Alasan AHY Kritik Revolusi Mental pada Pemerintahan Jokowi-JK

BOGOR, KOMPAS.com - Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono merasa perlu mengkritik program revolusi mental yang dinilainya tidak berjalan pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Karena memang perlu kita sadari karakter bangsa yang beretika, bermental kuat, namun berjati diri Indonesia seperti yang diharapkan dalam konsep besar revolusi mental, perlu kita hidupkan kembali," ujar Agus, saat dijumpai di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat, Jumat (15/6/2018).

Oleh sebab itu, AHY, sapaan akrab Agus, menyinggung persoalan tersebut dalam orasinya bertajuk "Mendengar Suara Rakyat" pada Sabtu (9/6/2018) lalu.

Ia berharap, semua pihak bisa saling mengingatkan apabila ada program yang tak berjalan. Termasuk soal jalannya program revolusi mental.

"Mudah-mudahan kita semua di negeri ini, apapun latar belakang kita, dari kelompok apa pun, termasuk partai politik, terus bisa menghadirkan gagasan dan juga mengingatkan. Saling mengingatkan satu sama lain dengan tujuan yang baik," ujar AHY.

Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono itu sekaligus mengingatkan agar pemerintah tidak hanya memprioritaskan pembangunan fisik semata, melainkan juga pembangunan karakter bangsa.

"Walaupun dua itu semuanya penting. Tapi, harus dilakukan secara serentak dan simultan, paralel, karena itu adalah dua kunci utama pembangunan bangsa Indonesia," lanjut AHY.

Diketahui, selain soal revolusi mental yang dinilai tidak berjalan, isu yang disasar oleh AHY, adalah menurunnya daya beli masyarakat, naiknya tarif dasar listrik, kurangnya pembukaan lapangan pekerjaan, dan derasnya aliran tenaga kerja asing.

Khusus mengenai revolusi mental, AHY tegas mengatakan, "Ketika pemerintah saat ini berhasil membangun ribuan kilometer jalan, ratusan jembatan, dan proyek infrastruktur lainnya, lantas kita patut bertanya, apa kabar, revolusi mental?".