Anwar Usman Sadari MK Masih Diselimuti Ketidakpercayaan Publik

Kompas.com - 02/04/2018, 21:12 WIB
Hakim Konstitusi Anwar Usman menunjukkan surat suara pemilihan Ketua MK periode 2018-2020 di Gedung MK, Jakarta, Senin (2/4/2018) Kompas.com/YOGA SUKMANAHakim Konstitusi Anwar Usman menunjukkan surat suara pemilihan Ketua MK periode 2018-2020 di Gedung MK, Jakarta, Senin (2/4/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menyadari masih ada kritik tajam yang mengarah ke lembaga yang dipimpinnya tersebut. Bahkan MK juga diselimuti ketidakpercayaan sebagian pihak.

Namun Ketua MK yang baru dipilih mengantikan Arief Hidayat itu yakin para hakim konsitusi akan berupaya bersama-sama bekerja untuk kembali mendapatkan kepercayaan publik.

"Tadi saya katakan, tidak semua seperti itu (tidak percaya ke MK). Ada beberapa pihak juga yang belum bisa memahami kenyataan, akan menerima kenyataan," ujarnya di Gedung MK, Jakarta, Senin (2/4/2018).

(Baca juga: KPK Minta Ketua MK yang Baru Laporkan LHKPN)

"Insyaallah akan kami wujudkan artinya bisa memberikan kepercayaan kepada mereka. Apa yang dilakukan selama ini, itu sebenarnya sudah on the track," sambung dia.

Seperti diketahui, koalisi masyarakat sipil kerap mempertanyakan kredibilitas Ketua MK periode sebelumnya yakni Arief Hidayat lantaran banyak dilaporkan melakukan pelanggaran kode etik.

Bahkan sejumlah lembaga swadaya masyarakat sempat menyampaikan menunda menggugat UU MD3 karena tidak percaya kepada MK selama masih dipimpin oleh Arief Hidayat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jauh sebelum Arief Hidayat, publik juga dibuat mengelus dada. Akil Mochtar, Ketua MK pada 2013 tertangkap tangan KPK menerima suap sengketa Pilkada. Ia lantas divonis hukuman seumur hidup.

(Baca juga: Wapres: Tantangan Mahkamah Konstitusi Tak Sesulit Dulu)

Pada awal 2017, MK kembali tercoreng setelah hakim konsitusi saat itu Patrialis Akbar ditangkap KPK karena menerima suap dari pengusaha impor daging.

Patrialis dan orang dekatnya Kamaluddin menerima 50.000 dollar AS dan Rp 4 juta. Keduanya juga dijanjikan uang Rp 2 miliar.

Uang tersebut diberikan agar Patrialis membantu memenangkan putusan perkara Nomor 129/PPU-XIII/2015 terkait uji materi UU No 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diajukan ke MK.

Kompas TV Anwar sudah dua kali menjalani masa tugas sebagai hakim konstitusi pilihan Mahkamah Agung.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Nasional
Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Nasional
Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Nasional
UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

Nasional
Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Nasional
Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Nasional
Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Mensos Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Nasional
Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Nasional
Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Nasional
Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Nasional
Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Nasional
IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.