Kalla Sebut Pileg dan Pilpres 2019 Akan Jadi Pemilu Terumit di Dunia

Kompas.com - 23/01/2018, 19:18 WIB
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika memberikan keterangan kepada awak media di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (23/1/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRWakil Presiden RI Jusuf Kalla ketika memberikan keterangan kepada awak media di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (23/1/2018).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla memprediksi Indonesia akan melewati tahun politik terberat pada 2019. Saat itu, pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden akan dilakukan secara serentak.

Menurut Kalla, pelaksanaan keduanya secara serentak itu membuat pemilu menjadi rumit, bahkan paling rumit di tingkat dunia.

"Kalau kita lihat di Indonesia ini, di tahun yang akan datang, tahun 2019, di mana pileg bersamaan dengan pilpres, disatukan, itu adalah pemilu yang terumit di dunia ini," ujar Kalla di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/1/2018).

Kalla memprediksi partai politik yang akan menjadi peserta pemilu akan semakin banyak. Pada Pemilu 2014, ada 12 partai politik dan tiga partai lokal Aceh yang jadi peserta.

"Kenapa saya katakan terumit? Karena sistemnya. Katakanlah mungkin tahun depan 12 partai lebih," kata Kalla.

(Baca juga: Jika Tak Ada Verifikasi Faktual, Hasil Pilpres 2019 Rentan Digugat ke MK)

Meski begitu, kata Kalla, yang terpenting pelaksanaan pemilu, baik pilkada, pileg, maupun pilpres, berlangsung dengan aman dan lancar.

Selama 11 kali melaksanakan pileg sejak 1955, tidak ada konflik sosial yang menimbulkan korban. Meski ada beberapa gejolak sosial yang terjadi, Kalla menganggapnya wajar sebagai dinamika berpolitik.

Kondisi di Indonesia masih relatif aman dibandingkan negara-negara demokrasi lain, seperti Filipina dan Pakistan.

"Di Filipina, kalau tidak meninggal 20, 30, sampai 50 orang, bukan pemilu namanya. Begitu juga di Pakistan selalu timbul konflik, di India juga timbul konflik," kata Kalla.

Kompas TV Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengingatkan jajarannya untuk menjaga netralitas di Pilkada tahun ini dan Pemilu 2019.

 

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Permenkes 10/2021, YLBHI Nilai Pelibatan Pihak Ketiga Rawan Muncul Korupsi

Soal Permenkes 10/2021, YLBHI Nilai Pelibatan Pihak Ketiga Rawan Muncul Korupsi

Nasional
UPDATE 27 Februari: 55.495 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 27 Februari: 55.495 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 27 Februari: Ada 78.746 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 27 Februari: Ada 78.746 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 27 Februari: Tambah 7.382, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.136.054

UPDATE 27 Februari: Tambah 7.382, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.136.054

Nasional
UPDATE 27 Februari: 1.616.165 Tenaga Kesehatan Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 27 Februari: 1.616.165 Tenaga Kesehatan Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 27 Februari: 35.981 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Februari: 35.981 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 Februari: Ada 157.039 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Februari: Ada 157.039 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 Februari: 1.329.074 Kasus Covid-19 di Indonesia, Tambah 6.208

UPDATE 27 Februari: 1.329.074 Kasus Covid-19 di Indonesia, Tambah 6.208

Nasional
Kemenkes Imbau Perusahaan Perhatikan Kesehatan Karyawan Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Kemenkes Imbau Perusahaan Perhatikan Kesehatan Karyawan Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes Beri 6 Tips Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Kemenkes Beri 6 Tips Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Ketua PDI-P Sulsel: Nurdin Abdullah Tak Tahu-menahu atas OTT yang Menimpanya

Ketua PDI-P Sulsel: Nurdin Abdullah Tak Tahu-menahu atas OTT yang Menimpanya

Nasional
Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, Busyro Muqoddas: Bukti Radikalisme Korupsi

Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, Busyro Muqoddas: Bukti Radikalisme Korupsi

Nasional
Bantah Info Puluhan Wartawan Terkapar, Kemenkes: 5 Orang Diobservasi karena Keluhan Pasca-vaksinasi Covid-19

Bantah Info Puluhan Wartawan Terkapar, Kemenkes: 5 Orang Diobservasi karena Keluhan Pasca-vaksinasi Covid-19

Nasional
Sebelum Dipecat Demokrat, Jhoni Allen Disebut Bertemu SBY

Sebelum Dipecat Demokrat, Jhoni Allen Disebut Bertemu SBY

Nasional
Selain Nurdin Abdullah, KPK Tangkap Pejabat Pemprov Sulsel dan Pihak Swasta dalam OTT

Selain Nurdin Abdullah, KPK Tangkap Pejabat Pemprov Sulsel dan Pihak Swasta dalam OTT

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X