Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY Merasa Realistis dan Rasional Kritik Kinerja Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 13/06/2018, 14:57 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY membantah jika kritik yang ia tujukan terhadap pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla disebut tidak obyektif.

Kritik tersebut ia sampaikan dalam orasi politiknya pada 9 Juni 2018 lalu.

Agus menegaskan, dalam orasi politiknya itu ia juga mengapresiasi kinerja pemerintah yang sudah dianggap baik.

"Kami juga menekankan dan konsisten berkali-kali dan mengapresiasi apa yang sudah baik, terima kasih kepada apa yang sudah dikerjakan oleh apa yang diinginkan para pemimpin kita," ujar Agus saat ditemui di kantor AHY Foundation, Jakarta Selatan, Rabu (13/6/2018).

"Tetapi, yang sudah baik lanjutkan, yang belum baik diperbaiki," tambah putra Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Baca juga: Lima Kritik AHY untuk Pemerintahan Jokowi-JK

Agus mengatakan, dalam melontarkan kritik, ia berusaha untuk bersikap realistis dan rasional.

Selain itu, kritik tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat yang ia dapatkan saat berkunjung ke daerah.

Seluruh aspirasi dari masyarakat ia tampung kemudian disampaikan sebagai kritik yang membangun.

Di sisi lain, menurut Agus, pemerintah juga harus mengakui ada hal-hal yang harus diperbaiki, selain capaian-capaian positif yang telah dibuat.

"Artinya kami realistis dan rasional, tidak bisa bilang semuanya sudah baik, itu namanya bohong, kalau segala sesuatu sudah baik," kata Agus.

"Justru kami menggunakan hati dan ini adalah hati rakyat yang kami dengarkan dan itulah mengapa pada tanggal 9 Juni lalu saya menyampaikan orasi politik dengan judul 'Dengarkan Suara Rakyat', bukan suara Demokrat. Suara rakyat yang kami serap dengan seluruh kader Demokrat, kami serap dan kami catat," tuturnya.

Baca juga: Sekjen PDI-P Anggap Kritik AHY ke Jokowi Tak Obyektif

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, kritik yang dilayangkan AHY terhadap kinerja Presiden Joko Widodo tidak obyektif.

Ia mengatakan semestinya AHY mengkritik secara obyektif dengan melihat berbagai konteks yang melingkupi berbagai kebijakan Jokowi.

"Ketika kita menilai pemerintahan Pak Jokowi juga dibutuhkan kriteria yang obyektif, bagaimana Pak Jokowi menjalankan perintah konstitusi itu. Bukan atas dasar kepentingan politiknya," ujar Hasto saat ditemui di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Selasa (12/6/2018).

"Sehingga berbagai realitas obyektif terhadap capaian Pak Jokowi seringkali kemudian ditutupi hanya karena agenda politik yang berbeda. Ini yang seharusnya kita kedepankan," lanjut Hasto.

Baca juga: Hasto Nilai PDI-P Sulit Berkoalisi dengan Demokrat pada Pilpres 2019

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com