Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Sebut Hakim Itong Mulai Cicil Bayar Uang Denda dan Pengganti

Kompas.com - 24/04/2024, 12:22 WIB
Syakirun Ni'am,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, mantan hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Itong Isnaini Hidayat mulai mencicil uang pengganti.

Hakim Itong merupakan terpidana korupsi yang dinyatakan bersalah dalam kasus jual beli perkara di Pengadilan Negeri Surabaya.

Ia menjadi sorotan karena membantah keterangan pimpinan KPK dalam konferensi pers penahanan.

Baca juga: KPK Jebloskan Hakim Itong ke Lapas Surabaya

Hakim Itong divonis 5 tahun penjara, denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp 390 juta.

“Itong Isnaini Hidayat masih pembayaran cicilan pertama,” kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (24/4/2024).

Ali tidak mengungkapkan berapa jumlah uang yang baru dibayarkan Hakim Itong. Ia hanya mengatakan, KPK menyetor uang dari para terpidana korupsi, termasuk Hakim Itong.

Selain Hakim Itong, sejumlah terpidana yang uangnya masuk dalam setoran itu adalah mantan Hakim Yustisial Mahkamah Agung (MA) Elly Tri Pangestu yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) suap jual beli perkara.

Kemudian, terpidana mantan Direktur Keuangan PT Amarta Karya Trisna Sutisna yang dinyatakan terbukti korupsi proyek fiktif.

Baca juga: Hakim Itong Segera Diadili di PN Tipikor Surabaya

Lalu, eks Ketua Yayasan Rumah Sakit Sandi Karsa Makassar Wahyudi Hardi yang juga terseret kasus jual beli perkara di MA.

“Besaran setoran adalah Rp 2,1 miliar,” kata Ali.

Uang tersebut disetorkan oleh Tim Jaksa Eksekutor KPK melalui Biro Keuangan ke kas negara.

Penyetoran tersebut membuat pembayaran denda Elly dan Wahyudi lunas. Namun, Hakim Itong baru cicilan pertama.

Ali menuturkan, penyetoran uang ini merupakan bagian dari upaya KPK memulihkan keuangan negara yang dinikmati koruptor.

“Sebagai wujud eksekusi putusan pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) yang berkekuatan hukum tetap,” tutur Ali.

Adapun Hakim Itong terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait suap penanganan perkara perdata.


Ia merupakan hakim yang mengadili pembubaran PT Soyu Giri Primedika. Pembubaran itu bertujuan agar aset perusahaan senilai Rp 50 miliar bisa dibagi.

Hakim Itong telah menempuh upaya hukum biasa sampai kasasi di MA. Namun, ia tetap dinyatakan bersalah dan dipidana 5 tahun penjara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com