Korupsi di Sektor Swasta Akan Diatur Juga dalam KUHP

Kompas.com - 19/01/2018, 17:21 WIB
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/5/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraAnggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/5/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR dan pemerintah menyepakati pasal mengenai korupsi di sektor swasta akan diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP).

Dengan demikian, korupsi yang terjadi di sektor swasta bisa dijerat sanksi pidana.

"Rancangan KUHP juga menambahkan pasal yang tidak ada dalam UU Tipikor sekarang, seperti korupsi di sektor swasta," ujar anggota Panitia Kerja (Panja) dari Fraksi PPP Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Arsul menuturkan, selama ini Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi PBB tentang Antikorupsi.

Konvensi tersebut diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC tahun 2003.

"Selama ini Indonesia kan sudah ratifikasi UNCAC, tapi delik-delik korupsi di situ belum dituangkan dalam perundangan di Indonesia, di KUHP maupun di UU Tipikor belum," tuturnya.

(Baca juga: Aturan Pidana Korupsi Korporasi Dinilai Belum Punya Ukuran Jelas)

Pasal dalam Rancangan KUHP tersebut merumuskan empat jenis tindak pidana, yakni penyuapan di sektor swasta, memperdagangkan pengaruh, tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak sah, dan penyuapan pejabat asing/organisasi internasional.

Keempat jenis tindak pidana itu tertuang dalam Pasal 21 UNCAC.

Arsul menuturkan, setelah Rancangan KUHP disahkan maka kepolisian dan kejaksaan berwenang untuk menangani seluruh kasus korupsi di sektor swasta.

"Hanya polisi dan kejaksaan, karena kalau KPK itu sekarang mengatur tindak pidana korupsi oleh penyelenggara negara. Harap digarisbawahi penyelenggara negaranya," kata Arsul.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga Hartarto: Korporasi Indonesia Diharapkan Bisa Jadi Stimulan Ekonomi Nasional

Airlangga Hartarto: Korporasi Indonesia Diharapkan Bisa Jadi Stimulan Ekonomi Nasional

Nasional
Viral soal Video Mobil Dinas RI 2 Isi Bensin Pakai Jeriken, Wapres Naik Mobil Berbeda

Viral soal Video Mobil Dinas RI 2 Isi Bensin Pakai Jeriken, Wapres Naik Mobil Berbeda

Nasional
Covid-19 Dapat Menular Lewat Udara, Epidemiolog: Gunakan Masker di Luar dan Dalam Gedung

Covid-19 Dapat Menular Lewat Udara, Epidemiolog: Gunakan Masker di Luar dan Dalam Gedung

Nasional
Video Mobil Wapres Diisi Bensin Pakai Jeriken Viral, Ini Penjelasan Setwapres

Video Mobil Wapres Diisi Bensin Pakai Jeriken Viral, Ini Penjelasan Setwapres

Nasional
Tenaga Ahli KSP: Ada Unsur Bahasa Asing, New Normal Tidak Mudah Dipahami

Tenaga Ahli KSP: Ada Unsur Bahasa Asing, New Normal Tidak Mudah Dipahami

Nasional
BNPT Ingatkan Potensi Penyebaran Paham Teror di Lingkungan Karyawan Swasta

BNPT Ingatkan Potensi Penyebaran Paham Teror di Lingkungan Karyawan Swasta

Nasional
Partai Nasdem dan Partai Buruh Selandia Baru Bicara Potensi Kerja Sama Penanganan Covid-19

Partai Nasdem dan Partai Buruh Selandia Baru Bicara Potensi Kerja Sama Penanganan Covid-19

Nasional
Pernyataan WHO soal Penularan Covid-19 Lewat Udara dan Tanggapan Pemerintah...

Pernyataan WHO soal Penularan Covid-19 Lewat Udara dan Tanggapan Pemerintah...

Nasional
72.347 Kasus Covid-19 Indonesia dan Ancaman Penularan Lewat Udara...

72.347 Kasus Covid-19 Indonesia dan Ancaman Penularan Lewat Udara...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Update Covid-19 | Klaster Baru Secapa AD

[POPULER NASIONAL] Update Covid-19 | Klaster Baru Secapa AD

Nasional
UU Minerba Digugat ke MK, Ini Tiga Alasan Penggugat Ajukan Uji Materi

UU Minerba Digugat ke MK, Ini Tiga Alasan Penggugat Ajukan Uji Materi

Nasional
Gugus Tugas: Masker Jadi Kunci Cegah Penularan Covid-19 Lewat Udara

Gugus Tugas: Masker Jadi Kunci Cegah Penularan Covid-19 Lewat Udara

Nasional
UU Minerba Digugat ke MK, Ini Pihak-pihak yang Ajukan Uji Materi

UU Minerba Digugat ke MK, Ini Pihak-pihak yang Ajukan Uji Materi

Nasional
Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X