JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Fikri Yasin tak sepakat jika pemilihan presiden 2019 mendatang, dianggap sebagai pertarungan partai politik pendukung pemerintah Vs partai di luar pemerintah.
Apalagi jika pilpres 2019 diprediksi mengulang kembali pertarungan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
"Masih bisa kemungkinan lain di luar itu ada," kata Fikri di Jakarta, Jumat (12/1/2018).
Fikri menilai, peta koalisi masih sangat cair dan dinamis. Apalagi, saat ini PDI Perjuangan sebagai parpol pemenang pemilu dan pengusung utama Presiden Joko Widodo belum menentukan sikapnya.
"Enggak ada yang bisa jamin juga apakah Jokowi didukung PDI-P," kata dia.
(Baca juga : Presidential Threshold 20 Persen, PAN Tetap Yakin Zulkifli Hasan Maju Pilpres)
Fikri mengatakan, Jokowi bukan ketua umum atau pun pemilik saham di PDI-P. Oleh karena itu, Jokowi tidak bisa menentukan arah politik partai berlambang banteng tersebut.
Kunci dukungan PDI-P ada di ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri.
"Jokowi apa jabatannya? Kader saja kan? Justru yang deklarasi dukung Jokowi jauh-jauh hari partai lain seperti Nasdem," kata dia.
Partai Gerindra juga, lanjut Fikri, belum tentu mengusung kembali Prabowo Subianto di Pilpres 2019.
(Baca juga : Presidential Threshold 20 Persen, Gerindra Tetap Usung Prabowo di Pilpres 2019)
Sampai saat ini juga belum ada pernyataan dari Prabowo terkait niatnya kembali nyapres.
Oleh karena itu, Fikri memprediksi bisa muncul poros koalisi baru yang tidak terkotak-kotak antara partai politik pendukung pemerintah dan oposisi.
Bisa juga muncul tokoh alternatif di luar Jokowi dan Prabowo.
(Baca juga : Melihat Peta Politik Pilpres 2019 Pascaputusan MK soal Presidential Threshold)
Menurut Fikri, secara matematis syarat pengusungan capres dan cawapres sebesar 20 persen kursi DPR bisa memunculkan lima pasangan calon.
Namun, secara realistis, syarat itu masih bisa melahirkan tiga sampai empat pasangan calon.
Fikri tetap optimistis PAN bisa mengusung ketua umumnya, Zulkfli Hasan, sebagai capres atau cawapres.
Keputusan untuk mengusung Zulkifli sudah diputuskan melalui rapat kerja nasional PAN di Bandung, Agustus 2017 lalu.