Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siapa Aziz Syamsuddin, Calon Ketua DPR Usulan Novanto?

Kompas.com - 11/12/2017, 14:33 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR yang kini meringkuk di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi Setya Novanto mengusulkan Aziz Syamsuddin sebagai penggantinya memimpin parlemen.

Usulan itu disampaikan Novanto bersamaan dengan surat pengunduran dirinya yang dikirimkan kepada DPR dan Fraksi Golkar.

Penunjukan Aziz ini mengejutkan internal Golkar, tanpa melalui rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar.

Siapa Aziz Syamsuddin yang selama ini memang dikenal dekat dengan Novanto?

Baca: Aziz Syamsuddin Anggap Sah Penunjukannya sebagai Ketua DPR

Aziz saat ini duduk sebagai anggota Komisi III dan menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Di DPP Golkar, ia masuk dalam jajaran ketua. 

Catatan karier politiknya dimulai dengan menjadi anggota DPR pada 2004-2009. Selesai satu periode, Aziz, yang sebelumnya berprofesi sebagai advokat, kembali terpilih sebagai wakil rakyat periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Selama hampir tiga periode ini, ia menjadi wakil rakyat dari daerah pemilihan Lampung II.

Baca: Melalui Surat, Setya Novanto Mengundurkan Diri sebagai Ketua DPR

Dalam kasus e-KTP, Aziz menjadi saksi meringankan bagi Novanto yang menjadi tersangka dalam kasus ini.

Sebelumnya, nama Aziz juga menekan anggota DPR asal Fraksi Hanura, Miryam S Haryani, terkait kesaksian dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Beberapa tahun silam, nama Aziz juga pernah disebut dalam kasus korupsi simulator SIM dengan terpidana mantan Kepala Korlantas Polri Djoko Soesilo.

Kompas TV Senin (11/12) siang, apabila tak ada yang menghalangi, Aziz akan memimpin sidang paripurna penutup masa sidang tahun 2017.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com