Pusako: Sensitivitas Etik Hakim Konstitusi Harus Lebih Tinggi

Kompas.com - 07/02/2018, 20:47 WIB
Aksi teaterikal desak Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mundur dari jabatannya digelar masa yang menamakan dirinya Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi (KMSSMK) pada Kamis (1/2/201) di depan gedung Mahakamah Konstitusi, Jakarta Pusat. Tribunnews.com/Gita IrawanAksi teaterikal desak Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mundur dari jabatannya digelar masa yang menamakan dirinya Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Mahkamah Konstitusi (KMSSMK) pada Kamis (1/2/201) di depan gedung Mahakamah Konstitusi, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, sensitivitas etik hakim konstitusi seharusnya lebih tinggi dibandingkan dengan penyelenggara negara yang lain.

Pasalnya hakim-hakim konstitusi inilah yang memiliki wewenang menilai, mengadili, dan memutus pelanggaran etik, bahkan yang dilakukan oleh Presiden.

"Dalam Undang-undang Dasar, presiden itu bisa di-impeach bila melakukan perbuatan tercela," kata Feri di Jakarta Rabu (7/2/2018).

Adapun pihak yang berwenang menilai, mengadili dan memutuskan bahwa Presiden telah melakukan perbuatan tercela dan oleh karenanya layak dimakzulkan adalah hakim Mahkamah Konstitusi (MK).


(Baca juga: Perludem: Pelanggaran Etik Arief Hidayat Berpotensi Bikin Gonjang-ganjing)

"Bagaimana mungkin dia bisa menilai, mengadili seseorang sudah tidak layak lagi menjadi Presiden karena melakukan perbuatan tercela, jika sensitivitas terhadap perbuatan tercela itu sudah tidak ada di dalam dirinya?" lanjut Feri.

Dalam konstitusi pun secara eksplisit juga disebutkan syarat menjadi hakim MK. Atas dasar itu, Feri mengatakan, sangat aneh jika sampai sekarang Ketua MK Arief Hidayat tidak menyadari telah melakukan perbuatan tercela dan mundur dari jabatannya.

"Perbuatan tercela kalau dilakukan Presiden mereka mau berhentikan. Tetapi mengapa kalau mereka melakukan perbuatan tercela tidak mau diberhentikan?" ucap Feri.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti meminta agar Arief tidak berfikiran bahwa desakan untuk mundur sarat kepentingan politis. Menurut Ray, desakan agar Arief mundur tak lain untuk menyelamatkan marwah MK.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X