Kompas.com - 26/07/2017, 22:24 WIB
Praktisi Hukum Pidana Maqdir Ismail KOMPAS.com/Kristian ErdiantoPraktisi Hukum Pidana Maqdir Ismail
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Praktisi Hukum Pidana Maqdir Ismail menilai bahwa ketentuan mengenai tanggung jawab pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korporasi (UU Tipikor), perlu diperjelas agar tepat sasaran.

Menurut Maqdir, ketentuan pidana korporasi yang diatur dalam Pasal 20 UU Tipikor tidak secara jelas mengatur mengenai ukuran keterlibatan korporasi.

Sementara, tidak semua bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan bisa dijadikan dasar menerapkan pemidanaan terhadap korporasi.

"Kalau saya melihat Pasal 20 UU Tipikor menyebut korporasi bisa dipidana. Hanya saja masalahnya, keterlibatan perusahaan ini ukurannya apa. Tidak ada alat ukur untuk mengidentifikasinya," ujar Maqdir dalam diskusi "Awas, Perusahaan Bisa Jadi Tersangka Korupsi", di bilangan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, Rabu (26/7/2017).

Maqdir menjelaskan, beberapa negara seperti Inggris, Amerika Serikat dan Belanda memasukkan unsur tindak pidana suap dalam ketentuan tindak pidana korporasi.

Selain itu ada juga yang memasukkan mengenai tindakan jual-beli pengaruh bila kasus yang ditangani melibatkan pejabat negara.

Oleh sebab itu dia menyarankan ada alat ukur yang jelas dalam UU Tipikor dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

"Saya kira ini waktunya pemerintah dalam hal ini termasuk MA dengan Perma itu, harus memberi syarat. Kalau tidak ada bagaimana melakukan identifikasi. Yang merugikan negara itu bagaimana?" ucapnya.

(Baca juga: PT Duta Graha Indah, Korporasi Pertama yang Dijadikan Tersangka KPK)

Pasal 20 Ayat (1) UU Tipikor menyatakan, dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penhatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.

Sementara Pasal 20 Ayat (2) mengatakan, tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Kompas TV Jerat Pidana Korupsi Bagi Korporasi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Istana Ungkap Alasan Jokowi Pilih Bintan untuk Bertemu PM Singapura

Istana Ungkap Alasan Jokowi Pilih Bintan untuk Bertemu PM Singapura

Nasional
Perludem: Kehadiran Perempuan di KPU-Bawaslu Bisa Dorong Partisipasi Politik

Perludem: Kehadiran Perempuan di KPU-Bawaslu Bisa Dorong Partisipasi Politik

Nasional
Sebagian FIR Natuna Masih Dikuasai Singapura, Anggota DPR Akan Minta Penjelasan Menhan dan KSAU

Sebagian FIR Natuna Masih Dikuasai Singapura, Anggota DPR Akan Minta Penjelasan Menhan dan KSAU

Nasional
Pemilu 2024 di Depan Mata, Siapkah Kita?

Pemilu 2024 di Depan Mata, Siapkah Kita?

Nasional
Polri: Pelaku Bentrokan di Sorong Sudah Teridentifikasi, tapi Belum Dilakukan Penangkapan

Polri: Pelaku Bentrokan di Sorong Sudah Teridentifikasi, tapi Belum Dilakukan Penangkapan

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Ketua MPR Kutuk Keras Praktik Perbudakan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Ketua MPR Kutuk Keras Praktik Perbudakan

Nasional
KPK Sebut NFT Berpotensi Digunakan untuk Pencucian Uang

KPK Sebut NFT Berpotensi Digunakan untuk Pencucian Uang

Nasional
RUU PDP Masih 'Deadlock', Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Terobosan Komunikasi antara Pemerintah dan DPR

RUU PDP Masih "Deadlock", Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Terobosan Komunikasi antara Pemerintah dan DPR

Nasional
KPK Akan Awasi Pembangunan Ibu Kota Baru

KPK Akan Awasi Pembangunan Ibu Kota Baru

Nasional
Pasukan Brimob 1 SSK Dikirim untuk Antisipasi Bentrokan di Pulau Haruku Maluku

Pasukan Brimob 1 SSK Dikirim untuk Antisipasi Bentrokan di Pulau Haruku Maluku

Nasional
Jumat, Bareskrim Polri Panggil Edy Mulyadi sebagai Saksi Kasus Ujaran Kebencian

Jumat, Bareskrim Polri Panggil Edy Mulyadi sebagai Saksi Kasus Ujaran Kebencian

Nasional
Foto AHY jadi Sorotan karena Pakai Rompi Militer di Samping Unimog, Demokrat: Kebetulan Saja

Foto AHY jadi Sorotan karena Pakai Rompi Militer di Samping Unimog, Demokrat: Kebetulan Saja

Nasional
 Firli: Kinerja KPK Bukan Hanya Diukur dari Berapa Banyak yang Ditangkap

Firli: Kinerja KPK Bukan Hanya Diukur dari Berapa Banyak yang Ditangkap

Nasional
Sambangi KPK, Ubedilah Badrun Beri Tambahan Dokumen Dugaan KKN Gibran-Kaesang

Sambangi KPK, Ubedilah Badrun Beri Tambahan Dokumen Dugaan KKN Gibran-Kaesang

Nasional
Ngabalin Sebut Jokowi Bentuk Tim Kecil untuk Beri Masukan soal Calon Pemimpin IKN

Ngabalin Sebut Jokowi Bentuk Tim Kecil untuk Beri Masukan soal Calon Pemimpin IKN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.