Hasil Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK, Polarisasi Jadi Sorotan

Kompas.com - 03/04/2018, 10:51 WIB
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) terpilih Anwar Usman (kiri) berjabat tangan dengan Wakil Ketua terpilih Aswanto usai acara pengucapan sumpah jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK di gedung MK, Jakarta, Senin (2/4). Anwar Usman dan Aswanto resmi menjadi Ketua dan Wakil Ketua MK periode 2018-2020. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANKetua Mahkamah Konstitusi (MK) terpilih Anwar Usman (kiri) berjabat tangan dengan Wakil Ketua terpilih Aswanto usai acara pengucapan sumpah jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK di gedung MK, Jakarta, Senin (2/4). Anwar Usman dan Aswanto resmi menjadi Ketua dan Wakil Ketua MK periode 2018-2020.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Ferdian Andi menilai, polarisasi pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi ( MK) saat ini tampak terasa di publik.

Hakim Anwar Usman dan Aswanto terpilih sebagai pimpinan MK melalui proses voting dengan perbandingan 5 banding 4.

Anwar unggul atas Suhartoyo, sedangkan Aswanto berhasil menyingkirkan Saldi Isra sebagai Wakil Ketua MK.

Ferdian berpendapat polarisasi tersebut seharusnya tidak perlu terjadi.

"Hal ini pula yang membedakan dengan pemilihan ketua MK sebelumnya. Polarisasi ini semestinya tidak perlu terjadi karena memang MK dirancang sebagai lembaga kumpulan para negarawan," ujar Ferdian kepada Kompas.com, Selasa (3/4/2018).

(Baca juga: Anwar Usman Sadari MK Masih Diselimuti Ketidakpercayaan Publik)

Menurut Ferdian, polarisasi ini dikhawatirkan berdampak negatif terhadap produk putusan MK baik dalam pengujian undang-undang (PUU) maupun pengujian hasil pemilihan umum (PHPU). 

Oleh sebab itu, Ketua MK Anwar Usman diharapkan dapat meminimalisasi dampak pasca-pemilihan ketua dan wakil ketua MK ini dengan melakukan konsolidasi secara cepat. 

"Ketua MK baru dapat segera mencairkan suasana internal MK pasca-suasana kompetisi pemilihan ketua-wakil ketua MK," ucap Ferdian.

Selain itu, lanjut Ferdian, ketua baru MK harus memastikan tidak ada lagi praktik pelanggaran etik dan hukum di internal MK baik oleh para hakim MK maupun pegawai MK.

Pelembagaan sistem di internal MK harus semakin dikukuhkan. Sistem harus terbentuk secara kokoh yang tidak bergantung pada sosok atau personal. 

(Baca juga: Untuk Hilangkan Kekecewaan Publik, Ini Saran untuk Pimpinan Baru MK)

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X