiatif DPR, Anggota Baleg: Perjuangan Belum Berakhir

RUU TPKS Disetujui Jadi Inisiatif DPR, Anggota Baleg: Perjuangan Belum Berakhir

Nasional
Moeldoko: Ada yang Mengaku ke Luar Negeri untuk Kerja, tapi Sebenarnya Wisata

Moeldoko: Ada yang Mengaku ke Luar Negeri untuk Kerja, tapi Sebenarnya Wisata

Nasional
Dugaan Korupsi Satelit, Kejagung Periksa 2 Saksi dari Pemegang Hak Pengelolaan Satelit

Dugaan Korupsi Satelit, Kejagung Periksa 2 Saksi dari Pemegang Hak Pengelolaan Satelit

Nasional
Delegasi Indonesia Dilaporkan Kunjungi Israel Belajar Tangani Covid-19, Kemenkes: Dari Kami Tidak Ada

Delegasi Indonesia Dilaporkan Kunjungi Israel Belajar Tangani Covid-19, Kemenkes: Dari Kami Tidak Ada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.