Kompas.com - 11/12/2017, 17:05 WIB
Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin KOMPAS.com/Indra AkuntonoKetua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Aziz Syamsuddin menyatakan tindak lanjut dari surat Setya Novanto yang menunjuk dirinya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus ditunda.

Penundaan ini disepakati fraksi-fraksi di DPR untuk menghindari kegaduhan yang muncul dari internal Partai Golkar. Aziz pun tak mempersoalkan keputusan itu.

"Ya kami lihat lah, biar enggak gaduh. Kami kan enggak mau politik jadi gaduh. Bagi saya enggak ada masalah," kata Aziz seusai mengikuti rapat Badan Musyawarah (Bamus) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/12/2017).

Namun, ia tetap bersikeras penunjukannya sebagai Ketua DPR sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Menurut dia, penunjukan Ketua DPR menjadi hak Novanto selaku Ketua Umum Golkar.

Baca juga : 50 Anggota Fraksi Golkar Tolak Aziz Syamsuddin Jadi Ketua DPR

Ia menilai penunjukannya sebagai Ketua DPR juga memenuhi keinginan publik yang meminta Novanto segera diganti karena berstatus tersangka korupsi untuk kedua kalinya dan kini ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu menambahkan nantinya pimpinan DPR akan menyurati Fraksi Golkar untuk menyelesaikan perbedaan di internal terkait posisi Ketua DPR le depan.

Saat ditanya apakah pergantian Ketua DPR oleh Golkar akan menunggu terpilihnya Ketua Umum Golkar yang baru melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub), ia enggan menaggapi lebih jauh.

Baca juga : Siapa Aziz Syamsuddin, Calon Ketua DPR Usulan Novanto?

Menurut dia, hal ini akan dikembalikan ke internal Golkar terlebih dulu. Ia pun meminta persoalan di DPR tak dicampuradukan dengan permasalahan Golkar.

"Nantilah sampai Januari. Nantilah kita lihat. Ini kan harus kita bedakan pemasalahan di DPR sama permasalahan di internal Golkar. Yang dibahas di sini permasalahan di DPR," lanjut Aziz.

Sebelumnya, Badan Musyawarah Nasional Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memutuskan menunda pembahasan proses pergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Nama Politisi Partai Golkar Aziz Syamsuddin sebelumnya ditunjuk Setya Novanto untuk menjadi Ketua DPR.

"Disepakati dalam Bamus untuk menunda pergantian (Ketua DPR). Namun, surat tersebut tetap dibacakan dalam rapat paripurna," ujar Aziz usai rapat Bamus di Kompleks Parlemen, Senin (11/12/2017).

Kompas TV Dan Senin (11/12) siang, bila tak ada yang menghalangi, Aziz akan memimpin sidang paripurna penutup masa sidang tahun 2017.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masyarakat yang Belum Vaksin Covid-19 Tetap Boleh Masuk Indonesia, tapi Wajib Karantina

Masyarakat yang Belum Vaksin Covid-19 Tetap Boleh Masuk Indonesia, tapi Wajib Karantina

Nasional
Ketua KPK Sebut Ada 3 Orang yang Ditangkap Ketika Tidur Nyenyak

Ketua KPK Sebut Ada 3 Orang yang Ditangkap Ketika Tidur Nyenyak

Nasional
Sampaikan Keynote Speech di UGM, Menkominfo Ajak Mahasiswa Eksplorasi Potensi Digital Indonesia

Sampaikan Keynote Speech di UGM, Menkominfo Ajak Mahasiswa Eksplorasi Potensi Digital Indonesia

Nasional
Melihat 'Dome' Gedung Kura-Kura DPR yang Akan Di-'Waterproofing' Rp 4,5 Miliar

Melihat "Dome" Gedung Kura-Kura DPR yang Akan Di-"Waterproofing" Rp 4,5 Miliar

Nasional
KPK Tak Akan Ulangi Kejadian Masa Lalu, Tersangka Korupsi Bebas Saat Diadili

KPK Tak Akan Ulangi Kejadian Masa Lalu, Tersangka Korupsi Bebas Saat Diadili

Nasional
UPDATE 18 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Kedua Capai 79,9 Persen, Ketiga 20,65 Persen

UPDATE 18 Mei: Cakupan Vaksinasi Dosis Kedua Capai 79,9 Persen, Ketiga 20,65 Persen

Nasional
Ketua KPU Soroti Fenomena Saling Lapor Antar Calon Jelang Pemilu

Ketua KPU Soroti Fenomena Saling Lapor Antar Calon Jelang Pemilu

Nasional
Dukung Imbauan Kejagung, Anggota DPR Anggap Atribut Keagamaan Kerap Dimanfaatkan Terdakwa

Dukung Imbauan Kejagung, Anggota DPR Anggap Atribut Keagamaan Kerap Dimanfaatkan Terdakwa

Nasional
Satgas Covid-19: Kasus Aktif Covid-19 Turun, meski Mobilitas Warga Tinggi

Satgas Covid-19: Kasus Aktif Covid-19 Turun, meski Mobilitas Warga Tinggi

Nasional
Baru Vaksinasi Dosis Pertama, Pelaku Perjalanan Tetap Wajib Tunjukkan Hasil Tes Covid-19

Baru Vaksinasi Dosis Pertama, Pelaku Perjalanan Tetap Wajib Tunjukkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Moeldoko: Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Diprioritaskan Lewat Non-yudisial

Moeldoko: Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Diprioritaskan Lewat Non-yudisial

Nasional
Kemendagri: Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas Belum Dikenal, Bisa Bermasalah Saat Pemilu

Kemendagri: Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas Belum Dikenal, Bisa Bermasalah Saat Pemilu

Nasional
Empat Saksi dari Unsur Militer Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Satelit di Kemenhan

Empat Saksi dari Unsur Militer Diperiksa Terkait Kasus Korupsi Pengadaan Satelit di Kemenhan

Nasional
Pelaku Perjalanan Luar Negeri Bebas Karantina jika Sudah Divaksinasi Lengkap

Pelaku Perjalanan Luar Negeri Bebas Karantina jika Sudah Divaksinasi Lengkap

Nasional
Polisi Lengkapi Berkas Tersangka Kasus Indosurya

Polisi Lengkapi Berkas Tersangka Kasus Indosurya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.